Habibur Rochman Bantah Terlibat Pemblokiran Rekening Aktivis Pati

Yusuf AbdillahYusuf Abdillah - Rabu, 26 Agustus 2026
Habibur Rochman Bantah Terlibat Pemblokiran Rekening Aktivis Pati

Anggota DPR Muhammad Habibur Rochman menyampaikan keterangan kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8/2026). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Habibur Rochman, membantah keras meminta kepolisian memblokir rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, menjelang aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.

Ia menegaskan tidak pernah melaporkan, memerintahkan, ataupun meminta pihak perbankan memblokir rekening warga tersebut.

Saya ingin meluruskan terkait simpang siur kabar yang beredar, di mana ada pencatutan nama saya sebagai orang yang melaporkan seorang warga Pati untuk memblokir rekeningnya di suatu perbankan atau Bank Mandiri,

kata Habibur saat konferensi pers di Ruang Fraksi Partai NasDem DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (26/8).

Habibur menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk meminta kepolisian maupun perbankan melakukan pemblokiran rekening.

Jadi saya tidak punya akses ke pihak perbankan maupun APH, karena memang saya bukan di komisi terkait yang bermitra dengan pihak-pihak terkait,

ujarnya.

Habibur mengatakan, informasi yang beredar di media sosial telah menimbulkan kesan seolah-olah dirinya terlibat dalam pemblokiran rekening seorang warga Pati di Bank Mandiri.

Saya tidak pernah menyuruh atau menginstruksikan, bahkan kewenangan pun saya tidak punya untuk melakukan hal semacam itu.

Kemiripan Nama

Habibur menduga pencatutan tersebut terjadi karena adanya kemiripan nama. Ia pun memastikan sosok yang disebut dalam informasi di media sosial bukan dirinya.

Saya tegaskan sekali lagi, 1.000 persen bahwa itu bukanlah saya orangnya,

katanya.

Ia juga meluruskan informasi yang menyebut dirinya sebagai anggota DPR dari Pati. Habibur menjelaskan dirinya merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII, bukan dari Pati.

"Saya bukan anggota DPRD Pati ataupun anggota DPR RI dari Dapil Pati. Tapi saya anggota DPR RI dari Dapil 8 Jawa Timur, meliputi Kabupaten/Kota Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun," tuturnya.

Menurut Habibur, pencatutan nama dan foto tersebut merugikan dirinya secara pribadi sekaligus mencoreng nama DPR RI dan Partai NasDem.

Ini sangat merugikan sekali bagi saya secara pribadi dan juga Partai NasDem karena kami tidak pernah, saya tidak pernah melakukan tindakan apa pun,

katanya.

Ia meminta masyarakat lebih berhati-hati menyebarkan informasi di media sosial dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi. (Pon)

#DPR RI #Anggota DPR #Bank Mandiri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
HUT ke-28, Bank Mandiri Bagikan Dividen Interum Rp 6,16 Triliun
Pada usia ke-28 ini, perseroan menginginkan pertumbuhan yang terus memberikan hasil yang dirasakan oleh seluruh masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap Bank Mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Oktober 2026
HUT ke-28, Bank Mandiri Bagikan Dividen Interum Rp 6,16 Triliun
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Bagikan