Headline

Tolak Pin Emas, Gerindra: PSI Mau Pakai Kayu Boleh

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 21 Agustus 2019
 Tolak Pin Emas, Gerindra: PSI Mau Pakai Kayu Boleh

Politisi Gerindra yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, Syarif tak persoalan penolakan PSI terhadap pin emas (Foto: dprd-dkijakartaprov.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Fraksi Gerindra DKI Jakarta, Syarif mengatakan pihaknya tak mempersoalkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tak setuju dengan pengadaan pin emas senilai Rp1,3 miliar untuk anggota DPRD terpilih periode 2019-2024.

Ia juga menyebut bukan jadi soal bila nanti PSI mengenakan pin berbahan dasar kayu. Diketahui ada sebanyak 8 kader PSI yang nantinya menduduki kursi DPRD DKI.

Baca Juga: Komisi A DPRD DKI Setujui Pengadaan Printer Evolis KIA Rp7,3 Miliar

"Kalau PSI enggak pakai emas boleh, PSI sendiri mau pakai kayu, Boleh," ujar Syarif di Balai Kota DKI Jakarta Selasa (20/8).

Ia pun mengungkapkan partainya tak mau ikut-ikutan dengan usulan dari PSI. Lagi pula penggunaan pin emas sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Kemudian pengadaan aksesoris di baju dinas Dewan Parlemen Kebon Sirih itu yang menelan anggaran Rp1,3 M tak menyelahi aturan.

PSI DKI Jakarta tolak pin emas untuk anggota DPRD
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest (tengah). Foto: MP/Asropih

"Enggak (ikut PSI) lah. Saya ikutin kepatutan aja. Kalau PSI Engak pakai emas boleh. Ada peraturan Permendagrinya," jelasnya.

Menurut Syarif, saran PSI untuk mencari alternatif selain emas untuk pembuatan pin bisa dimasukan dalam usualan fraksi. Tapi sayangnya anggaran miliaran itu telah tak bisa diutak atik lagi karena sudah diketok palu.

"Dia mau yang murah? Silakan tawarin. (Tapi tidak bisa jadi pertimbangan) udah ketok palu," tutupnya.

Seperti diketahui, PSI menolak anggaran dana pengadaan pin emas senilai Rp 1,3 miliar yang akan diberikan pada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 saat pelantikan.

Menurut anggota DPRD Terpilih PSI, Idris Ahmad, ada persoalan yang lebih substantif yang membutuhkan anggaran dibandingkan pemberian pin emas kepada para anggota legislatif.

Baca Juga: Ketua DPRD DKI Setuju Penambahan Anggaran Ajang Formula E

"Anggaran yang ada lebih baik digunakan ke arah yang bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat," kata Idris Ahmad melalui keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com, Selsa (20/8).

Ia juga mengaku, telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) DKI Jakarta, M. Yuliadi untuk menggunakan pin yang terbuat dari kuningan khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI.

"Kami bersedia menggunakan pin tembaga kuningan, dan ini sudah dilakukan di daerah-daerah lain," tuturnya. (Asp)

Baca Juga: Akhir Juni Pendapatan Daerah DKI Jakarta Hanya Capai Rp24 Triliun

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Bagikan