Headline

Tolak Pin Emas, Gerindra: PSI Mau Pakai Kayu Boleh

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 21 Agustus 2019
 Tolak Pin Emas, Gerindra: PSI Mau Pakai Kayu Boleh

Politisi Gerindra yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, Syarif tak persoalan penolakan PSI terhadap pin emas (Foto: dprd-dkijakartaprov.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Fraksi Gerindra DKI Jakarta, Syarif mengatakan pihaknya tak mempersoalkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tak setuju dengan pengadaan pin emas senilai Rp1,3 miliar untuk anggota DPRD terpilih periode 2019-2024.

Ia juga menyebut bukan jadi soal bila nanti PSI mengenakan pin berbahan dasar kayu. Diketahui ada sebanyak 8 kader PSI yang nantinya menduduki kursi DPRD DKI.

Baca Juga: Komisi A DPRD DKI Setujui Pengadaan Printer Evolis KIA Rp7,3 Miliar

"Kalau PSI enggak pakai emas boleh, PSI sendiri mau pakai kayu, Boleh," ujar Syarif di Balai Kota DKI Jakarta Selasa (20/8).

Ia pun mengungkapkan partainya tak mau ikut-ikutan dengan usulan dari PSI. Lagi pula penggunaan pin emas sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Kemudian pengadaan aksesoris di baju dinas Dewan Parlemen Kebon Sirih itu yang menelan anggaran Rp1,3 M tak menyelahi aturan.

PSI DKI Jakarta tolak pin emas untuk anggota DPRD
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest (tengah). Foto: MP/Asropih

"Enggak (ikut PSI) lah. Saya ikutin kepatutan aja. Kalau PSI Engak pakai emas boleh. Ada peraturan Permendagrinya," jelasnya.

Menurut Syarif, saran PSI untuk mencari alternatif selain emas untuk pembuatan pin bisa dimasukan dalam usualan fraksi. Tapi sayangnya anggaran miliaran itu telah tak bisa diutak atik lagi karena sudah diketok palu.

"Dia mau yang murah? Silakan tawarin. (Tapi tidak bisa jadi pertimbangan) udah ketok palu," tutupnya.

Seperti diketahui, PSI menolak anggaran dana pengadaan pin emas senilai Rp 1,3 miliar yang akan diberikan pada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 saat pelantikan.

Menurut anggota DPRD Terpilih PSI, Idris Ahmad, ada persoalan yang lebih substantif yang membutuhkan anggaran dibandingkan pemberian pin emas kepada para anggota legislatif.

Baca Juga: Ketua DPRD DKI Setuju Penambahan Anggaran Ajang Formula E

"Anggaran yang ada lebih baik digunakan ke arah yang bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat," kata Idris Ahmad melalui keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com, Selsa (20/8).

Ia juga mengaku, telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) DKI Jakarta, M. Yuliadi untuk menggunakan pin yang terbuat dari kuningan khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI.

"Kami bersedia menggunakan pin tembaga kuningan, dan ini sudah dilakukan di daerah-daerah lain," tuturnya. (Asp)

Baca Juga: Akhir Juni Pendapatan Daerah DKI Jakarta Hanya Capai Rp24 Triliun

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Bagikan