Kakanwil Kemenag NTB Lempar Mikrofon, DPR Singgung Evaluasi hingga Pemberian Sanksi

MerahPutih.com - Insiden tak terduga terjadi di acara pelantikan pejabat Kementerian Agama (Kemenag) NTB, ketika Kepala Kanwil Kemenag NTB, Zamroni Aziz, melempar mikrofon dan tiangnya ke arah tamu undangan.

Video peristiwa yang berlangsung pada Jumat (19/9) saat pelantikan Kepala Kemenag Dompu, Najamuddin, itu viral di media sosial dan menuai sorotan publik. Zamroni sendiri berdalih tindakannya hanya bercanda.

Menanggapi kejadian tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menilai aksi Zamroni sebagai perilaku tidak pantas dilakukan seorang pejabat publik.

Ia menegaskan Kementerian Agama pusat harus segera turun tangan memeriksa dan memberikan sanksi bila terbukti melanggar etika.

“Seorang Kakanwil Kemenag semestinya memberi teladan sikap yang santun dan menyejukkan. Aksi emosional melempar mikrofon di depan publik jelas mencederai marwah institusi Kementerian Agama,” kata Maman dalam keterangan tertulis, Senin (22/9).

Baca juga:

Status ASN Ditjen PHU Kemenag Hingga Tingkat Kab/Kota Bakal Pindah Ke Kementerian Haji

Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta

Diminta Perbaiki Etika saat Kawal Pejabat, Polisi Wajib Berterima Kasih kepada Pengguna Jalan

Maman menambahkan, insiden itu tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut wibawa lembaga dan kepercayaan masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar dugaan praktik gratifikasi, pungutan liar, serta jual beli jabatan di lingkungan Kemenag NTB yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi NTB turut menjadi perhatian serius.

“Ini momentum bagi Kemenag untuk bersih-bersih. Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap praktik yang merugikan masyarakat dan mencederai prinsip pelayanan publik. Jika benar ada pelanggaran, harus ditindak sesuai hukum dan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Maman memastikan Komisi VIII DPR akan terus mengawasi kinerja Kemenag, baik di pusat maupun daerah, demi menjaga integritas, profesionalitas, serta pelayanan yang adil dan transparan bagi masyarakat. (Pon)