Rapat Kerja dengan Menteri Yasonna, Politisi Demokrat Tanyakan Pemecatan Ronny Sompie

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 25 Februari 2020
 Rapat Kerja dengan Menteri Yasonna, Politisi Demokrat Tanyakan Pemecatan Ronny Sompie

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman (Foto: antaranews)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Politisi Partai Demokrat yang juga anggota Komisi III DPR Benny K Harman mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan alasan pemecatan Ronny Sompie dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi.

Pertanyaan itu disampaikan Benny dalam rapat kerja Komisi III dengan Menteri Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2).

Baca Juga:

Ronny Sompie Dicopot, Wasekjen Demokrat: Orang Jujur Dipentalkan

"Sahabat saya pak (mantan) Dirjen Imigrasi itu kok salah alat, dia dipecat itu bagaimana? Saya duga pak Dirjen ini dia punya dua tuan pak Ketua," ujar Benny pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa itu.

Benny Harman pertanyakan pemecatan Ronny Sompie kepada Menteri Yasonna
Mantan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie yang dicopot Menteri Yasonna (Foto: antaranews)

Benny merasa dugaannya belum tentu benar, namun tentu harus dibuktikan. Oleh karena itu, untuk membuktikannya, Benny mengusulkan agar Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengungkap alasan pencopotan ini selebar-lebarnya.

"Saya mohon kalau mau didalami, saya minta kita bentuk Panja," kata Benny.

Menurut Benny, penjelasan Menkumham Yasonna Laoly sudah sangat logis bahwa yang salah dalam keterlambatan informasi kepulangan tersangka pemberi suap dalam proses Pengganti Antar-Waktu (PAW) anggota DPR RI Nazaruddin Kiemas, Harun Masiku ke tanah air adalah alat pendeteksi di sistem Imigrasi.

"Penjelasan bapak Menkumham tadi sangat masuk di akal. Bahwa alat itu yang salah. Masuk akal ya pak ya, alat yang salah ya sudah kita perbaiki," kata Benny.

Kesalahan alat pendeteksi di sistem Imigrasi itu kemudian membawa kegaduhan besar tatkala Harun Masiku pulang ke tanah air namun tak dapat dideteksi dengan cepat oleh alat tersebut.

Dampak dari alat yang tidak mampu mengirimkan informasi kepulangan Harun Masiku kemudian diinterpretasikan oleh eks-Dirjen Imigrasi Ronny Sompie sebagai informasi bahwa Harun Masiku belum sampai ke tanah air pada saat itu.

Yasonna kemudian mengumumkan informasi kepada publik berdasarkan hasil interpretasi Ronny Sompie.

Dari jabaran cerita ini, Benny menduga Ronny Sompie tidak serta-merta melakukan kesalahan, karena yang salah adalah vendor alatnya. Seperti yang diutarakan oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam rapat kerja di Komisi III sore tadi, bahwa vendor tidak melakukan penghubungan data imigrasi di Personal Computer (PC) Bandara dengan server yang dimiliki Kemkumham di pusat.

Namun, apabila memang Ronny Sompie menjadi pihak yang dicopot jabatannya menurut Benny akan menimbulkan penilaian yang salah mengenai apa alasan yang mencopot Ronny dari jabatannya.

Baca Juga:

Presiden PKS Dorong Komisi III DPR Selidiki Pencopotan Ronny Sompie

"Supaya saya juga jangan ada penilaian yang salah terhadap pak Menteri, sebenarnya alat yang salah tadi," kata Benny sebagaimana dilansir Antara.

Padahal, menurut rekaman CCTV yang dimiliki Angkasa Pura 2 yang menjadi referensi media nasional, mengatakan bahwa Harun Masiku sudah pulang ke tanah air.(*)

Baca Juga:

Mayoritas Pegawai Imigrasi Kecewa Ronny Sompie Dicopot

#Ronny F Sompie #Benny K Harman #Komisi III DPR #Yasonna Laoly
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Bukan Cuma Dasco, Komisi III DPR Juga Bantah Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri
Kabar yang beredar di publik soal dua nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Bukan Cuma Dasco, Komisi III DPR Juga Bantah Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri
Berita Foto
Diana Malemita Ginting Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Komisi III DPR
Calon Hakim Agung Tata Usaha Negara (CHA TUN) Khusus Pajak Diana Malemita Ginting saat mengikuti Fit and Proper Test alias Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Hakim Agung di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 10 September 2025
Diana Malemita Ginting Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Komisi III DPR
Indonesia
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Rusdi Masse adalah anggota DPR RI dari Fraksi NasDem periode 2019-2024 dari Dapil Sulawesi Selatan III.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Indonesia
Komisi X DPR Desak Pemerintah Segera Tambah Kuota dan Permudah Prosedur KIP Kuliah
Pemohon KIP Kuliah 2025 mencapai 921.000 orang, kuota yang disediakan pemerintah tak lebih dari 200.000 slot.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Komisi X DPR Desak Pemerintah Segera Tambah Kuota dan Permudah Prosedur KIP Kuliah
Indonesia
Formappi Nilai DPR Lempar Tanggung Jawab soal Usulan Perppu Perampasan Aset ke Presiden Prabowo
Formappi: DPR punya mekanisme sendiri untuk merespons kebutuhan hukum masyarakat melalui fungsi legislasi, termasuk dalam pemberantasan korupsi melalui perampasan aset.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Formappi Nilai DPR Lempar Tanggung Jawab soal Usulan Perppu Perampasan Aset ke Presiden Prabowo
Berita Foto
Inosentius Samsul Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi di Komisi III DPR
Calon tunggal Hakim Konstitusi Inosentius Samsul mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 20 Agustus 2025
Inosentius Samsul Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi di Komisi III DPR
Berita Foto
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Prioritas Perkara Korupsi dan Program Kerja KPK
Ketua KPK Setyo Budiyanto saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 20 Agustus 2025
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Prioritas Perkara Korupsi dan Program Kerja KPK
Indonesia
Korban Penipuan Online Rugi hingga Rp 4,6 Triliun, Komisi III DPR: Bentuk Satgas Pemberantasan Scam
Jumlah korban yang sangat besar menunjukkan betapa seriusnya ancaman kejahatan siber terhadap masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Agustus 2025
Korban Penipuan Online Rugi hingga Rp 4,6 Triliun, Komisi III DPR: Bentuk Satgas Pemberantasan Scam
Indonesia
Komisi III DPR akan Undang KPK hingga BEM Bahas RUU KUHAP
Pemikiran-pemikiran dari sejumlah pakar diperlukan agar memastikan KUHAP yang baru tidak melemahkan pemberantasan korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Agustus 2025
Komisi III DPR akan Undang KPK hingga BEM Bahas RUU KUHAP
Indonesia
Sebut Pidato Prabowo Cerminkan Sosok Negarawan, DPR: Mau Puji Presiden Terdahulu hingga Akui Persoalan yang Terjadi
Anggota Komisi III DPR sebut daya tarik pidato Presiden Prabowo adalah sikapnya yang tidak melupakan jasa para pendahulu.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 15 Agustus 2025
Sebut Pidato Prabowo Cerminkan Sosok Negarawan, DPR: Mau Puji Presiden Terdahulu hingga Akui Persoalan yang Terjadi
Bagikan