Atasi Banjir, Pemerintah Diminta Merestorasi Bangunan dari Hulu ke Hilir

MerahPutih.Com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta menyelesaikan masalah banjir secara menyeluruh.

Direktur Rujak Centre for Urban Studies Elisa Sutanudjaja mengatakan normalisasi mempercepat aliran air ke Teluk Jakarta. Hal itu justru membebankan muara kanal Jakarta, seperti Banjir Kanal Barat (BKB).

Baca Juga:

Pemprov DKI Sudah Bahas Potensi Gugatan Warga Akibat Banjir di Jakarta

"Yang diperlukan Daerah Aliran Sungai (DAS) kita adalah restorasi sungai yang menyeluruh dari hulu ke hilir," ujar Elisa kepada wartawan, Senin (6/1).

Elisa menilai normalisasi sungai dengan membeton tidak menyelesaikan masalah banjir di Jakarta.

Ketimbang normalisasi, langkah yang perlu diambil pemerintah adalah mencari cara agar air terserap maksimal oleh tanah.

Ia mengatakan normalisasi dengan betonisasi justru mempercepat aliran air dari hulu ke Teluk Jakarta dan menambah beban pada kanal-kanal yang ada.

Padahal drainase kota dan badan air Jakarta hanya 3 persen dari total luas daratan Ibu Kota.

"Yang diperlukan Daerah Aliran Sungai kita adalah restorasi sungai yang menyeluruh dari hulu ke hilir," kata Elisa.

Elisa mencontohkan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, banyak alih fungsi lahan yang justru dimiliki pejabat dan konglomerat.

Sementara di Jakarta, pemerintah tak kunjung mengembalikan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan perhitungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Elisa mengatakan hampir 90 persen permukaan Jakarta tertutup beton.

"Karenanya hampir mustahil jika air permukaan dan limpahan dari 90 persen itu bertumpu ke drainase kota dan badan air Jakarta yang hanya 3 persen dari total luas daratan Jakarta," kata dia.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membuka posko pengaduan bagi korban banjir yang merasa dirugikan saat banjir melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Kami buka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan saat banjir oleh Pemprov, BNPB, atau PLN yang tidak matiin listrik saat banjir itu sehingga menimbulkan korban," kata Nelson dari LBH Jakarta.

Nelson menambahkan, warga yang ingin mengadu bisa datang langsung ke Kantor LBH Jakarta di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 74, RT 9/RW 2, Pegangsaan, Menteng , Jakarta Pusat, pada hari Senin hingga Kamis dari pukul 09.00 ke pukul 15.00 WIB.

Baca Juga:

Tanggulangi Banjir Jakarta, DPRD Desak Pemprov DKI Perbanyak Saluran Air

Ia menjelaskan, pengaduan kerugian saat banjir itu harus melampirkan bukti kerugian.

Jika masyarakat tidak memiliki bukti kerugian, LBH akan mencari informasi publik terkait kerugian itu dan melakukan sinkronisasi dengan fakta terkait.

"Jadi misalkan, kalau anaknya terserang penyakit tidak ada buktinya itu jangan harap banyak. Kita mungkin bisa pakai informasi publik ya, misalnya kapan listrik itu padam di Kampung Pulo, kita lihat dulu seharusnya prosedur pemadaman listrik bagaimana kalau banjir. Nah, nanti kita sesuaikan," pungkas Neslon.(Knu)

Baca Juga:

PPP Wajibkan Kadernya Sumbang Korban Banjir di Jakarta