Rapat Kerja dengan Menteri Yasonna, Politisi Demokrat Tanyakan Pemecatan Ronny Sompie

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 25 Februari 2020
 Rapat Kerja dengan Menteri Yasonna, Politisi Demokrat Tanyakan Pemecatan Ronny Sompie

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politisi Partai Demokrat yang juga anggota Komisi III DPR Benny K Harman mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan alasan pemecatan Ronny Sompie dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi.

Pertanyaan itu disampaikan Benny dalam rapat kerja Komisi III dengan Menteri Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2).

Baca Juga:

Ronny Sompie Dicopot, Wasekjen Demokrat: Orang Jujur Dipentalkan

"Sahabat saya pak (mantan) Dirjen Imigrasi itu kok salah alat, dia dipecat itu bagaimana? Saya duga pak Dirjen ini dia punya dua tuan pak Ketua," ujar Benny pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa itu.

Benny Harman pertanyakan pemecatan Ronny Sompie kepada Menteri Yasonna
Mantan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie yang dicopot Menteri Yasonna (Foto: antaranews)

Benny merasa dugaannya belum tentu benar, namun tentu harus dibuktikan. Oleh karena itu, untuk membuktikannya, Benny mengusulkan agar Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengungkap alasan pencopotan ini selebar-lebarnya.

"Saya mohon kalau mau didalami, saya minta kita bentuk Panja," kata Benny.

Menurut Benny, penjelasan Menkumham Yasonna Laoly sudah sangat logis bahwa yang salah dalam keterlambatan informasi kepulangan tersangka pemberi suap dalam proses Pengganti Antar-Waktu (PAW) anggota DPR RI Nazaruddin Kiemas, Harun Masiku ke tanah air adalah alat pendeteksi di sistem Imigrasi.

"Penjelasan bapak Menkumham tadi sangat masuk di akal. Bahwa alat itu yang salah. Masuk akal ya pak ya, alat yang salah ya sudah kita perbaiki," kata Benny.

Kesalahan alat pendeteksi di sistem Imigrasi itu kemudian membawa kegaduhan besar tatkala Harun Masiku pulang ke tanah air namun tak dapat dideteksi dengan cepat oleh alat tersebut.

Dampak dari alat yang tidak mampu mengirimkan informasi kepulangan Harun Masiku kemudian diinterpretasikan oleh eks-Dirjen Imigrasi Ronny Sompie sebagai informasi bahwa Harun Masiku belum sampai ke tanah air pada saat itu.

Yasonna kemudian mengumumkan informasi kepada publik berdasarkan hasil interpretasi Ronny Sompie.

Dari jabaran cerita ini, Benny menduga Ronny Sompie tidak serta-merta melakukan kesalahan, karena yang salah adalah vendor alatnya. Seperti yang diutarakan oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam rapat kerja di Komisi III sore tadi, bahwa vendor tidak melakukan penghubungan data imigrasi di Personal Computer (PC) Bandara dengan server yang dimiliki Kemkumham di pusat.

Namun, apabila memang Ronny Sompie menjadi pihak yang dicopot jabatannya menurut Benny akan menimbulkan penilaian yang salah mengenai apa alasan yang mencopot Ronny dari jabatannya.

Baca Juga:

Presiden PKS Dorong Komisi III DPR Selidiki Pencopotan Ronny Sompie

"Supaya saya juga jangan ada penilaian yang salah terhadap pak Menteri, sebenarnya alat yang salah tadi," kata Benny sebagaimana dilansir Antara.

Padahal, menurut rekaman CCTV yang dimiliki Angkasa Pura 2 yang menjadi referensi media nasional, mengatakan bahwa Harun Masiku sudah pulang ke tanah air.(*)

Baca Juga:

Mayoritas Pegawai Imigrasi Kecewa Ronny Sompie Dicopot

#Ronny F Sompie #Benny K Harman #Komisi III DPR #Yasonna Laoly
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas
Rumah hakim PN Medan yang menangani kasus korupsi proyek jalan di Sumut terbakar. Komisi III DPR pun meminta untuk diusut sampai tuntas.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas
Indonesia
Ikhtiar Komisi III, Berharap Revisi KUHAP Tuntas Sebelum 1 Januari 2026
Selesai tidaknya pembahasan RKUHAP sebelum 1 Januari 2026 akan tergantung pada dinamika yang terjadi dalam setiap tahap pembahasan.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Ikhtiar Komisi III, Berharap Revisi KUHAP Tuntas Sebelum 1 Januari 2026
Indonesia
Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengecam tindakan kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap petugas gizi, dan mendesak polisi menindak tegas pelaku.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum
Indonesia
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Tergeser, KUHAP Jadi Fokus Awal Pembahasan
Penyelesaian RUU KUHAP menjadi langkah penting sebelum DPR melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Tergeser, KUHAP Jadi Fokus Awal Pembahasan
Indonesia
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Wakil Ketua Komisi III DPR RI meminta Polri memperkuat keamanan siber untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Indonesia
Saan Mustopa Pastikan Rusdi Masse masih Kader NasDem, tak Gabung ke PSI
Nama Rusdi tak tercantum dalam jajaran pengurus baru PSI yang dilantik Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Saan Mustopa Pastikan Rusdi Masse masih Kader NasDem, tak Gabung ke PSI
Indonesia
Libatkan KemenHAM dan Komnas HAM, Komisi III DPR Genjot Partisipasi Publik untuk Revisi KUHAP
Komisi III DPR tekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai HAM universal dalam revisi KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Libatkan KemenHAM dan Komnas HAM, Komisi III DPR Genjot Partisipasi Publik untuk Revisi KUHAP
Indonesia
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Penggunaan sirine dan strobo kini jadi sorotan tajam. Komisi III DPR RI menilai, praktik tersebut bisa menumbuhkan budaya arogan di jalan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Indonesia
Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang
DPR mengungkapkan, bahwa kerap mendapat laporan soal sirine dan strobo pengawalan pejabat yang mengganggu banyak orang.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Sudah Dibatasi, DPR Dapat Laporan Sirine dan Strobo Pengawalan Pejabat Ganggu Banyak Orang
Indonesia
Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna
Komisi III DPR soroti penyalahgunaan sirine dan strobo, Polisi diminta perketat razia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Marak Sirine dan Strobo Ilegal, DPR Minta Polisi Tindak Tegas Pengguna
Bagikan