Wagub DKI: Target Pendapatan APBD DKI Turun Hingga 10 Persen

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 14 Oktober 2021
Wagub DKI: Target Pendapatan APBD DKI Turun Hingga 10 Persen

DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021 sebesar Rp 79,52 triliun (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021 sebesar Rp 79,52 triliun. Angka ini turun sekitar Rp 7 triliun dari penetapan APBD 2021 yakni Rp 84,19 triliun.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan, dengan penurunan APBD itu, target pendapatan Jakarta pun dikurangi. Ada sejumlah mata anggaran yang dipangkas, seperti belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga belanja transfer yang awalnya dianggarkan Rp 72,18 triliun dipangkas menjadi Rp 69,84 triliun.

Baca Juga

PSI Desak Ketua DPRD DKI Gelar Paripurna Interpelasi Formula E

"Secara netto menurun sebesar Rp 7,34 triliun atau menurun 10,17 persen menjadi Rp 64,84 triliun," kata Riza usai rapat paripurna pembahasan perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2021 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (14/10).

Penurunan target pendapat itu pun berimbas pada Belanja Daerah yang berkurang Rp 3,3 triliun atau 4,58 persen.

Rapur
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

Lalu, penerimaan pinjaman daerah juga mengalami penurunan dari Rp 9,98 triliun menjadi Rp 9,51 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan Rp 469 miliar atau 4,7 persen.

Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan 2021 juga menurun dari Rp 11,22 triliun menjadi Rp 9,89 triliun atau turun Rp 1,33 triliun.

Baca Juga

Hak Interpelasi Formula E Diyakini Tidak Bakal Terealisasi

Namun, pembiayaan daerah justru mengalami peningkatan dari alokasi awal Rp 12 triliun yang berasal dari prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi Rp 14,68 triliun. Kenaikan terjadi pada SiLPA penetapan APBD tahun 2021 naik 155,2 persen dari Rp 2,02 triliun menjadi Rp 5,15 triliun.

"Melalui perubahan ini, penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan 22,25 persen atau sebesar Rp 2,67 triliun," pungkasnya. (Asp)

#Suap #APBD #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rp 1.300 Triliun Belanja Pusat Yang Dibelanjakan di Daerah dan Ada Tambahan TKD Rp 43 Triliun
Banggar DPR RI dan pemerintah telah menyepakati penambahan TKD senilai Rp 43 triliun menjadi senilai Rp 693 triliun dalam RAPBN 2026, meskipun masih turun????? dibandingkan TKD senilai Rp 919 triliun dalam APBN 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Rp 1.300 Triliun Belanja Pusat Yang Dibelanjakan di Daerah dan Ada Tambahan TKD Rp 43 Triliun
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap
Dayang Donna bernegosiasi terkait uang suap dengan calon pemberi suap sebelum perpanjangan IUP direspons ayahnya Awang Faroek Ishak selaku Gubernur Kaltim saat itu.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap
Bagikan