Eddy Flo
MerahPutih.Com - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romi dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Romi dinilai terbukti menerima suap dari mantan Kepala Kanwil Kementerian Agama Jatim Haris Hassanudin dan mantan Kepala Kanwil Kemenag Kabupaten Gresik Muhamad Muafaq Wirahadi terkait dengan pengisian jabatan di Kemenag.
Baca Juga:
Sidang Suap Romahurmuziy, Khofifah Dicecar soal Peran Ketua Timsesnya di Pilgub Jatim
"Kami jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan," kata jaksa Wawan Yunarwanto membaca surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (6/1).
Saat itu, Haris mendaftar seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jatim, sedangkan Muafaq ingin mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.
Jaksa meyakini Romi terbukti menerima suap dari Haris sebesar Rp255 juta. Sementara dari Muafaq Wirahadi Rp91,4 juta. Adapun uang dari Muafaq sebesar Rp41,4 juta dipakai sepupunya Abdul Wahab untuk keperluan kampanye di DPRD Kabupaten Gresik.
Menurut jaksa, hal yang memberatkan Romi adalah tidak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan bebas KKN, berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang meringankan Romi adalah sopan selama menjalani persidangan.
Pemberian suap kepada Romi dari Haris dilakukan dalam kurun waktu Januari 2019 yaitu sebesar Rp5 juta dan pada Februari 2019 sebesar Rp250 juta.
Hal itu untuk proses seleksi pengisian jabatan sebagai Kakanwil Kemenag Jatim dengan turut melakukan intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Padahal, kata jaksa, Haris tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana surat dari KASN.
Jaksa mengatakan bahwa seharusnya Romi mengembalikan uang tersebut kepada KPK secara langsung, bukan pada Norman Zein Nahdi selaku pengurus PPP Jatim yang dipersidangan mengaku akan mengembalikannya kembali pada Haris meskipun hal itu tak terjadi.
Dengan demikian, jaksa mengatakan bahwa penerimaan uang tersebut telah sempurna karena adanya delik yang sudah terjadi.
Baca Juga:
KPK Tegaskan Informasi Romahurmuziy Hilang dari RS Polri Hoaks
Romi diyakini jaksa melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Selain itu, melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.(Pon)
Baca Juga:
Eks Ketum PPP Romahurmuziy Resmi Jadi Pesakitan di Meja Hijau
