Ribuan Polisi Jaga Obyek Vital dan Tutup Akses Jalan Gedung DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 01 Oktober 2019
Ribuan Polisi Jaga Obyek Vital dan Tutup Akses Jalan Gedung DPR

Aparat kepolisian. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menyebut puluhan ribu aparat Polri mengawal jalannya pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024.

Ada pula bantuan dari anggota TNI sebanyak 7.800 orang guna membantu mengawalnya. Pelantikan diketahui dilakukan di ruang rapat Paripurna gedung Nusantara I komplek DPR RI.

Baca Juga

Pedagang Masker Ikut 'Siaga' Ramaikan Pelantikan DPR Baru

"Sekitar 16.400 polri dan TNI 7.800. Pengamanan obyek DPR, Istana, sentra-sentra ekonomi dan objek-objek vital di Jakarta," kata dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (1/10)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. (ANTARA News/ Anita Permata Dewi)
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. (ANTARA News/ Anita Permata Dewi)

Pola pengamanan terbagi jadi tiga lapis atau tiga ring. Di mana ring pertama di area tempat pelantikan anggota DPR baru, ring kedua di seluruh gedung DPR, kemudian ring ketiga di halaman parkir.

"Sedangkan di jalan-jalan anggota lantas dan Sabhara melaksanakan pengamanan, penegakkan terukur, dan patroli," kata dia lagi.

Sementara, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali harus menerapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Gedung DPR RI, Selasa 1 Oktober 2019.

Selain karena adanya pelantikan anggota DPR-DPD baru hari ini, hal tersebut juga tak lain imbas akan adanya kembali rencana aksi lagi di sana hari ini. Setidaknya ada 1472 personel polisi lalu lintas disiagakan terkait dua hal ini. Rekayasa lalin dilakukan agar pengendara lain tidak terganggu aktivitasnya.

Baca Juga

Menengok Peta Pimpinan Parlemen 2019-2024

"Hari ini kita siapkan 1.472 personel lalu lintas untuk bantu atur jalur sekitaran lokasi pelantikan DPR," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir

Akses jalan menuju gedung DPR/MPR juga ditutup. Maka dari itu, pengendara diimbau mengikuti rekayasa lalin yang telah disiapkan.

Para pengendara diharapkan maklum atas hal ini. Penutupan menggunakan MCB (movable concrete barrier) atau beton pembatas, security barrier atau kawat berduri, dan water barrier.

Aparat kepolisian
Aparat kepolisian

"Belum ada perubahan arus. Jalur yang ditutup dan direkayasa juga masih sama," kata dia lagi.

Baca Juga

Anggota MPR, DPR, DPD Periode 2019-2024 Dilantik Hari Ini

Berikut rekayasa lalin yang disiapkan Ditlantas Polda Metro Jaya:

1. Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi ditutup di bawah flyover Ladokgi, diarahkan ke Gerbang Pemuda.

2. Jalan Gerbang Pemuda yang arah ke kiri ke Jalan Gatot Subroto ditutup, diputar balik ke Gerbang Pemuda di kolong Ladokgi atau lurus ke Jalan Gatot Subroto arah timur atau ke Bendungan Hilir.

3. Jalan Gerbang Pemuda yang arah ke kiri ditutup, dibelokkan ke kiri ke arah Jalan Asia Afrika ke Jalan Senayan dan Jalan Pakubuwono.

4. Jalan Asia Afrika ke barat bisa lurus ke Jalan Tentara Pelajar atau ke arah Jalan Gerbang Pemuda lalu putar balik di bawah Ladogi.

5. Jalan Tentara Pelajar dari arah Manggala Wanabakti di traffic light Palmerah diluruskan ke Permata Hijau dan Kebayoran Lama dan belok kiri ditutup.

6. Jalan Tentara Pelajar pojok Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto ditutup untuk mencegah lawan arus dan putar balik kendaraan. (Knu)

#MPR RI #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
Eddy Soeparno Tegaskan Presiden Prabowo tidak Dikendalikan Jokowi
Setiap presiden yang telah dilantik memiliki kewenangan penuh sebagaimana diatur dalam konstitusi untuk menjalankan pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Eddy Soeparno Tegaskan Presiden Prabowo tidak Dikendalikan Jokowi
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Bagikan