"Agak kasar disebut pencuri ikan. Ya memang illegal fishing pengambilan ikan secara tidak sah berdasar hukum, itu namanya pencuri. Sehingga kita menyebutnya agak kasar, pencuri ikan," ujar Mahfud.

"Yang diperlukan Daerah Aliran Sungai (DAS) kita adalah restorasi sungai yang menyeluruh dari hulu ke hilir," ujar Elisa kepada wartawan, Senin (6/1).

Dalam aksinya, mereka meminta Jaksa Agung terketuk pintu hatinya yakni membuka kembali kasus lama Sarang Burung Walet yang menyenggol penyidik KPK Novel Baswedan saat bertugas di Bengkulu.

"Kami jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan," kata jaksa Wawan Yunarwanto

Manager Humas Daop 3 Cirebon, Luqman Arif mengatakan, jumlah penumpang yang diangkut tahun ini mengalami peningkatan sebesar 6%, jika dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 131.364 penumpang.

Juani mengaku, Pemprov DKI akan siap mengadapi bila rencana gugatan itu benar-benar dilayangkan warga DKI.

"Lalu, anggota fraksi PPP DPRD kab/kota dan provinsi diintruksikan untuk turut berpartisipasi," imbuh pria yang akrab disapa Awiek ini.

Kenaikan tersebut direspon meni market di Solo, Jawa Tengah dengan menaikkan harga rokok. Kenaikan rokok rata-rata Rp1.500 per bungkus sampai Rp2.500 per bungkus.

Menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah, upaya antisipasi genangan air di jalan ini dinilai perlu digencarkan dengan koordinasi Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air (SDA).

Yasonna membantah saat dikonfirmasi hal tersebut. Politikus PDI Perjuangan itu memastikan Perpres bukan dibuat bukan untuk mengintervensi KPK.

"Selanjutnya dikatakan Pangkogabwilhan I bahwa operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara

"Sampai sore hari tidak ada keterangan alasan apa, sehingga mereka tidak bisa hadir ya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

"Kelihatan bahwa Anies Baswedan dan aparat pemprov Jakarta tidak siap dan tidak menjalankan manajemen penanganan bencana.

"Dewas masih rapat menyamakan persepsi mengenai amanat UU Nomor 19 Tahun 2019, baik mengenai tugas dan kewenangan dewas maupun tugas dan kewenangan pimpinan KPK," kata Syamsuddin

"Itu bukan hanya tidak benar tapi mengarang," kata Anies di Rusunawa Rawa Buaya, Jakarta Barat, Jumat (3/1).