Masinton Duga Ada Menteri Jokowi Dikte Agenda Pribadi Tunda Pemilu

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 15 Maret 2022
Masinton Duga Ada Menteri Jokowi Dikte Agenda Pribadi Tunda Pemilu

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. ANTARA News/Fathur Rochman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu kembali melontarkan kritik pedas terhadap sejumlah pihak yang memunculkan wacana penundaan Pemilu 2024.

Masinton menduga ada ada menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mencoba mendikte agenda pribadi terkait ide penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga

Balas Klaim Luhut, Puan Sebut PDIP Punya Big Data Sendiri

Ia mengingatkan bahwa substansi demokrasi adalah dialog, bukan pemaksaan terhadap hal-hal strategis. Ia menentang berbagai upaya pemaksaan terhadap proses demokrasi.

"Bukan kaya gaya ngatur-ngatur. Kalau ini kita biarkan, ini akan menjadi preseden (buruk) ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi," kata Masinton saat menyampaikan interupsi di Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Menurut mantan Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) ini, upaya yang dilakukan oleh menteri tersebut bisa dikategorikan mengangkangi demokrasi.

"Kegelisahan yang dalam konteks demokrasi kita hari ini. Suasananya ketika ada menteri coba dikte agendanya dan itu di luar ranahnya ini ada upaya pengangkangan terhadap demokrasi," tegas dia.

Baca Juga

Politisi PDIP Ragukan Big Data 110 Juta Warga Ingin Pemilu Ditunda

Masinton mengaku menghormati berbagai pandangan partai politik terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Penyampaian pandangan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari tugas parpol.

Namun, politikus partai berlogo Banteng ini mengaku terganggu melihat indikasi pencabutan demokrasi di balik wacana penundaan pemilu.

"Demokrasi yang saya rasakan hari ini didesign dengan metode bottom up, tidak lagi dengan cara dialog. Tapi memaksakan," ujarnya.

Lebih lanjut Masinton mengingatkan agar para menteri di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan.

"Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan poksinya, ranah politik itu ranah partai politik. Ada semacam indikasi yang saya rasakan dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PDIP Ingatkan Menteri Tidak Miliki Pendapat Berbeda Menyangkut Pemilu 2024

#Masinton Pasaribu #Pemilu #Pilpres #DPR RI #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - 48 menit lalu
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Bagikan