Pengadaan Sepatu untuk Sekolah Rakyat Tuai Kontroversi, Mensos bakal Lapor ke KPK

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Pengadaan Sepatu untuk Sekolah Rakyat Tuai Kontroversi, Mensos bakal Lapor ke KPK

Mensos Saifullah Yusuf/ dok Kemnasos

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan meminta kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi dengan kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat. Kajian ini dilakukan setelah anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat senilai Rp 27 miliar menjadi sorotan publik.

“Jika ada waktu, besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (6/5).

Gus Ipul mengatakan atensi dari KPK merupakan kesempatan yang baik untuk evaluasi pengadaan barang dan jasa di Kemensos. “Ini menjadi kesempatan baik buat kami untuk melakukan evaluasi sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada 2026 ini,” tutur dia.

Baca juga:

Mensos Sebut Sepatu untuk Sekolah Rakyat yang Viral di Medsos Pemberian Gubernur Jatim


Tidak hanya dengan KPK, Gus Ipul memastikan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kejaksaan hingga kepolisian. “Jadi sekali lagi kami terima kasih dan kami akan berkoordinasi tentu ke kejaksaan ke kepolisian dan termasuk ke KPK,” ucap dia.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan melakukan kajian terkait dengan potensi kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat. Pengadaan tersebut viral di media sosial X karena harga sepatu dinilai mencapai Rp 700 ribu per pasang. Total pengadaan itu mencakup 39.345 pasang sepatu.(knu)

Baca juga:

Viral Sepatu Sekolah Rakyat Capai Ratusan Ribu, Ini Klarifikasi Mensos Saifullah Yusuf



Foto : Menteri Sosial Saifullah Yusuf/ dok Kemensos

#Kementerian Sosial #Sekolah Rakyat #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Rejang Lebong Nonaktif Fikri Thobari Akui Terima Rp550 Juta
Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari mengakui menerima uang Rp550 juta.
Yusuf Abdillah - Selasa, 29 September 2026
Bupati Rejang Lebong Nonaktif Fikri Thobari Akui Terima Rp550 Juta
Indonesia
Kembangkan Kasus OTT di Bogor, KPK Sita Duit Ratusan Juta di Kantor ART/BPN Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah seusai menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur pada 24 September 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Kembangkan Kasus OTT di Bogor, KPK Sita Duit Ratusan Juta di Kantor ART/BPN Jatim
Indonesia
KPK Bantah Arif Sugiyanton Orang Kepercayaan Nusron Wahid Eks Pegawainya, Tapi Bekas Polisi
KPK tegaskan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto bukan pegawai lembaganya usai terciduk OTT suap HGB Summarecon, bongkar status aslinya sekarang!
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
 KPK Bantah Arif Sugiyanton Orang Kepercayaan Nusron Wahid Eks Pegawainya, Tapi Bekas Polisi
Indonesia
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Menko Yusril Ihza Mahendra persilakan KPK periksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 September 2026
Hukum Tidak Pandang Bulu, Menko Yusril Persilakan KPK Periksa Menteri Nusron Wahid
Indonesia
Pengusutan Kasus Suap HGB Berlanjut, KPK Geledah BPN Kota Mojokerto
KPK kembali menggeledah Kantor BPN Kota Mojokerto terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Pengusutan Kasus Suap HGB Berlanjut, KPK Geledah BPN Kota Mojokerto
Indonesia
KPK Dalami Aliran Rp 106,3 Miliar dalam Kasus Suap HGB Summarecon, Nama Nusron Wahid Disebut
KPK mendalami aliran uang Rp 106,3 miliar dalam kasus suap HGB Summarecon. Kini, nama Nusron Wahid ikut disebut.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
KPK Dalami Aliran Rp 106,3 Miliar dalam Kasus Suap HGB Summarecon, Nama Nusron Wahid Disebut
Indonesia
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
BPS memperkuat DTSEN untuk memperbaiki akurasi data bantuan sosial. Warga dapat mengajukan perbaikan data melalui sejumlah kanal resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
Indonesia
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
KPK menduga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena menerima gratifikasi dengan total Rp 11,14 miliar sepanjang 2023 hingga 2026.
Frengky Aruan - Selasa, 22 September 2026
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Bolmut Tersangka Kasus Pemerasan
Sirajudin Lasena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
KPK Tetapkan Bupati Bolmut Tersangka Kasus Pemerasan
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Bolmut Senilai Rp200 Juta
Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang tunai OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Bolmut Senilai Rp200 Juta
Bagikan