Respons KPK Soal Fenomena PK Koruptor

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons fenomena para koruptor yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Teranyar, bekas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah serta eks Gubernur Jambi Zumi Zola mengajukan PK ke MA. Bahkan, untuk Zumi Zola, sidang perdana telah digelar pada Rabu (6/1) kemarin.
Baca Juga:
Gonjang-Ganjing KPK
"Zumi Zola hari ini (kemarin) sidang PK perdana, dilanjutkan tanggal 22 Januari 2021 dengan acara bukti dari pemohon dan dilanjutkan penyampaian pendapat jaksa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (6/1) kemarin.
Ali menegaskan, KPK siap menghadapi permohonan PK yang diajukan oleh Zumi Zola. Tim jaksa penuntut umum (JPU) akan menyusun pendapatnya dan menyerahkan kontra memori PK kepada MA melalui majelis hakim PK di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Sebagai penegak hukum, Ali menuturkan, KPK tentu menghormati setiap putusan majelis hakim baik di tingkat pertama sampai upaya hukum luar biasa PK.
"Kami memahami bahwa PK adalah hak terpidana yang diatur dalam hukum acara pidana," imbuhnya.

Meski begitu, Ali mengatakan, banyaknya para koruptor mengajukan upaya hukum PK belakangan ini, harus dibaca oleh MA sebagai fenomena yang harus menjadi perhatian khusus.
"PK yang diajukan napi korupsi sebagian besar pada akhirnya dikabulkan MA dengan mengkoreksi terhadap putusan sebelumnya baik pertimbangan fakta, penerapan hukum maupun amar putusannya," ujarnya.
Baca Juga:
Nyali Novel Belum Habis, Jangan Mundur KPK Masih Butuh Jasamu
Jika ini tetap berlanjut, KPK khawatir tingkat kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan akan semakin menurun, sehingga upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan tidak membuahkan hasil maksimal.
'Oleh karena itu jika memang banyak koreksi terhadap putusan perkara tipikor sebelumnya maka kami memandang bahwa soal pembinaan teknis peradilan bagi para hakim tipikor di tingkat bawahnya sudah seharusnya juga menjadi perhatian serius pihak MA," tutup Ali. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal
