Eddy Flo
MerahPutih.Com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fathan mangkir dari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya Fathan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.
'Anak buah' Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu sedianya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Komisaris sekaligus Dirut PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Artha (HA).
Baca Juga: Giliran Anak Buah Cak Imin di DPR Digarap KPK
"Saksi tidak hadir Drs. Fathan (Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2014-2019. Pemeriksaan dijadwalkan ulang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (13/8).
Kemarin penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan anggota Komisi V DPR RI Fraksi Hanura Fauzih Amro. Namun Fauzih yang kini tercatat sebagai anggota DPR terpilih dari Partai NasDem mangkir dari pemeriksaan KPK.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Komisaris sekaligus Dirut PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Artha John Alfred, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementeriaan PUPR.
Hong Artha ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2019, silam. Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka setahun silam, KPK belum melakukan penahanan terhadap Hong Artha.
Hong Artha diduga secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Janji atau uang yang diberikan tersebut diduga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya.
Baca Juga: Menyoal Korupsi Kementerian PUPR, Kubu Prabowo: Memalukan
Salah satu penyelenggara yang diduga menerima suap dari Hong Artha yakni, Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Amran diduga menerima uang sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar dari Hong Artha.
Atas perbuatannya, Hong Artha disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Hong Artha merupakan tersangka ke-12 setelah sebelumnya KPK menetapkan 11 orang lainnya. 11 orang yang dijerat KPK tersebut sudah divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara.(Pon)
Baca Juga: Terseret Kasus Korupsi di Kementerian PUPR, Anak Buah OSO Digarap KPK
