Presiden PKS Dorong Komisi III DPR Selidiki Pencopotan Ronny Sompie

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 29 Januari 2020
  Presiden PKS Dorong Komisi III DPR Selidiki Pencopotan Ronny Sompie

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutiih.Com - Presiden PKS Sohibul Iman memerintahkan kadernya yang duduk di Komisi III DPR menyelidiki pencopotan Ronny F Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi karena simpang siur perlintasan tersangka KPK Harun Masiku.

PKS ingin mencari tahu penyebab sebenarnya masalah itu.

Baca Juga:

Pasca Pecat Ronny Sompie, Menkumham Lakukan Penyelidikan Internal

"Kami sudah menugaskan anggota fraksi kami di Komisi III untuk mencari tahu tentang masalah pergantian ini karena apa dan sebagainya," kata Sohibul Iman di DPP NasDem, Jalan RP Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/1).

Dirjen Imigrasi Ronny Sompie dicopot dari jabatannya oleh Menteri Yasonna
Mantan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie dicopot Menteri Yasonna (Foto: antaranews)

Sohibul mempercayakan anak buahnya di Komisi III DPR untuk menyelidiki pencopotan Ronny Sompie.

"Kami percayakan pada proses di Komisi III untuk mencari tahu apa sebenarnya terjadi. Info yang berkembang pencopotan ini terkait masalah Masiku, bahwa informasinya sampai kepada menteri tidak benar sehingga menteri membuat statement ternyata menjadi perdebatan," jelas Sohibul.

Baca Juga:

Ronny Sompie Dicopot, ICW Desak Jokowi Pecat Menteri Yasonna

Menkum HAM Yasonna Laoly beralasan pencopotan Ronny Sompie terkait dengan upaya tim independen atau Tim Pencari Fakta (TPF) mencari tahu mengapa Ditjen Imigrasi bisa kecolongan data perlintasan Harun Masiku

Data itu disebut berada di komputer Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2 di mana Harun Masiku melintas pada 7 Januari 2020.(Knu)

Baca Juga:

Menteri Yasonna Copot Dirjen Imigrasi, KPK Ogah Ikut Campur

#Presiden PKS #Sohibul Iman #Komisi III DPR #Imigrasi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Soedeson Tandra mengungkap alasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu segera menata internal Polri, termasuk perombakan sejumlah Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Berita Foto
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat menjalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Indonesia
Profil Komjen Suyudi, Jagoan Reserse yang Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri guna menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Profil Komjen Suyudi, Jagoan Reserse yang Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Jalan Mulus Suyudi Gantikan Kapolri Listyo Sigit: Supres Masuk Kemarin, Hari Ini Lolos Tes Komisi III
Komisi III DPR RI secara aklamasi menyetujui Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam fit and proper test.
Wisnu Cipto - Kamis, 01 Oktober 2026
Jalan Mulus Suyudi Gantikan Kapolri Listyo Sigit: Supres Masuk Kemarin, Hari Ini Lolos Tes Komisi III
Indonesia
Terjaring Operasi Penindakan Prostitusi, 18 WNA Dideportasi Dari Bali
Seluruh WNA yang dideportasi juga diusulkan masuk dalam daftar penangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Terjaring Operasi Penindakan Prostitusi, 18 WNA Dideportasi Dari Bali
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Pengesahan RUU Perampasan Aset belum tentu membuat kelompok yang selama ini kontra terhadap pemerintah berhenti menyampaikan tuntutan. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Indonesia
Sudah Jelas! 1.512 Anak Pekerja Migran di Malaysia Akhirnya Diberikan Kewarganegaraan Indonesia
Berawal dari penegasan status kewarganegaraan, ini akan menjadi pintu bagi anak-anak kita untuk bersekolah, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 04 September 2026
Sudah Jelas! 1.512 Anak Pekerja Migran di Malaysia Akhirnya Diberikan Kewarganegaraan Indonesia
Indonesia
5 WNA Diamankan dalam Operasi Imigrasi di Canggu Bali, Langgar Izin Tinggal
5 WNA diamankan dalam operasi Imigrasi di Canggu, Bali. Kelimanya diduga melakukan pelanggaran izin tinggal atau overstay.
Soffi Amira - Sabtu, 29 Agustus 2026
5 WNA Diamankan dalam Operasi Imigrasi di Canggu Bali, Langgar Izin Tinggal
Indonesia
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Komisi III menilai rekening Supriyono sebaiknya dapat kembali digunakan. 

Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Bagikan