Sikap PBNU Terkait Wacana Penundaan Pemilu 2024
Andika Pratama - Selasa, 15 Maret 2022
Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat memberikan keterangan pers bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (15/3). ANTARA/Syaiful Hakim
MerahPutih.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menerima kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (15/3).
Dalam pertemuan itu, dirinya dan Puan berdiskusi berbagai persoalan rakyat dan bangsa Indonesia. Salah satunya soal wacana penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga
Masinton Duga Ada Menteri Jokowi Dikte Agenda Pribadi Tunda Pemilu
Gus Yahya mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
"Kita persilakan saja kepada yang berwenang untuk itu untuk membahas-nya silakan. PBNU akan menerima apa pun keputusan yang dibuat oleh para pemegang wewenang dalam hal ini pemerintah, DPR dan lain-lain," ujarnya di Jakarta, Selasa.
Kata Gus Yahya, PBNU cuma sebatas mendengar wacana tersebut dan kemungkinan bisa menjembatani di awal jika memang diperlukan.
"Tapi yang memutuskan kan bukan kami," katanya dikutip Antara
Baca Juga
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan jadwal Pemilu 2024 telah disepakati bersama, antara pemerintah, DPR dan KPU.
"Pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024," tegas Puan.
Puan tidak menjelaskan secara gamblang soal wacana penundaan Pemilu 2024. Namun, penentuan jadwal sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, sehingga akan dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditentukan.
"Terkait pemilu 2024 tadi saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan," tutur Puan
Usulan penundaan Pemilu 2024 berasal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dia berdalih masyarakat tak ingin pemulihan ekonomi pascapandemi terganggu jika pemungutan suara digelar pada Februari 2024.
Setelah Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga ikut mendukung penundaan Pemilu. (*)
Baca Juga
Cak Imin Berkukuh Pemilu Ditunda Meski Klaim Taat Konstitusi
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
