Kasus Korupsi

Buronan KPK, Jaksa Satriawan Sulaksono Senin Malam Masih Terlihat di Rumahnya

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 21 Agustus 2019
Buronan KPK, Jaksa Satriawan Sulaksono Senin Malam Masih Terlihat di Rumahnya

Kantor Kejari Surakarta di Jalan Kepatihan No 1, Surakarta, Jawa Tengah terlihat lenggang, Selasa (20/8) malam. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Jaksa Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap, Selasa (20/8).

Jaksa Satriawan diketahui terlibat dalam membantu Gabriella Yuan Ana, Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri agar bisa memenangi proyek infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta 2019 dengan pagu anggaran senilai Rp10,89 miliar.

Baca Juga: Kejagung Benarkan Ada Oknum Jaksa Terjaring OTT KPK

Pantauan MerahPutih.Com, Selasa (20/8) malam, tampak aktivitas keluarganya di rumahnya, Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tampak mobil dan kendaraan yang biasa digunakan Satriawan di kantor tampak terlihat di parkiran rumah.

Buronan KPK
Ketua RT Sarjo Handoyo memberikan keterangaan terkait kasus suap melibatkan Jaksa Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono, Selasa (20/8). (MP/Ismail)

Tetangga Satriawan pun mengungkapkan Satriawan kali terakhir terlihat di rumah Senin malam. Selasa pagi sudah tidak terlihat di rumah.

"Dia (Satriawan) sempat Salat Magrib di musala perumahan. Hari ini (Selasa) tidak terlihat, tetapi mobilnya masih terlihat di rumah," ujar ketua RT setempat, Sarjo Handoyo pada MerahPutih.Com.

Ia mengatakan aktivitas rumahnya biasa tidak ada penyegelan rumah oleh KPK. Bahkan petugas kepolisian dan KPK tidak ada yang datang ke rumah untuk melakukan penggeledahan.

Baca Juga: OTT Jaksa di Yogyakarta, KPK Sita Duit Rp100 Juta

"Saya lihat anak dan istri Satriawan juga masih ada di rumah," kata dia.

Pasca KPK menetapkan Jaksa Kejari Surakarta, Satriawan sebagai tersangka dalam kaaus suap proyek pemandangaan Kantor Kejari Surakarta di Jalan Kepatihan No 1, Surakarta, Jawa Tengah terlihat lenggang.

Hanya ada tiga Satpam berjaga di pos penjagaan pintu masuk. Kajari Solo, Rini Hartatie sampai sejauh ini belum bisa dimintai keterangan terkait anak buahnya yang resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga: KPK Tangkap Oknum Jaksa di Yogyakarta

#Buronan #Komisi Pemberantasan Korupsi #Jaksa #Kasus Suap
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Jadi Tersangka Suap, Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta Punya Harta Hampir Rp 1 Miliar
KPK mengamankan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dalam OTT kasus dugaan suap sengketa lahan. Total harta kekayaannya tercatat Rp 949 juta dalam LHKPN.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Jadi Tersangka Suap, Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta Punya Harta Hampir Rp 1 Miliar
Indonesia
KPK Tetapkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Jadi Tersangka Kasus Suap Lahan
KPK menetapkan lima tersangka kasus suap sengketa lahan PT Karabha Digdaya di Depok, termasuk Ketua dan Wakil Ketua PN Depok.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
KPK Tetapkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Jadi Tersangka Kasus Suap Lahan
Indonesia
Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terjaring OTT KPK, 7 Orang Diamankan
KPK menangkap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok dalam OTT, yang digelar Kamis (5/2). Sebanyak 7 orang diamankan dalam OTT ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 Februari 2026
Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terjaring OTT KPK, 7 Orang Diamankan
Indonesia
KPK Ungkap Suap Impor di Bea Cukai, Oknum Diduga Terima Jatah Bulanan Rp 7 Miliar
KPK mengungkap adanya dugaan aliran uang suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Oknum diduga menerima jatah Rp 7 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 06 Februari 2026
KPK Ungkap Suap Impor di Bea Cukai, Oknum Diduga Terima Jatah Bulanan Rp 7 Miliar
Indonesia
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Gaji dan tunjangan yang diterima saat ini bahkan tidak cukup untuk menunjang mobilitas tugas maupun keperluan pribadi yang mendasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 Februari 2026
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Indonesia
KPK Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Impor di Bea Cukai, Barang Bukti Rp 40,5 Miliar Disita
KPK menetapkan enam tersangka kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyidik menyita barang bukti senilai Rp40,5 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
KPK Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Impor di Bea Cukai, Barang Bukti Rp 40,5 Miliar Disita
Indonesia
OTT KPK Ungkap Dugaan Suap Pajak Perusahaan Sawit di Banjarmasin
KPK mengungkap adanya dugaan suap pajak perusahaan sawit di Banjarmasin. Kasus ini menjerat pihak swasta dalam dugaan suap tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 05 Februari 2026
OTT KPK Ungkap Dugaan Suap Pajak Perusahaan Sawit di Banjarmasin
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Riza Chalid Masuk Daftar Buronan Interpol, Polri Sebut Bisa Ditangkap di 196 Negara
Riza Chalid kini masuk daftar buronan Interpol. Tersangka kasus korupsi Pertamina itu bisa ditangkap di 196 negara.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Riza Chalid Masuk Daftar Buronan Interpol, Polri Sebut Bisa Ditangkap di 196 Negara
Indonesia
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan kasus suap perpajakan dengan mendalami PPh dan PPN, selain PBB yang kini ditangani.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
Bagikan