Rapat Kerja dengan Menteri Yasonna, Politisi Demokrat Tanyakan Pemecatan Ronny Sompie

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 25 Februari 2020
 Rapat Kerja dengan Menteri Yasonna, Politisi Demokrat Tanyakan Pemecatan Ronny Sompie

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politisi Partai Demokrat yang juga anggota Komisi III DPR Benny K Harman mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan alasan pemecatan Ronny Sompie dari jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi.

Pertanyaan itu disampaikan Benny dalam rapat kerja Komisi III dengan Menteri Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2).

Baca Juga:

Ronny Sompie Dicopot, Wasekjen Demokrat: Orang Jujur Dipentalkan

"Sahabat saya pak (mantan) Dirjen Imigrasi itu kok salah alat, dia dipecat itu bagaimana? Saya duga pak Dirjen ini dia punya dua tuan pak Ketua," ujar Benny pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa itu.

Benny Harman pertanyakan pemecatan Ronny Sompie kepada Menteri Yasonna
Mantan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie yang dicopot Menteri Yasonna (Foto: antaranews)

Benny merasa dugaannya belum tentu benar, namun tentu harus dibuktikan. Oleh karena itu, untuk membuktikannya, Benny mengusulkan agar Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengungkap alasan pencopotan ini selebar-lebarnya.

"Saya mohon kalau mau didalami, saya minta kita bentuk Panja," kata Benny.

Menurut Benny, penjelasan Menkumham Yasonna Laoly sudah sangat logis bahwa yang salah dalam keterlambatan informasi kepulangan tersangka pemberi suap dalam proses Pengganti Antar-Waktu (PAW) anggota DPR RI Nazaruddin Kiemas, Harun Masiku ke tanah air adalah alat pendeteksi di sistem Imigrasi.

"Penjelasan bapak Menkumham tadi sangat masuk di akal. Bahwa alat itu yang salah. Masuk akal ya pak ya, alat yang salah ya sudah kita perbaiki," kata Benny.

Kesalahan alat pendeteksi di sistem Imigrasi itu kemudian membawa kegaduhan besar tatkala Harun Masiku pulang ke tanah air namun tak dapat dideteksi dengan cepat oleh alat tersebut.

Dampak dari alat yang tidak mampu mengirimkan informasi kepulangan Harun Masiku kemudian diinterpretasikan oleh eks-Dirjen Imigrasi Ronny Sompie sebagai informasi bahwa Harun Masiku belum sampai ke tanah air pada saat itu.

Yasonna kemudian mengumumkan informasi kepada publik berdasarkan hasil interpretasi Ronny Sompie.

Dari jabaran cerita ini, Benny menduga Ronny Sompie tidak serta-merta melakukan kesalahan, karena yang salah adalah vendor alatnya. Seperti yang diutarakan oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam rapat kerja di Komisi III sore tadi, bahwa vendor tidak melakukan penghubungan data imigrasi di Personal Computer (PC) Bandara dengan server yang dimiliki Kemkumham di pusat.

Namun, apabila memang Ronny Sompie menjadi pihak yang dicopot jabatannya menurut Benny akan menimbulkan penilaian yang salah mengenai apa alasan yang mencopot Ronny dari jabatannya.

Baca Juga:

Presiden PKS Dorong Komisi III DPR Selidiki Pencopotan Ronny Sompie

"Supaya saya juga jangan ada penilaian yang salah terhadap pak Menteri, sebenarnya alat yang salah tadi," kata Benny sebagaimana dilansir Antara.

Padahal, menurut rekaman CCTV yang dimiliki Angkasa Pura 2 yang menjadi referensi media nasional, mengatakan bahwa Harun Masiku sudah pulang ke tanah air.(*)

Baca Juga:

Mayoritas Pegawai Imigrasi Kecewa Ronny Sompie Dicopot

#Ronny F Sompie #Benny K Harman #Komisi III DPR #Yasonna Laoly
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Habiburokhman tak Masalah Anggota Polri Bertugas di Instansi Lain, Selama Sesuai Fungsi Kepolisian
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, tak masalah anggota polisi bertugas di instansi lain. Syaratnya, masih sesuai fungsi kepolisian.
Soffi Amira - Minggu, 14 Desember 2025
Habiburokhman tak Masalah Anggota Polri Bertugas di Instansi Lain, Selama Sesuai Fungsi Kepolisian
Indonesia
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 sebagai langkah konstitusional menindaklanjuti Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Indonesia
22 Tewas dalam Kebakaran Terra Drone, DPR Tekankan Audit Standar Keselamatan Gedung
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendesak polisi mengusut tuntas kebakaran kantor Terra Drone di Kemayoran yang menewaskan 22 orang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
22 Tewas dalam Kebakaran Terra Drone, DPR Tekankan Audit Standar Keselamatan Gedung
Indonesia
Legislator Golkar: Ultimatum Prabowo Jadi Peringatan Keras bagi Pejabat saat Tangani Bencana
Dukung peringatan Presiden Prabowo, Soedeson Tandra menegaskan pentingnya penyaluran bantuan bencana yang tepat sasaran dan bebas korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Golkar: Ultimatum Prabowo Jadi Peringatan Keras bagi Pejabat saat Tangani Bencana
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
Elit Saling Adu Opini soal Bencana Alam Sumatra, Bamsoet: Stop Saling Menyalahkan, Fokus pada Penanganan
Bamsoet meminta elite politik berhenti saling menyalahkan, tekanan perlunya aksi cepat, satu komando, dan gotong royong nasional untuk Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
Elit Saling Adu Opini soal Bencana Alam Sumatra, Bamsoet: Stop Saling Menyalahkan, Fokus pada Penanganan
Berita Foto
Raker Wamenkum Edward Omar Sharif dengan Komisi III DPR bahas RUU Penyesuaian Pidana
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (2/12/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 02 Desember 2025
Raker Wamenkum Edward Omar Sharif dengan Komisi III DPR bahas RUU Penyesuaian Pidana
Berita Foto
Raker Kakorlantas Polri dengan Komisi III DPR Bahas Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 27 November 2025
Raker Kakorlantas Polri dengan Komisi III DPR Bahas Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
Bagikan