Bila Sulawesi maju, Kalimantan maju, Sumatera maju, NTT maju, dan Papua maju, maka perpindahan Ibu Kota tidak menjawab persoalan,” papar Yandri

Sementara terkait dengan pihak-pihak yang memperkarakan hukum terhadap Somad, Hikam pun menilai itu adalah reaksi yang wajar dan dapat diterima karena efek dari ketersinggungan tersebut.

"Dengan menggunakan basis data NIK sebagai pedoman pemberian bantuan, maka target penerima bantuan dan subsidi diharapkan lebih tepat sasaran,” kata Agus

Pemindahan ini diprediksi bakal membawa keuntungan bagi daerah-daerah lain seperti Jawa Timur.

"Ada langkah-langkahnya, tanggal 6 Agustus kemarin sudah ada rancangan (antisipasi kekeringan). Nanti akan muncul dalam bentuk Ingub," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

"Kami tunggu saja. Karena kan informasinya hari ini aja pemberitahuannya. Kalau memang besok datang ya kami kawal lagi. Intinya kami fasilitasi mereka," jelas Harry.

"Soal Fadli Zon masuk bursa menteri kabinet Kerja Jilid 2 tidak benar. Bang Fadli tidak ingin bergabung menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin," ujar Dahnil

"Jangan sampai DPR untuk dipaksa menyetujui untuk dijadikan UU pemindahan ibu kota. Padahal UU belum ada juga sampai hari ini, UU penetapan ibu kota negara juga belum ada.

"Itu dijawab atas dasar keilmuan. Yang menjadi pertanyaan, ini penyebarnya motifnya apa. Mau adu domba," tanya Pitra.

Jaksa Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap

"Sebenarnya ini konten politiknya apa, apa lagi ini masih dalam suasana ulang tahun kemerdekaan yang ke 74, pasti ada yang main dibalik ini semua," papar Michael.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam pemeriksaan ini tim penyidik mencecar Waras dan Soleman soal dugaan aliran dana suap Meikarta.

"Kalau PSI enggak pakai emas boleh, PSI sendiri mau pakai kayu, Boleh," ujar Syarif di Balai Kota DKI Jakarta Selasa (20/8).

Koordinator KontraS Yati Andriyani mengatakan, aparat melakukan tindakan represif yang tidak proporsional, seperti menggunakan gas air mata saat melakukan penangkapan mahasiswa di Surabaya.

"KPK sangat kecewa ketika pihak yang seharusnya melaksanakan tugas mencegah penyimpangan terjadi untuk mendukung pembangunan di daerah justru menyalahgunakan posisi dan kewenangannya," kata Alex