Selesai PPDB, Komisi E DPRD Panggil Disdik DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 30 Juni 2020
Selesai PPDB, Komisi E DPRD Panggil Disdik DKI

Anggota DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) setelah pendaftaran peserta didik baru (PPDB) ajaran 2020-2021 di ibu kota rampung.

Hal itu diungkapkan Zita untuk mengevaluasi proses seleksi PPDB di Jakarta yang beberapa hari belakangan ini sempat berpolemik.

Baca Juga:

Ribut-Ribut PPDB di DKI Dominasi Aduan ke KPAI

Adapun saat ini seleksi PPDB DKI masih ada satu periode lagi di Jalur Prestasi Akademik yang akan digelar mulai dari 1 Juli hingga 3 Juli 2020.

"Kami dari Komisi E berencana memanggil Disdik untuk evaluasi PPDB semuanya," kata Zita Anjani di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (30/6).

Anggota DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)
Anggota DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)

Pemanggilan itu, ucap Zita, untuk mengetahui apa yang diungkapkan Disdik DKI kala rapat dengan Komisi E dijalankan dengan baik.

"Betul gak apa yang dipaparkan di Komisi E kamis kemarin? Kalau ternyata pembagiannya proporsional, ternyata usianya tuanya hanya sedikit, buat apa PPDB kedua? Makanya akan kita panggil," tuturnya.

Wakil Ketua DPRD DKI ini juga mengaku, bahwa saat ini Komisi E tengah mendata calon siswa yang tak lolos sekolah negeri dan tak mampu di sekolah swasta. Pasalnya lanjut dia, Disdik berjanji akan memberikan solusi kepeda mereka.

Baca Juga:

Dinilai Semrawut, Anies Diminta Hapus Petunjuk Teknis PPDB

Namun Zita tak menjelaskan apa solusi yang akan dikasih Disdik DKI kepada calon siswa sekolah swasta yang tak mampu dalam perekonomian.

"Kan dinas pendidikan janji katanya mau kasih solusi, nanti Senin depan saya kasih datanya ke Disdik," terang dia.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) telah merampungkan 4 tahap seleksi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020-2021.

Empat seleksi itu meliputi Jalur Inklusi, Afirmasi, Prestasi Non Akademik, dan Jalur Zonasi. Adapun periode yang masih ada Jalur Prestasi Akademik. (Asp)

Baca Juga:

Anak Buah Anies Klaim PPDB DKI Ikuti Aturan Main Nadiem Makarim

#DPRD DKI Jakarta #Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan