Eddy Flo
MerahPutih.Com - Komisi A DPRD DKI Jakarta telah menyetujui penambahan anggaran yang diajukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta senilai Rp 7.393.182.720 untuk pengadaan alat cetak Kartu Identitas Anak (KIA).
Sekretaris komisi A DPRD DKI, Syarif mengungkapkan dengan anggaran tersebut, sebanyak 1,8 juta KIA yang belum tercetak bisa segera dituntaskan sesuai dengan target yakni hingga tahun 2022 mendatang.
Baca Juga: Hadiri Rapat Paripurna DPRD DKI, Anies Dihadang Sopir Angkot
Adapun program KIA ini sudah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
"Dukcapil berkomitmen selesaikan tiga tahun sampai 2022. Dia minta penambahan anggaran untuk alat, kita dukung itu. Sebab manfaatnya saat banyak ya untuk anak-anak," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/8).
Sementra itu, Kepala Dinas Dukcapil, Dhany Sukma menuturkan, dengan nominal anggara itu pihaknya akan membelanjakan printer evolis sebanyak 267 buah untuk ditaruh di setiap Kelurahan yang tersebar di Jakarta.
"Ini salahsatu upaya yang akan kita lakukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang begitu besar, maka kita minta pengadaan alat cetak berupa printer evolis khusus untuk cetak KIA," jelas Dhany.
Dhany optimis alat printer itu sudah bisa didistribusikan ke seluruh Kelurahan pada November 2019 mendatang. Pasalnya saat ini alat itu dirasa masih kurang, sehingga proses pencetakan sedikit terhambat.
"Sekarang baru ada di 44 alat. Itu adanya di Kecamatan saja. Ya mudah-mudahan Agustus penetapan, September proses, lalu negosiasi harga untuk melakukan pemesanan dan November sudah bisa didistribusikan," jelasnya.
Baca Juga: DPRD DKI Minta Anies Laporkan Proyek LRT Jakarta ke KPK
Perlu diketahui, manfaat KIA yakni bisa digunakan untuk persyaratan mendaftar sekolah, sebagai bukti diri anak, sebagai data identitas ketika membuka tabungan di bank, untuk proses mendaftar BPJS, mempermudah proses pembuatan dokumen keimigrasian serta untuk mencegah terjadinya perdagangan anak.
Saat ini pemerintah memperkenalkan dua jenis KIA untuk kelompok usia anak 0-5 tahun, dan KIA untuk kelompok usia 5-17 tahun. Meskipun fungsinya sama, hanya saja berbeda isi informasi yang tertera seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama orang tua, alamat, dan foto.(Asp)
Baca Juga: Ketua DPRD DKI Setuju Penambahan Anggaran Ajang Formula E
