Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Penegakan hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus kini memasuki babak baru dengan pengawasan langsung dari pihak istana.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, meminta masyarakat memberikan kepercayaan penuh terhadap transparansi pengusutan perkara yang melibatkan oknum personel TNI tersebut.
Baca juga:
RDP Komisi III DPR Membahas Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis Kontras Andrie Yunus
Komitmen Presiden Prabowo Subianto
Otto Hasibuan menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang menjadi fondasi kuat dalam penyelesaian kasus ini.
Presiden menekankan bahwa tindakan kekerasan terhadap aktivis tidak memiliki tempat di Indonesia dan harus mendapat sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
"Dengan apa yang sudah disampaikan Presiden di Hambalang kemarin, saya kira itu tidak lagi ada keraguan-keraguan bagi kita untuk meyakini bagaimana tekad dari Presiden untuk menyelesaikan persoalan seperti itu," ujar Otto Hasibuan, Kamis (2/4).
Konsekuensi Jabatan dan Transparansi Hukum
Keseriusan pemerintah terbukti dengan adanya pergeseran jabatan strategis di lingkungan militer. Otto menyebutkan bahwa jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) yang sebelumnya dijabat Letjen TNI Yudi Abrimantyo telah diserahkan sebagai bagian dari dampak pengusutan kasus ini.
Baca juga:
Saat ini, kepolisian telah menangkap pelaku dan terus mendalami motif di balik serangan tersebut.
"Proses hukum sedang berjalan, orangnya sudah ditangkap. Ya, saya kira sudah clear ya," tambah Otto.
Pemerintah menyadari adanya keraguan publik mengingat keterlibatan personel keamanan dalam kasus ini. Namun, Otto memastikan bahwa status Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan berpendapat sekaligus kesetaraan di hadapan hukum.
Penegakan hukum yang transparan menjadi harga mati untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat.
