Atasi Banjir, Pemerintah Diminta Merestorasi Bangunan dari Hulu ke Hilir

Eddy FloEddy Flo - Senin, 06 Januari 2020
 Atasi Banjir, Pemerintah Diminta Merestorasi Bangunan dari Hulu ke Hilir

Banjir yang terjadi di Jakarta pada (1/1) lalu (Foto: ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta menyelesaikan masalah banjir secara menyeluruh.

Direktur Rujak Centre for Urban Studies Elisa Sutanudjaja mengatakan normalisasi mempercepat aliran air ke Teluk Jakarta. Hal itu justru membebankan muara kanal Jakarta, seperti Banjir Kanal Barat (BKB).

Baca Juga:

Pemprov DKI Sudah Bahas Potensi Gugatan Warga Akibat Banjir di Jakarta

"Yang diperlukan Daerah Aliran Sungai (DAS) kita adalah restorasi sungai yang menyeluruh dari hulu ke hilir," ujar Elisa kepada wartawan, Senin (6/1).

Elisa menilai normalisasi sungai dengan membeton tidak menyelesaikan masalah banjir di Jakarta.

Direktur Rujak Centre for Urban Studies Elisa Sutanudjaja
Direktur Rujak Centre for Urban Studies Elisa Sutanudjaja (Foto: Twitter @ElisaJKT)

Ketimbang normalisasi, langkah yang perlu diambil pemerintah adalah mencari cara agar air terserap maksimal oleh tanah.

Ia mengatakan normalisasi dengan betonisasi justru mempercepat aliran air dari hulu ke Teluk Jakarta dan menambah beban pada kanal-kanal yang ada.

Padahal drainase kota dan badan air Jakarta hanya 3 persen dari total luas daratan Ibu Kota.

"Yang diperlukan Daerah Aliran Sungai kita adalah restorasi sungai yang menyeluruh dari hulu ke hilir," kata Elisa.

Elisa mencontohkan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, banyak alih fungsi lahan yang justru dimiliki pejabat dan konglomerat.

Sementara di Jakarta, pemerintah tak kunjung mengembalikan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan perhitungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Elisa mengatakan hampir 90 persen permukaan Jakarta tertutup beton.

"Karenanya hampir mustahil jika air permukaan dan limpahan dari 90 persen itu bertumpu ke drainase kota dan badan air Jakarta yang hanya 3 persen dari total luas daratan Jakarta," kata dia.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membuka posko pengaduan bagi korban banjir yang merasa dirugikan saat banjir melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Kami buka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan saat banjir oleh Pemprov, BNPB, atau PLN yang tidak matiin listrik saat banjir itu sehingga menimbulkan korban," kata Nelson dari LBH Jakarta.

Nelson menambahkan, warga yang ingin mengadu bisa datang langsung ke Kantor LBH Jakarta di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 74, RT 9/RW 2, Pegangsaan, Menteng , Jakarta Pusat, pada hari Senin hingga Kamis dari pukul 09.00 ke pukul 15.00 WIB.

Baca Juga:

Tanggulangi Banjir Jakarta, DPRD Desak Pemprov DKI Perbanyak Saluran Air

Ia menjelaskan, pengaduan kerugian saat banjir itu harus melampirkan bukti kerugian.

Jika masyarakat tidak memiliki bukti kerugian, LBH akan mencari informasi publik terkait kerugian itu dan melakukan sinkronisasi dengan fakta terkait.

"Jadi misalkan, kalau anaknya terserang penyakit tidak ada buktinya itu jangan harap banyak. Kita mungkin bisa pakai informasi publik ya, misalnya kapan listrik itu padam di Kampung Pulo, kita lihat dulu seharusnya prosedur pemadaman listrik bagaimana kalau banjir. Nah, nanti kita sesuaikan," pungkas Neslon.(Knu)

Baca Juga:

PPP Wajibkan Kadernya Sumbang Korban Banjir di Jakarta

#Pemprov DKI #Banjir Jakarta #Penyebab Banjir Jakarta #Pemukiman Kumuh Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
TPU Karet Bivak dan TPU Tanah Kusir adalah lokasi yang menerapkan sistem tumpang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Pramono kini memberikan izin agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat melaksanakan proses lelang pada November dan Desember
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Fajar juga mengakui adanya hambatan signifikan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menambah TPU baru
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
MRT Jakarta Tambah 8 Kereta Baru dari Jepang untuk Rute HI–Kota, 'Headway' Bakal Jadi Secepat Kilat
Nakamura menilai proyek ini melampaui sekadar infrastruktur
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
MRT Jakarta Tambah 8 Kereta Baru dari Jepang untuk Rute HI–Kota, 'Headway' Bakal Jadi Secepat Kilat
Indonesia
Krisis Lahan Kuburan di Jakarta: Jarak Antar Makam Cuma 20 Cm, Jasad Baru Harus Rela 'Numpang' Sampai Tiga Lapis dalam Satu Lubang
Mekanisme pemakaman tumpang ini ditegaskan dilakukan tanpa membuka jenazah lama
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Krisis Lahan Kuburan di Jakarta: Jarak Antar Makam Cuma 20 Cm, Jasad Baru Harus Rela 'Numpang' Sampai Tiga Lapis dalam Satu Lubang
Indonesia
TPU Jakarta Penuh, Para Leluhur Siap-siap Naik Level! Pramono Anung Pertimbangkan Buat Kuburan Vertikal
Pramono menegaskan bahwa keputusan akhir terkait model dan lokasi pemakaman baru ini akan segera ditetapkan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
TPU Jakarta Penuh, Para Leluhur Siap-siap Naik Level! Pramono Anung Pertimbangkan Buat Kuburan Vertikal
Indonesia
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Ia menekankan bahwa penanganan banjir adalah isu kemanusiaan dan hak warga
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Bagikan