Headline

Tolak Pin Emas, Gerindra: PSI Mau Pakai Kayu Boleh

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 21 Agustus 2019
 Tolak Pin Emas, Gerindra: PSI Mau Pakai Kayu Boleh

Politisi Gerindra yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, Syarif tak persoalan penolakan PSI terhadap pin emas (Foto: dprd-dkijakartaprov.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Fraksi Gerindra DKI Jakarta, Syarif mengatakan pihaknya tak mempersoalkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tak setuju dengan pengadaan pin emas senilai Rp1,3 miliar untuk anggota DPRD terpilih periode 2019-2024.

Ia juga menyebut bukan jadi soal bila nanti PSI mengenakan pin berbahan dasar kayu. Diketahui ada sebanyak 8 kader PSI yang nantinya menduduki kursi DPRD DKI.

Baca Juga: Komisi A DPRD DKI Setujui Pengadaan Printer Evolis KIA Rp7,3 Miliar

"Kalau PSI enggak pakai emas boleh, PSI sendiri mau pakai kayu, Boleh," ujar Syarif di Balai Kota DKI Jakarta Selasa (20/8).

Ia pun mengungkapkan partainya tak mau ikut-ikutan dengan usulan dari PSI. Lagi pula penggunaan pin emas sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Kemudian pengadaan aksesoris di baju dinas Dewan Parlemen Kebon Sirih itu yang menelan anggaran Rp1,3 M tak menyelahi aturan.

PSI DKI Jakarta tolak pin emas untuk anggota DPRD
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest (tengah). Foto: MP/Asropih

"Enggak (ikut PSI) lah. Saya ikutin kepatutan aja. Kalau PSI Engak pakai emas boleh. Ada peraturan Permendagrinya," jelasnya.

Menurut Syarif, saran PSI untuk mencari alternatif selain emas untuk pembuatan pin bisa dimasukan dalam usualan fraksi. Tapi sayangnya anggaran miliaran itu telah tak bisa diutak atik lagi karena sudah diketok palu.

"Dia mau yang murah? Silakan tawarin. (Tapi tidak bisa jadi pertimbangan) udah ketok palu," tutupnya.

Seperti diketahui, PSI menolak anggaran dana pengadaan pin emas senilai Rp 1,3 miliar yang akan diberikan pada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 saat pelantikan.

Menurut anggota DPRD Terpilih PSI, Idris Ahmad, ada persoalan yang lebih substantif yang membutuhkan anggaran dibandingkan pemberian pin emas kepada para anggota legislatif.

Baca Juga: Ketua DPRD DKI Setuju Penambahan Anggaran Ajang Formula E

"Anggaran yang ada lebih baik digunakan ke arah yang bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat," kata Idris Ahmad melalui keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com, Selsa (20/8).

Ia juga mengaku, telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) DKI Jakarta, M. Yuliadi untuk menggunakan pin yang terbuat dari kuningan khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI.

"Kami bersedia menggunakan pin tembaga kuningan, dan ini sudah dilakukan di daerah-daerah lain," tuturnya. (Asp)

Baca Juga: Akhir Juni Pendapatan Daerah DKI Jakarta Hanya Capai Rp24 Triliun

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Pramono membawa suara kawasan ESEAO ke panggung internasional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Mei 2026
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Labkesda DKI Temukan Kandungan Logam Berat Timbal pada Ikan Sapu-Sapu Ciliwung
Selain protein, hasil uji laboratorium menunjukkan ikan sapu-sapu mengandung karbohidrat sebesar 9 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Mei 2026
Labkesda DKI Temukan Kandungan Logam Berat Timbal pada Ikan Sapu-Sapu Ciliwung
Indonesia
Gubernur Pramono Anung Ubah Jadwal CFD Jakarta, Berlaku Mulai 1 Juni 2026
Area bebas kendaraan di sisi timur mencakup Simpang Jalan Gembira hingga Simpang Jalan Raya Casablanca, sementara sisi barat meliputi Simpang Jalan Prof. Dr. Satrio hingga Simpang Jalan Setiabudi Utara Raya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Anung Ubah Jadwal CFD Jakarta, Berlaku Mulai 1 Juni 2026
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Bagikan