TKN Yakin Permohonan BPN Ditolak MK
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Budi Lentera)
MerahPutih.com - Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto menilai sidang perdana sengketa Pilpres 2019 dengan agenda pembacaan permohonan oleh tim kuasa hukum BPN cenderung mencari-cari kesalahan.
Salah satunya yang membuat Hasto berkomentar adalah hal yang mengungkit kesalahan pelanggaran terhadap ketentuan bantuan dana kampanye.
"Rekening dana kampanye dibuka atas nama Capres dan Cawapres. Sehingga otomatis terkirim dan dicatatkan oleh TKD ke KPUD sebagai transfer dari rekening atas nama paslon”, ujar Hasto dalam keterangannya, Sabtu (15/5).
Baca Juga: Dituduh Curang, KPU Sebut Tim Kuasa Hukum BPN Konyol
Menurut politikus PDIP ini, gugatan BPN ke Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya gugatan dengan dalil hukum yang matang. Tidak mencari-cari kesalahan dari pihak paslon Jokowi-Amin.
Hasto menilai, gugatan yang dilaporkan BPN melupakan substansi pokok bahwa sengketa yang diajukan ke MK seharusnya memiliki dampak signifikan terhadap hasil Pilpres 2019.
"Tim Hukum 02 lebih banyak menyampaikan wacana dan keluar dari substansi pokok tanpa dilengkapi dengan bukti material," ungkapnya.
Karena itu, Hasto meyakini gugatan yang dilayangkan 02 itu sangat nihil dikabulkan MK. "Jadi kami yakin, bahwa ditinjau dari substansi hukum, maka MK akan sangat sulit mengabulkan gugatan pemohon karena minimnya bukti," bebernya. (Knu)
Baca Juga: Beredar Isu Hakim Konstitusi Diancam, Begini Penjelasan MK
Bagikan
Berita Terkait
MK Putuskan Larang Polisi di Jabatan Sipil, Nasir Djamil: Perlu Disikapi dengan Sinkronisasi Aturan
MK Batasi HGU Tanah IKN Sampai 190 Tahun yang Ditetapkan Era Jokowi Jadi 35 Tahun
IWAKUM Hadirkan Saksi dan Ahli dalam Sidang Lanjutan Uji Materiil UU Pers di MK
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa
Sekjen Iwakum Sebut Dalil Pemerintah Soal Pasal 8 UU Pers Multitafsir Tak Berdasar
MK Batalkan UU Tapera, Pimpinan Komisi V DPR Minta Kementerian PKP Kreatif Cari Pendanaan Program 3 Juta Rumah
MK Putuskan Tabungan Perumahan Tidak Wajib, BP Tapera Segera Sowan ke Kementerian PKP
Ingin Petani Sejahtera, PDIP Dorong Petani Punya Lahan Melalui UU Pokok Agraria