Headline

Tolak Pin Emas, Gerindra: PSI Mau Pakai Kayu Boleh

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 21 Agustus 2019
 Tolak Pin Emas, Gerindra: PSI Mau Pakai Kayu Boleh

Politisi Gerindra yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, Syarif tak persoalan penolakan PSI terhadap pin emas (Foto: dprd-dkijakartaprov.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Fraksi Gerindra DKI Jakarta, Syarif mengatakan pihaknya tak mempersoalkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tak setuju dengan pengadaan pin emas senilai Rp1,3 miliar untuk anggota DPRD terpilih periode 2019-2024.

Ia juga menyebut bukan jadi soal bila nanti PSI mengenakan pin berbahan dasar kayu. Diketahui ada sebanyak 8 kader PSI yang nantinya menduduki kursi DPRD DKI.

Baca Juga: Komisi A DPRD DKI Setujui Pengadaan Printer Evolis KIA Rp7,3 Miliar

"Kalau PSI enggak pakai emas boleh, PSI sendiri mau pakai kayu, Boleh," ujar Syarif di Balai Kota DKI Jakarta Selasa (20/8).

Ia pun mengungkapkan partainya tak mau ikut-ikutan dengan usulan dari PSI. Lagi pula penggunaan pin emas sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Kemudian pengadaan aksesoris di baju dinas Dewan Parlemen Kebon Sirih itu yang menelan anggaran Rp1,3 M tak menyelahi aturan.

PSI DKI Jakarta tolak pin emas untuk anggota DPRD
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest (tengah). Foto: MP/Asropih

"Enggak (ikut PSI) lah. Saya ikutin kepatutan aja. Kalau PSI Engak pakai emas boleh. Ada peraturan Permendagrinya," jelasnya.

Menurut Syarif, saran PSI untuk mencari alternatif selain emas untuk pembuatan pin bisa dimasukan dalam usualan fraksi. Tapi sayangnya anggaran miliaran itu telah tak bisa diutak atik lagi karena sudah diketok palu.

"Dia mau yang murah? Silakan tawarin. (Tapi tidak bisa jadi pertimbangan) udah ketok palu," tutupnya.

Seperti diketahui, PSI menolak anggaran dana pengadaan pin emas senilai Rp 1,3 miliar yang akan diberikan pada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 saat pelantikan.

Menurut anggota DPRD Terpilih PSI, Idris Ahmad, ada persoalan yang lebih substantif yang membutuhkan anggaran dibandingkan pemberian pin emas kepada para anggota legislatif.

Baca Juga: Ketua DPRD DKI Setuju Penambahan Anggaran Ajang Formula E

"Anggaran yang ada lebih baik digunakan ke arah yang bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat," kata Idris Ahmad melalui keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com, Selsa (20/8).

Ia juga mengaku, telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) DKI Jakarta, M. Yuliadi untuk menggunakan pin yang terbuat dari kuningan khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI.

"Kami bersedia menggunakan pin tembaga kuningan, dan ini sudah dilakukan di daerah-daerah lain," tuturnya. (Asp)

Baca Juga: Akhir Juni Pendapatan Daerah DKI Jakarta Hanya Capai Rp24 Triliun

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
Kota Tua Harus Sudah 'Glowing' Sebelum 2029, Rano Karno Bentuk Lembaga Teknis Khusus
Demi menjamin keberlanjutan proyek, Wagub Rano berencana membentuk sebuah lembaga teknis khusus
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Kota Tua Harus Sudah 'Glowing' Sebelum 2029, Rano Karno Bentuk Lembaga Teknis Khusus
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Bukan Gaya, Ini Alasan Pramono Anung Tetap Berkostum Persija Saat Tinjau Kebakaran Terra Drone
Setelah melakukan peninjauan, Pramono memberikan bantuan biaya perawatan bagi korban luka-luka
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Bukan Gaya, Ini Alasan Pramono Anung Tetap Berkostum Persija Saat Tinjau Kebakaran Terra Drone
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Lebih Pilih Kuburan Dalam Kota Daripada Gandeng Daerah Penyangga, Ini Alasannya
Pemprov DKI Jakarta prioritaskan pengadaan lahan makam dalam kota sebelum kerja sama daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
Pemprov DKI Lebih Pilih Kuburan Dalam Kota Daripada Gandeng Daerah Penyangga, Ini Alasannya
Indonesia
Keputusan UMP DKI 2026 Hampir Final! Siap-siap Kenaikan Gaji Minimum Berbasis KHL, Untung Mana Buruh atau Pengusaha?
Proses pembahasan UMP 2026 belum tuntas karena masih terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara kelompok buruh dan kelompok pengusaha
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Desember 2025
Keputusan UMP DKI 2026 Hampir Final! Siap-siap Kenaikan Gaji Minimum Berbasis KHL, Untung Mana Buruh atau Pengusaha?
Indonesia
Fenomena Supermoon Dituding Penyebab Banjir Rob Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
Pemprov DKI siapkan antisipasi dan anggarkan proyek NCICD lanjutan di Pluit dan Muara Angke pada 2026
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Desember 2025
Fenomena Supermoon Dituding Penyebab Banjir Rob Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
Indonesia
Antrean Horor Bantar Gebang Renggut Nyawa Sopir Truk, Nasib Beasiswa Anak Almarhum Jadi Prioritas Pemprov DKI
Dedy menegaskan bahwa jam kerja sopir truk berinisial W sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Desember 2025
Antrean Horor Bantar Gebang Renggut Nyawa Sopir Truk, Nasib Beasiswa Anak Almarhum Jadi Prioritas Pemprov DKI
Bagikan