Ribuan Polisi Jaga Obyek Vital dan Tutup Akses Jalan Gedung DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 01 Oktober 2019
Ribuan Polisi Jaga Obyek Vital dan Tutup Akses Jalan Gedung DPR

Aparat kepolisian. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menyebut puluhan ribu aparat Polri mengawal jalannya pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024.

Ada pula bantuan dari anggota TNI sebanyak 7.800 orang guna membantu mengawalnya. Pelantikan diketahui dilakukan di ruang rapat Paripurna gedung Nusantara I komplek DPR RI.

Baca Juga

Pedagang Masker Ikut 'Siaga' Ramaikan Pelantikan DPR Baru

"Sekitar 16.400 polri dan TNI 7.800. Pengamanan obyek DPR, Istana, sentra-sentra ekonomi dan objek-objek vital di Jakarta," kata dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (1/10)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. (ANTARA News/ Anita Permata Dewi)
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. (ANTARA News/ Anita Permata Dewi)

Pola pengamanan terbagi jadi tiga lapis atau tiga ring. Di mana ring pertama di area tempat pelantikan anggota DPR baru, ring kedua di seluruh gedung DPR, kemudian ring ketiga di halaman parkir.

"Sedangkan di jalan-jalan anggota lantas dan Sabhara melaksanakan pengamanan, penegakkan terukur, dan patroli," kata dia lagi.

Sementara, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali harus menerapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Gedung DPR RI, Selasa 1 Oktober 2019.

Selain karena adanya pelantikan anggota DPR-DPD baru hari ini, hal tersebut juga tak lain imbas akan adanya kembali rencana aksi lagi di sana hari ini. Setidaknya ada 1472 personel polisi lalu lintas disiagakan terkait dua hal ini. Rekayasa lalin dilakukan agar pengendara lain tidak terganggu aktivitasnya.

Baca Juga

Menengok Peta Pimpinan Parlemen 2019-2024

"Hari ini kita siapkan 1.472 personel lalu lintas untuk bantu atur jalur sekitaran lokasi pelantikan DPR," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir

Akses jalan menuju gedung DPR/MPR juga ditutup. Maka dari itu, pengendara diimbau mengikuti rekayasa lalin yang telah disiapkan.

Para pengendara diharapkan maklum atas hal ini. Penutupan menggunakan MCB (movable concrete barrier) atau beton pembatas, security barrier atau kawat berduri, dan water barrier.

Aparat kepolisian
Aparat kepolisian

"Belum ada perubahan arus. Jalur yang ditutup dan direkayasa juga masih sama," kata dia lagi.

Baca Juga

Anggota MPR, DPR, DPD Periode 2019-2024 Dilantik Hari Ini

Berikut rekayasa lalin yang disiapkan Ditlantas Polda Metro Jaya:

1. Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi ditutup di bawah flyover Ladokgi, diarahkan ke Gerbang Pemuda.

2. Jalan Gerbang Pemuda yang arah ke kiri ke Jalan Gatot Subroto ditutup, diputar balik ke Gerbang Pemuda di kolong Ladokgi atau lurus ke Jalan Gatot Subroto arah timur atau ke Bendungan Hilir.

3. Jalan Gerbang Pemuda yang arah ke kiri ditutup, dibelokkan ke kiri ke arah Jalan Asia Afrika ke Jalan Senayan dan Jalan Pakubuwono.

4. Jalan Asia Afrika ke barat bisa lurus ke Jalan Tentara Pelajar atau ke arah Jalan Gerbang Pemuda lalu putar balik di bawah Ladogi.

5. Jalan Tentara Pelajar dari arah Manggala Wanabakti di traffic light Palmerah diluruskan ke Permata Hijau dan Kebayoran Lama dan belok kiri ditutup.

6. Jalan Tentara Pelajar pojok Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto ditutup untuk mencegah lawan arus dan putar balik kendaraan. (Knu)

#MPR RI #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Yahya mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran dan menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Indonesia
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Sandi menyarankan Kementerian Kesehatan, BGN, dan BPJPH, untuk segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan menggantinya dengan produk yang terjamin kehalalannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
Pimpinan MPR Dukung Penerapan Kebijakan Satu Orang Satu Akun Media Sosial
Senator daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat sipil dalam mengawal implementasi kebijakan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Pimpinan MPR Dukung Penerapan Kebijakan Satu Orang Satu Akun Media Sosial
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Bagikan