Rapat Kerja dengan Menteri Yasonna, Politisi Demokrat Tanyakan Pemecatan Ronny Sompie

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 25 Februari 2020
 Rapat Kerja dengan Menteri Yasonna, Politisi Demokrat Tanyakan Pemecatan Ronny Sompie

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politisi Partai Demokrat yang juga anggota Komisi III DPR Benny K Harman mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan alasan pemecatan Ronny Sompie dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi.

Pertanyaan itu disampaikan Benny dalam rapat kerja Komisi III dengan Menteri Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2).

Baca Juga:

Ronny Sompie Dicopot, Wasekjen Demokrat: Orang Jujur Dipentalkan

"Sahabat saya pak (mantan) Dirjen Imigrasi itu kok salah alat, dia dipecat itu bagaimana? Saya duga pak Dirjen ini dia punya dua tuan pak Ketua," ujar Benny pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa itu.

Benny Harman pertanyakan pemecatan Ronny Sompie kepada Menteri Yasonna
Mantan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie yang dicopot Menteri Yasonna (Foto: antaranews)

Benny merasa dugaannya belum tentu benar, namun tentu harus dibuktikan. Oleh karena itu, untuk membuktikannya, Benny mengusulkan agar Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengungkap alasan pencopotan ini selebar-lebarnya.

"Saya mohon kalau mau didalami, saya minta kita bentuk Panja," kata Benny.

Menurut Benny, penjelasan Menkumham Yasonna Laoly sudah sangat logis bahwa yang salah dalam keterlambatan informasi kepulangan tersangka pemberi suap dalam proses Pengganti Antar-Waktu (PAW) anggota DPR RI Nazaruddin Kiemas, Harun Masiku ke tanah air adalah alat pendeteksi di sistem Imigrasi.

"Penjelasan bapak Menkumham tadi sangat masuk di akal. Bahwa alat itu yang salah. Masuk akal ya pak ya, alat yang salah ya sudah kita perbaiki," kata Benny.

Kesalahan alat pendeteksi di sistem Imigrasi itu kemudian membawa kegaduhan besar tatkala Harun Masiku pulang ke tanah air namun tak dapat dideteksi dengan cepat oleh alat tersebut.

Dampak dari alat yang tidak mampu mengirimkan informasi kepulangan Harun Masiku kemudian diinterpretasikan oleh eks-Dirjen Imigrasi Ronny Sompie sebagai informasi bahwa Harun Masiku belum sampai ke tanah air pada saat itu.

Yasonna kemudian mengumumkan informasi kepada publik berdasarkan hasil interpretasi Ronny Sompie.

Dari jabaran cerita ini, Benny menduga Ronny Sompie tidak serta-merta melakukan kesalahan, karena yang salah adalah vendor alatnya. Seperti yang diutarakan oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam rapat kerja di Komisi III sore tadi, bahwa vendor tidak melakukan penghubungan data imigrasi di Personal Computer (PC) Bandara dengan server yang dimiliki Kemkumham di pusat.

Namun, apabila memang Ronny Sompie menjadi pihak yang dicopot jabatannya menurut Benny akan menimbulkan penilaian yang salah mengenai apa alasan yang mencopot Ronny dari jabatannya.

Baca Juga:

Presiden PKS Dorong Komisi III DPR Selidiki Pencopotan Ronny Sompie

"Supaya saya juga jangan ada penilaian yang salah terhadap pak Menteri, sebenarnya alat yang salah tadi," kata Benny sebagaimana dilansir Antara.

Padahal, menurut rekaman CCTV yang dimiliki Angkasa Pura 2 yang menjadi referensi media nasional, mengatakan bahwa Harun Masiku sudah pulang ke tanah air.(*)

Baca Juga:

Mayoritas Pegawai Imigrasi Kecewa Ronny Sompie Dicopot

#Ronny F Sompie #Benny K Harman #Komisi III DPR #Yasonna Laoly
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Soedeson Tandra mengungkap alasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu segera menata internal Polri, termasuk perombakan sejumlah Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Berita Foto
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat menjalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Indonesia
Profil Komjen Suyudi, Jagoan Reserse yang Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri guna menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Profil Komjen Suyudi, Jagoan Reserse yang Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Jalan Mulus Suyudi Gantikan Kapolri Listyo Sigit: Supres Masuk Kemarin, Hari Ini Lolos Tes Komisi III
Komisi III DPR RI secara aklamasi menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam fit and proper test.
Wisnu Cipto - Kamis, 01 Oktober 2026
Jalan Mulus Suyudi Gantikan Kapolri Listyo Sigit: Supres Masuk Kemarin, Hari Ini Lolos Tes Komisi III
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Pengesahan RUU Perampasan Aset belum tentu membuat kelompok yang selama ini kontra terhadap pemerintah berhenti menyampaikan tuntutan. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Indonesia
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Komisi III menilai rekening Supriyono sebaiknya dapat kembali digunakan. 

Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Komisi III DPR kebut pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut segera disahkan Desember 2026.
Soffi Amira - Rabu, 26 Agustus 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Indonesia
Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
RDPU RUU Perampasan Aset akan digelar intensif di Komisi III DPR 2-3 kali sepekan untuk mengejar target pengesahan Desembe2 2026
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
 Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
Indonesia
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Komisi III DPR menyetujui 11 calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc MA setelah menjalani fit and proper test selama dua hari.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Bagikan