Headline

Legislator Papua Minta Polisi Usut Aktor Intelektual Kerusuhan di Manokwari

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 21 Agustus 2019
 Legislator Papua Minta Polisi Usut Aktor Intelektual Kerusuhan di Manokwari

Anggota DPR asal Papua Barat Michael Wattimena (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat Michael Wattimena mendesak Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas penyebab kemarahan warga Papua. Bahkan dia menduga ada pihak provokator yang sengaja memicu konflik.

"Kami minta, melalui forum paripurna yang mulia ini, kepada Bapak Kapolri agar mengusut siapa yang sebenarnya di balik penurunan bendera atau memasukkan bendera merah putih di dalam selokan itu," kata Michael kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/8).

Baca Juga: PSI Sebut Pembiaran Ormas Intoleran Bisa Picu Konflik Rasial

Insiden pengusiran dan ucapan rasial yang dialami sejumlah mahasiswa Papua memicu unjuk rasa yang berujung kericuhan di Papua dan Papua Barat. Warga Papua meluapkan kemarahan meraka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang.

Legislator Papua Barat Michael Wattimena desak polisi usut aktor intelekutal kerusuhan Manokwari
Anggota DPR yang juga Politisi Demokrat asal Papua Barat, Michael Wattimena (Foto: antaranews)

"Sebenarnya ini konten politiknya apa, apa lagi ini masih dalam suasana ulang tahun kemerdekaan yang ke 74, pasti ada yang main dibalik ini semua," papar Michael.

Politisi Demokrat ini juga meminta kepada para penegak hukum agar yang memviralkan juga ikut diproses.

"Dan juga siapa yang memviralkan masalah ini sampai kejadian di daerah pemilihan kami di Papua Barat, sampai gedung DPRD kantor dinas lingkunngan hidup dan juga berbagai fasilitas umum terkoyak-koyak," ujar dia.

Baca Juga: Isu Rasial Papua Menguat, Pemuda Muhammadiyah Serukan Semua Pihak Tahan Diri

Michael Wattimena juga sangat menyayangkan tindakan rasisme dan body shaming yang ditujukan kepada mahasiswa Papua.

"Ini harus diusut secara tuntas dan tegas, karena kita adalah satu bangsa. Dan kalau bisa ini yang terakhir, perilaku ungkapan body shaming yang mengidentikkan manusia seperti binatang cukup sampai di sini. Jangan lagi terulang dan terulang, karena kita sama-sama anak satu bangsa," tutupnya.(Knu)

Baca Juga: KontraS Ingatkan Presiden Jokowi Masalah Papua Tak Selesai dengan Permintaan Maaf

#Anggota DPR #Papua Barat #Mahasiswa Papua #Demo Rusuh
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Mempertanyakan langkah MKD yang cepat memutuskan kasus pelanggaran etik lima legislator nonaktif tanpa pemeriksaan mendalam.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Indonesia
Polda Metro Segera Paparkan Temuan 2 Mayat Hangus Terbakar di Gedung ACC Kwitang
Seperti diketahui, Kwitang menjadi salah satu titik demonstrasi yang berung rusuh pada akhir agustus 2025. Di kabarkan beberapa orang sempat hilang dalam demo tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
Polda Metro Segera Paparkan Temuan 2 Mayat Hangus Terbakar di Gedung ACC Kwitang
Indonesia
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
MKD DPR menjatuhkan sanksi nonaktif enam bulan kepada anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni atas pelanggaran kode etik buntut aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan. Sahroni menyatakan menerima putusan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
Indonesia
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan anggota DPR Fraksi PAN Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik usai sidang etik buntut aksi unjuk rasa Agustus 2025. Uya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Indonesia
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
MKD menjatuhkan sanksi kepada lima anggota DPR nonaktif. Tiga melanggar kode etik, dua kembali aktif, dengan Sahroni menerima sanksi paling berat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
Indonesia
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Ada narasi yang disebarkan secara terstruktur dan sistematis di berbagai platform media sosial sejak pertengahan Agustus, jauh sebelum aksi unjuk rasa pecah.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Indonesia
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
Pemeriksaan dilakukan untuk mencari kejelasan atas sejumlah peristiwa yang mendapat perhatian publik.
Dwi Astarini - Senin, 03 November 2025
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
Indonesia
Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan Senang Aksi Joget Anggota DPR, Merasa Dihargai
Aksi joget para anggota dewan menjadi respons positif karena merasa usaha yang ditampilkan timnya mendapatkan reaksi dari anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan Senang Aksi Joget Anggota DPR, Merasa Dihargai
Indonesia
Desak Polisi Usut Tuntas Temuan 2 Kerangka Manusia di Kwitang secara Profesional, DPR: Jangan Sampai Menimbulkan Banyak Spekulasi
Penemuan 2 kerangka manusia diduga berkaitan dengan peristiwa kebakaran gedung saat demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 lalu.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Desak Polisi Usut Tuntas Temuan 2 Kerangka Manusia di Kwitang secara Profesional, DPR: Jangan Sampai Menimbulkan Banyak Spekulasi
Indonesia
Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, MKD Bahas 5 Kasus Etik Baru
MKD DPR RI memutuskan Rahayu Saraswati tetap berstatus sebagai anggota DPR periode 2024–2029 dan menindaklanjuti lima perkara etik baru dalam rapat internal di Senayan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, MKD Bahas 5 Kasus Etik Baru
Bagikan