Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data dalam pemberian bantuan sosial (Bansos) dan subsidi.
Agus Rahardjo mengatakan, upaya ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) untuk mendorong aksi utilitas NIK dalam perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi.
Baca Juga: KPK Cecar Dua Legislator Asal PDIP Soal Aliran Dana Suap Meikarta
"Dengan menggunakan basis data NIK sebagai pedoman pemberian bantuan, maka target penerima bantuan dan subsidi diharapkan lebih tepat sasaran,” kata Agus usai rapat dengan Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita dan Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/8).
Dalam pertemuan ini juga dibahas data Kemensos mengenai penduduk miskin sebanyak 25 juta jiwa. Menurutnya validitas data diperlukan agar penyaluran bansos tepat sasaran.
"Kami meminta Kementerian Sosial, BPS dan BPJS berkordinasi memastikan data orang miskin ini sesuai dengan data NIK dan memastikan mereka menerima setiap program bantuan dan subsidi sesuai dengan kriterianya," ujar Agus.
Mensos Agus Gumiwang mengapresiasi kesepakatan menjadikan NIK sebagai basis data penyaluran bansos agar tepat sasaran. Hal ini lantaran sekitar 40 persen dari seluruh penerima bansos yang terdata di Kemensos belum dapat dipastikan memiliki NIK.
"Apakah mereka ini punya NIK? ya karena ditemukan masih ada beberapa jumlah yang ada dalam data terpadu belum (punya NIK). Ini harus ada percepatan-percepatan," ujar Agus Gumiwang.
Agus Gumiwang mengatakan dengan data yang kredibel penyimpangan bansos dapat ditekan. Apalagi, katanya, saat ini mekanisme penyaluran bansos menggunakan rekening calon penerima.
Baca Juga: KPK Sesalkan Peran Pengawasan Jaksa TP4D Jadi Lahan Perkaya Diri
"Dana langsung di transfer ke penerima manfaat. Jadi, data hanya kita pastikan kredibel, kita peringkatkan ketemu desil programnya, setelah itu kita transfer pada keluarga yang berhak mendapatkan. Dengan seperti itu saya yakin penyelewengan dilapangan akan sulit," katanya.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri ketidaktepatan penyaluran dana bansos karena data yang tidak akurat.
“Data subsidi pupuk, subsidi BPJS yang penyalurannya tidak jelas, itu harus segera kita akhiri," tutup Tjahjo. (Pon)
Baca Juga: KPK Dapatkan Tenaga Baru dari Polri dan Kejaksaan
