Eddy Flo
MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta.
Ketiga orang tersebut yakni, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta sekaligus anggota Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Eka Safitra, Jaksa pada Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono dan Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana.
Baca Juga: Kejagung Benarkan Ada Oknum Jaksa Terjaring OTT KPK
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyesalkan peran pengawasan Jaksa TP4D di Yogyakarta menjadi lahan untuk memperkaya diri.
"KPK sangat kecewa ketika pihak yang seharusnya melaksanakan tugas mencegah penyimpangan terjadi untuk mendukung pembangunan di daerah justru menyalahgunakan posisi dan kewenangannya," kata Alex di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (20/8).
Mantan hakim ad hoc pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta ini menyebut, oknum Jaksa itu ditunjuk sebagai anggota TP4D agar bisa mengawasi jalannya proses lelang proyek yang digarap pemerintah daerah.
"(Tapi mereka) justru mengkondisikan proses lelang untuk memenangkan pihak tertentu," ujar Alex.
Alex memahami pembentukan TP4D oleh Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan langkah baik atas arahan Presiden Joko Widodo yang menyinggung rendahnya penyerapan anggaran daerah karena para pemimpinnya takut mengambil kebijakan. TP4D ditugaskan membantu pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil tidak berbuah pidana.
"Sangat disayangkan peran pegawasan ini malah menjadi lahan memperkaya diri sendiri dan pihak lain oknum tertentu," pungkas Alex.
Dalam perkara ini, Eka dan Satriawan diduga membantu Gabriella memuluskan kepentingannya untuk mendapatkan proyek pengerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo Yogyakarta dengan pagu anggaran sebesar Rp10,89 miliar.
Proyek tersebut, diawasi oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D). Eka Safitra merupakan anggota TP4D dari Kejari Yogyakarta. Sementara, Satriawan merupakan Jaksa yang mengenalkan Gabriella ke Eka Safitra.
Setelah dilakukan berbagai upaya, akhirnya PT Windoro Kandang (WK) yang merupakan perusahaan Gabriella dengan cara pinjam bendera memperoleh proyek tersebut. Eka dan Satriawan diduga telah menyepakati komitmen fee 5 persen dari total proyek sebesar Rp8,3 miliar.
Baca Juga: OTT Jaksa di Yogyakarta, KPK Sita Duit Rp100 Juta
Uang suap tersebut diserahkan secara bertahap. Rinciannya, pada 16 April 2019 Rp10 juta, pada 15 Juni 2019 Rp100.870.000 atau realisasi 1,5 persen dari total komitmen fee, serta pada 19 Agustus 2019 Rp110.870.000 yang juga 1,5 persen dari komitmen fee.
Sedangkan sisa fee 2 persen direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat bulan Agustus 2019.
Sebagai pihak yang diduga penerima, Eka dan Satriawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Gabriella disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.(Pon)
Baca Juga: KPK Tangkap Oknum Jaksa di Yogyakarta
