Pemerintah menyadari adanya keraguan publik mengingat keterlibatan personel keamanan dalam kasus ini

Minimnya akses keluar dari wilayah Lebanon menjadi faktor utama penentuan waktu pasti evakuasi

Polresta Surakarta menurunkan 113 personel untuk mengamankan Paskah 2026. Ibadah Paskah sudah dimulai sejak Kamis (2/4) hingga Minggu (5/4).

Inisiatif ini bertujuan membuat pembayaran di luar negeri lebih mudah diakses dan lebih terjangkau.

Whoosh menambah frekuensi perjalanan saat libur Paskah 2026. Penumpang diminta lebih awal memesan tiket.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, bahwa pihaknya selektif dalam mengizinkan perjalanan dinas ASN dan BUMD.

PSI menyoroti angka pengangguran di Jakarta naik. Sistem pendidikan pun dianggap makin mengkhawatirkan.

Faktor kebahagiaan di lapangan menjadi kunci utama kelanjutan karier sang kapten

Kubu Ono Surono menyebutkan, bahwa ada intimidasi yang dilakukan KPK saat penggeledahan.

Dinas Lingkungan Hidup menutup permanen TPS liar di Jakarta, setelah mengalami penumpukan sampah pasca Lebaran 2026.

Fleksibilitas kerja tidak boleh dimaknai sebagai kelonggaran disiplin.

KPK memastikan bukan penyidik yang mematikan perangkat keamanan tersebut.

Pemerintah menerapkan WFH ASN tiap Jumat. Nantinya, ASN akan diawasi menggunakan geo-location.

Amsal mengatakan peristiwa itu terjadi pada 1 Desember 2025.

Masyarakat yang sudah terbiasa dengan fleksibilitas pascapandemi cenderung mengubah WFH menjadi Work From Anywhere (WFA)

Pegawai melintas dalam kondisi gelap di Depan Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Fokus utama operasi ini yakni melakukan pelayanan untuk memberikan rasa aman melalui kehadiran petugas di lapangan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Harli Siregar (kiri) saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Komisi III DPR menegaskan, bahwa RDPU bukanlah bentuk intervensi terhadap kasus Amsal Sitepu.

Langkah tegas ini selaras dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ