Rawan Data Bocor, Pemerintah Diminta Perketat Keamanan Aplikasi PeduliLindungi

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 14 September 2022
Rawan Data Bocor, Pemerintah Diminta Perketat Keamanan Aplikasi PeduliLindungi

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Isu kebocoran data menghangat belakangan ini. Salah satu yang dikhawatirkan adalah data PeduLindungi yang rentan tejadi kebocoran.

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengingatkan penjagaan data pengguna dan data kesehatan di Peduli Lindungi perlu dilakukan secara maksimal. Kurniasih mengungkapkan, data kesehatan bersifat rahasia.

Baca Juga:

Mahfud MD Sebut Hacker Bjorka tak Miliki Keahlian Membobol Data

Terlebih, Kemenkes baru saja mengintegrasikan data rekam medik pasien di Peduli Lindungi.

"Artinya ada data riwayat kesehatan pasien yang bersifat rahasia tengah diintegrasikan dalam satu platform Peduli Lindungi," kata dia, Rabu (13/9).

Ia menilai, data rekam medik adalah data rahasia, hanya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bisa mengakses data tersebut.

"Sehingga setelah data rekam medik diintegrasikan ke Peduli Lindungi ada pekerjaan tambahan terkait pengamanan data secara maksimal,” sebut Kurniasih.

Belajar dari data e-Hac lama yang sempat bocor serta beberapa data-data lembaga pemerintahan yang diduga bocor, Kemenkes harus menyiagakan diri.

Baca Juga:

BSSN Akui Ada Data Valid yang Diretas Bjorka

"Khususnya untuk benar-benar menjamin data pengguna Peduli Lindungi tidak disalahgunakan," sebut politikus PKS ini.

Sebab, data di dunia kesehatan penting karena ada klausul khusus tentang kerahasiaan pasien.

"Jika menyebar ada banyak hal yang membahayakan,” ungkap Kurniasih.

Sekedar informasi, jutaan warga kini harus memiliki aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat mobilitas saat pandemi COVID-19.

Ini adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19.

Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. (Knu)

Baca Juga:

Rawan Kebocoran Data, Pemerintah Diminta Perbanyak SDM IT Berkemampuan Tinggi

#Kesehatan #PeduliLindungi #DPR RI #Komisi IX DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam
Pengkajian ulang perlu memastikan investasi tersebut tetap memberikan ruang bagi peternak berskala kecil.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Indonesia
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Jika sebelumnya rujukan wajib mengikuti jenjang kelas rumah sakit, ke depan pasien akan langsung diarahkan ke rumah sakit
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Indonesia
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Ini cermin masalah klasik di dunia pendidikan kita
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Indonesia
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebenarnya memberikan legitimasi bagi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Indonesia
Senang Ada Temuan Kasus Tb, Wamenkes: Bisa Langsung Diobati
Kemenkes menargetkan hingga akhir tahun ini bisa mengobati 900 ribu orang yang terkena Tb.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Senang Ada Temuan Kasus Tb, Wamenkes: Bisa Langsung Diobati
Indonesia
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal integritas, moral, dan etika publik.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
Indonesia
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Mestinya motivasi utama pemerintah daerah seharusnya bukan sekadar mengejar insentif, melainkan komitmen menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Indonesia
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Kratom relatif kurang diketahui masyarakat luas, padahal mampu bertahan hingga kini dan memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Berita Foto
Momen Garda Medika Hadirkan Fitur Express Discharge Permudah Layanan Rawat Jalan
President Director Asuransi Astra, Maximiliaan Agatisianus memberikan pemaparan dalam peluncuran Express Discharge di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 12 November 2025
Momen Garda Medika Hadirkan Fitur Express Discharge Permudah Layanan Rawat Jalan
Bagikan