RUU Kesehatan Resmi jadi Inisiatif DPR meski Ditolak Fraksi PKS


DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)
MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan resmi disahkan menjadi inisiatif DPR RI.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).
Baca Juga
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, mulanya menanyakan pendapat fraksi-fraksi terkait RUU tentang Kesehatan bisa disampaikan secara tertulis.
"Untuk menyingkat waktu disepakati pendapat fraksi-fraksi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan apakah dapat disetujui?" ujar Dasco.
Ada 8 fraksi di DPR setuju RUU tentang Kesehatan jadi usul inisiatif DPR. Namun, Fraksi PKS meminta disampaikan langsung.
Baca Juga
Anggota DPR Fraksi PKS, Ansory Siregar kemudian menyatakan fraksinya menolak RUU Kesehatan menjadi inisiatif DPR.
"Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang kami hormati, menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi PKS dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menolak draf RUU tentang Kesehatan untuk menjadi RUU inisiatif DPR RI," kata Ansory.
Dasco kemudian menerima pendapat PKS. Dia juga meminta fraksi lain menyerahkan pendapat secara tertulis.
Setelah itu, Dasco mengonfirmasi apakah RUU Kesehatan bisa disetujui jadi inisiatif DPR. Forum paripurna pun menyetujui, kecuali PKS. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah

DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal

Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan

Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara

DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
