RUU Kesehatan Resmi jadi Inisiatif DPR meski Ditolak Fraksi PKS
 Andika Pratama - Selasa, 14 Februari 2023
Andika Pratama - Selasa, 14 Februari 2023 
                DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)
MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan resmi disahkan menjadi inisiatif DPR RI.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).
Baca Juga
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, mulanya menanyakan pendapat fraksi-fraksi terkait RUU tentang Kesehatan bisa disampaikan secara tertulis.
"Untuk menyingkat waktu disepakati pendapat fraksi-fraksi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan apakah dapat disetujui?" ujar Dasco.
Ada 8 fraksi di DPR setuju RUU tentang Kesehatan jadi usul inisiatif DPR. Namun, Fraksi PKS meminta disampaikan langsung.
Baca Juga
Anggota DPR Fraksi PKS, Ansory Siregar kemudian menyatakan fraksinya menolak RUU Kesehatan menjadi inisiatif DPR.
"Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang kami hormati, menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi PKS dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menolak draf RUU tentang Kesehatan untuk menjadi RUU inisiatif DPR RI," kata Ansory.
Dasco kemudian menerima pendapat PKS. Dia juga meminta fraksi lain menyerahkan pendapat secara tertulis.
Setelah itu, Dasco mengonfirmasi apakah RUU Kesehatan bisa disetujui jadi inisiatif DPR. Forum paripurna pun menyetujui, kecuali PKS. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
 
                      DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
 
                      Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
 
                      Dasco Buka Alasan MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Keponakan Prabowo
 
                      MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
 
                      Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
 
                      MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
 
                      DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
 
                      Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
 
                      DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
 
                      




