"Formula E berarti Rp360 miliar adanya di Dispora. Karena tadi salah ngitung mata uang (dollar) jadinya Poundsterling. Jadi total Rp360 miliar," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana

Badan HAM PBB juga akan membuka penyelidikan kemungkinan adanya pelanggaran hukum internasional yang dilakukan aparat polisi kepada para demonstran seperti tembakan gas air mata ke massa aksi.

KIARA menentang rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran mengkhianati perjuangan nelayan Teluk Jakarta yang selama ini berjuang menentang reklamasi.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan, pihaknya mencatat titik panas terdeteksi di Kalimantan Tengah sebanyak 144 titik.

Menurut dia, KPI tidak memiliki wewenang dan dasar hukum dalam mengawasi youtube dan Netflix sebab keduanya merupakan perusahaan asing dan badan hukumnya tidak berkedudukan di Indonesia.

"Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (13/8).

?"Dari 3 lokasi hari ini kami menemukan cukup banyak dokumen-dokumen terkait dengan impor bawang putih tersebut, sehingga kami sita dokumen itu dan juga sejumlah barang bukti elektronik seperti data-data di laptop dan informasi lain yang terkait," ungkap Febri.

Politikus Partai Dakwah ini juga meminta pihak-pihak yang memfitnah Enzo Allie untuk segera meminta maaf serta berlaku bijak dalam menggunakan media sosial.

"Nanti kosong kantor gimana tuh orang menghadap. Apalagi ini kalau di rumah, kapan rapatnya," ujar JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/8).

"Saksi tidak hadir Drs. Fathan (Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2014-2019. Pemeriksaan dijadwalkan ulang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Miryam diduga meminta uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat ke mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dengan menggunalan kode 'uang jajan'.

Keempat tersangka itu yakni, anggota DPR Miryam S Haryani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI sekaligus Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP yang juga PNS BPPT Husni Fahmi dan Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra Ketua Konsorsium PNRI, Paulus Tannos.

GBHN sudah tidak relevan dalam sistem tata negara yang berlaku di Indonesia saat ini, karena GBHN adalah mandat yang diberikan MPR kepada presiden, yang dulu bila tidak dilakukan bisa menjadi alasan pemakzulan.

Jusuf Kalla (JK) tidak sepakat dengan rencana tersebut sebab tugas MPR sama sekali tidak terlalu banyak. Selain itu, menurut JK jika jumlah pimpinan MPR jadi 10 orang maka akan menyulitkan proses pengambilan keputusan.

"Tanda tanya pertama, apakah Muhaimin Iskandar masih menjadi dewa sehingga tidak ada kader lain yang mampu bersaing dengannya.