Headline

Akademisi Nilai Wajar Ada Pelaporan Terhadap Ceramah UAS

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 22 Agustus 2019
 Akademisi Nilai Wajar Ada Pelaporan Terhadap Ceramah UAS

Pengamat M AS Hikam (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Akademisi dari President University, Muhammad A.S Hikam menilai bahwa ketersinggungan umat agama lain tentang ceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) bukan berada dari sisi kontennya tentang penjelasan teologi, melainkan lebih terhadap gestur dalam penyampaian narasi.

"Hemat saya, bukan aspek penjelasan teologi atau keyakinan UAS yang paling utama menyebabkan munculnya respon negatif atau kritik terhadapnya tetapi sikap atau gaya, tutur kata, dan pilihan diksi pidatonya yang mungkin juga menimbulkan ketersinggungan sebagian umat agama lain," kata Hikam dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (22/8).

Baca Juga: Kuasa Hukum Anggap Pelaporan Terhadap UAS Sebagai Pencemaran Nama Baik

Sementara terkait dengan pihak-pihak yang memperkarakan hukum terhadap Somad, Hikam pun menilai itu adalah reaksi yang wajar dan dapat diterima karena efek dari ketersinggungan tersebut.

"Tetapi kalau pun ada pihak-pihak yang memilih untuk mengambil langkah hukum terhadap UAS, hal itu juga bisa dipahami," kata Hikam.

Pengamat politik Muhammad AS Hikam
Pengamat politik, AS Hikam (Antaranews/Riza Harahap)

"Saya termasuk yang bisa memahami pilihan itu dalam rangka mencari keadilan dan kepastian hukum," imbuhnya.

Maka dari itu, ketika ada pihak-pihak yang memberikan saran kepada Abdul Somad untuk meminta maaf kepada publik sangat tepat.

Bukan soal meminta maaf tentang isi utama dalam konten yang disampaikannya tentang teologi, tapi Hikam melihat itu lebih terhadap bagaimana menjaga keselarasan sosial semata.

"Saran dari berbagai pihak agar UAS meminta maaf adalah atas nama menjunjung nilai kesantunan publik dalam rangka memelihara keselarasan sosial. Dan jika benar demikian, itu adalah saran yang bijak dan patut diterima," ujarnya.

Perlu diketahui, bahwa dai yang karib disapa UAS tersebut telah menyatakan menolak untuk meminta maaf karena ia memandang apa yang disampaikannya dapat dipertanggungjawabkan dari aspek teologis dan keyakinan.

Baca Juga: Tanggapan JK Soal Kasus yang Menimpa Ustaz Kondang Abdul Somad

Ditambah lagi alasan bahwa forum di mana beliau bicara, yaitu Masjid, adalah ruang tertutup atau khusus untuk ummat Islam.

Dan untuk penyelesaian kasus UAS tersebut, Hikam menilai bahwa dua hal harus dilakukan agar persoalan ini tidak menjadi bias. Yakni bisa melalui jalur permohonan maaf dan semua pihak saling memaafkan atau bisa melalui mekanisme peradilan.

"Bagi saya, pilihan permaafan dan atau proses hukum bisa menjadi solusi, baik bersama-sama maupun menjadi alternatif satu terhadap yang lain," saran Hikam.

"Dan menurut pendapat saya, pembiaran atau impunitas atas kasus UAS ini, bukan solusi," tutupnya.(Knu)

Baca Juga: Takut Intimidasi, Ustadz Somad Batalkan Ceramah di 3 Provinsi

#Ustadz Abdul Somad #Muhammad AS Hikam #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Indonesia
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Rencana soal TNI menjaga gedung Kejaksaan kini ditolak. Pengamat pun menilai, bahwa TNI merupakan aparat pertahanan dan bukan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 13 Mei 2025
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Bagikan