Ketua DPRD DKI Setuju Penambahan Anggaran Ajang Formula E

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 14 Agustus 2019
Ketua DPRD DKI Setuju Penambahan Anggaran Ajang Formula E

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku tak keberatan langkah Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan perhelatan Formula E di Ibu Kota pada 2020 mendatang.

DPRD DKI pun menyetujui anggaran belanja langsung yang diusulkan Legislatif terkait dengan ajang Formula E sebesar Rp360 miliar atau 20,79 juta poundsterling.

Baca Juga: Pemprov DKI Harus Keluarkan Uang Rp345 Miliar untuk Gelar Ajang Formula E

Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Anggaran tersebut diketuk dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2019.

"Jadi pak gubernur mencoba mencari terobosan khsuusnya di DKI Jakarta ada satu niatan kegiahan yaitu Formula E," kat Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Menurut Prestyo, wacana balap mobil Formula E merupakan kampanye Anies tentang polusi udara. Mengingat Formula E memakai energi listrik.

Baca Juga: DPRD DKI Setujui Anggaran Rp360 Miliar Ajang Formula E

"Apalagi sekarang kita sedang menggalakan polusi udara itu. Mungkin di satu sisi kampanye," tutur dia.

Disamping itu juga, kata dia, balap mobil Formula E ini di Ibu Kota nantinya menjadi pemasokan nilai ekonomi bagi Jakarta. Apalagi ajang balap di pusat kota itu diadakan secara rutin.

"Mungkin Formula E menjadi satu pemasukan yang baru kalau ini rutinitaskan. Kaya singapur, malaysia kan pendapatan juga kan bagus," jelasnya.

Ajang balap mobil Formula E. Foto: Facebook/Anies Baswedan
Ajang balap mobil Formula E. Foto: Facebook/Anies Baswedan

Baca Juga: Jakarta Gelar Formula E 2020, Anies: Potensi Ekonomi Capai Rp 1,2 Triliun

Ketika ditanya alasan DPRD menambah anggaran yang diusulkan Pemprov DKI dari sebelumnya mengajukan Rp 345 miliar kemudian disetujui menjadi Rp 360 miliar. Menurut dia itu baru uang muka.

"Itu malah lebih. Itu baru DP saja. poundsterling. Angka poundsterling itu hari kemarin diajukan sekarang udah berubah mungkin. Karena kenaikan kurs itu kan beda-beda," tutupnya (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Formula E #Prasetyo Edi Marsudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan