Headline

Tolak Pin Emas, Gerindra: PSI Mau Pakai Kayu Boleh

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 21 Agustus 2019
 Tolak Pin Emas, Gerindra: PSI Mau Pakai Kayu Boleh

Politisi Gerindra yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, Syarif tak persoalan penolakan PSI terhadap pin emas (Foto: dprd-dkijakartaprov.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Fraksi Gerindra DKI Jakarta, Syarif mengatakan pihaknya tak mempersoalkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tak setuju dengan pengadaan pin emas senilai Rp1,3 miliar untuk anggota DPRD terpilih periode 2019-2024.

Ia juga menyebut bukan jadi soal bila nanti PSI mengenakan pin berbahan dasar kayu. Diketahui ada sebanyak 8 kader PSI yang nantinya menduduki kursi DPRD DKI.

Baca Juga: Komisi A DPRD DKI Setujui Pengadaan Printer Evolis KIA Rp7,3 Miliar

"Kalau PSI enggak pakai emas boleh, PSI sendiri mau pakai kayu, Boleh," ujar Syarif di Balai Kota DKI Jakarta Selasa (20/8).

Ia pun mengungkapkan partainya tak mau ikut-ikutan dengan usulan dari PSI. Lagi pula penggunaan pin emas sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Kemudian pengadaan aksesoris di baju dinas Dewan Parlemen Kebon Sirih itu yang menelan anggaran Rp1,3 M tak menyelahi aturan.

PSI DKI Jakarta tolak pin emas untuk anggota DPRD
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest (tengah). Foto: MP/Asropih

"Enggak (ikut PSI) lah. Saya ikutin kepatutan aja. Kalau PSI Engak pakai emas boleh. Ada peraturan Permendagrinya," jelasnya.

Menurut Syarif, saran PSI untuk mencari alternatif selain emas untuk pembuatan pin bisa dimasukan dalam usualan fraksi. Tapi sayangnya anggaran miliaran itu telah tak bisa diutak atik lagi karena sudah diketok palu.

"Dia mau yang murah? Silakan tawarin. (Tapi tidak bisa jadi pertimbangan) udah ketok palu," tutupnya.

Seperti diketahui, PSI menolak anggaran dana pengadaan pin emas senilai Rp 1,3 miliar yang akan diberikan pada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 saat pelantikan.

Menurut anggota DPRD Terpilih PSI, Idris Ahmad, ada persoalan yang lebih substantif yang membutuhkan anggaran dibandingkan pemberian pin emas kepada para anggota legislatif.

Baca Juga: Ketua DPRD DKI Setuju Penambahan Anggaran Ajang Formula E

"Anggaran yang ada lebih baik digunakan ke arah yang bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat," kata Idris Ahmad melalui keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com, Selsa (20/8).

Ia juga mengaku, telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) DKI Jakarta, M. Yuliadi untuk menggunakan pin yang terbuat dari kuningan khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI.

"Kami bersedia menggunakan pin tembaga kuningan, dan ini sudah dilakukan di daerah-daerah lain," tuturnya. (Asp)

Baca Juga: Akhir Juni Pendapatan Daerah DKI Jakarta Hanya Capai Rp24 Triliun

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pramono mengungkapkan bahwa saat ini subsidi yang ditanggung Pemprov per tiket Transjakarta sudah melebihi Rp9.000
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Berita Foto
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta, Jum'at (24/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Bagikan