Headline

Wacana Cak Imin Jadi Calon Tunggal Ketua Umum PKB Dipertanyakan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 13 Agustus 2019
 Wacana Cak Imin Jadi Calon Tunggal Ketua Umum PKB Dipertanyakan

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat berbicara dalam Talk Show 'Mengembalikan Spirit Gusdur' (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam waktu akan menyelenggarakan muktamar di Bali. Muktamar tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja partai pada Pemilu 2019 sekaligus pemilihan ketua umum baru.

Menariknya, jelang muktamar muncul wacana Ketua Umum petahana Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akan menjadi calon tunggal. Wacana tersebut menurut pengamat politik Ujang Komarudin menimbulkan dua tanda tanya.

Baca Juga: Tunjuk Kembali Cak Imin Jadi Ketum, Ini Alasan PKB

Pengajar Universitas Al Azhar Jakarta ini menilai wacana calon tunggal Cak Imin untuk dikukuhkan kembali menjadi ketua umum PKB periode 2019-2024 menjadi tanda tanya besar dalam agenda politik PKB sendiri.

Pengamat Politik Ujang Komarudin
Pengamat politik Ujang Komarudin (Foto: unialazhar.ac.id)

"Tanda tanya pertama, apakah Muhaimin Iskandar masih menjadi dewa sehingga tidak ada kader lain yang mampu bersaing dengannya. Tanda tanya kedua adalah, apakah kader lain yang ingin maju berkompetisi dibuat tidak nyaman dan mungkin digusur dari kepengurusan PKB," kata Ujang Komarudin di Jakarta, Senin (12/8).

Lebih lanjut Ujang Komaruddin mengatakan hal itu ketika ditanya soal wacana calon tunggal Muhaimin Iskandar pada Muktamar PKB yang akan diselenggarakan di Bali, pada 20-21 Agustus 2019.

Menurut Ujang, adanya calon tunggal dari ketua umum partai politik untuk dikukuhkan kembali sebagai ketua umum periode berikutnya adalah bagian dari kondisi kepartaian di Indonesia yang masih mengandalkan figur sentral.

"Muhaimin mungkin masih menjadi dewa di partainya atau bersikap sangat dominan terhadap kader lain di partainya," ucap Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review menyatakan, menyayangkan PKB sebagai partai terbuka, tapi tidak membuka ruang bagi kader-kader terbaik lainnya untuk berkompetisi dengan Muhaimin Iskandar, untuk menghidupkan demokrasi di internal partai.

"Adanya calon tunggal ini, menunjukkan regenerasi kepemimpinan di PKB tidak berjalan," ujarnya.

Ujang menambahkan, kalau PKB mengusulkan Muhaimin Iskandar sebagai calon ketua MPR RI itu adalah hal wajar sebagai bagian dari lobi partai terhadap partai-partai lainnya pengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.

"Namun, usulan PKB itu belum tentu diterima oleh partai-partai lain anggota koalisi pengusung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, karena Partai Golkar juga mengincar kursi ketua MPR RI," ujarnya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (MP/Rizki Fitrianto)

Baca Juga: Cak Imin Berharap PKB Dapat Jatah 10 Menteri dan Ketua MPR

Menurut Ujang, dari wacana yang berkembang, Partai Gerindra juga berminat untuk mendudukkan kadernya sebagai ketua MPR RI.

Apalagi, kata dia, Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin adalah representasi Nahdlatul Ulama (NU), sehingga Muhaimin Iskandar dari PKB juga dinilai berlatarbelakang NU sehingga peluangnya kecil untuk menduduki kursi ketua MPR RI.

Ujang Komarudin sebagaimana dilansir Antara menilai strategi Cak Imin menjadi calon tunggal Ketua Umum PKB sebagai siasat untuk bisa lolos jadi pimpinan MPR.

"Kekuasaan itu kan harus berbagi dan harus merata pada semua partai anggota koalisi. Kalau representasi NU sudah duduk sebagai wakil presiden, maka representasi lainnya yang akan duduk di kursi ketua MPR RI," katanya.

Sebelumnya, PKB mewacanakan Muhaimin Iskandar akan dikukuhkan kembali sebagai ketua umum PKB periode 2019-2024 pada Muktamar PKB di Bali, pada 20-21 Agustus 2019.(*)

Baca Juga: PKB Minta Pemerintah Serius Urus Pembangunan SDM dalam RPJMN 2020-2024

#Pengamat Politik #Muhaimin Iskandar #Partai Kebangkitan Bangsa #PKB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Cak Imin mendoakan agar Gus Kikin diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah memimpin PBNU selama lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Cak Imin menerima draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri atas 18 serikat buruh nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kualitas lingkungan tempat belajar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Cak Imin Luncurkan Program 10.000 MCK Untuk Pondok Pesantren
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Cak Imin Sebut Skema Kerja Sama SSW Kunci Perluasan Kesempatan Kerja di Jepang
Memperluas akses pekerja Indonesia memperoleh kesempatan bekerja di Jepang melalui jalur yang legal, aman, dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Cak Imin Sebut Skema Kerja Sama SSW Kunci Perluasan Kesempatan Kerja di Jepang
Bagikan