Presiden PKS Dorong Komisi III DPR Selidiki Pencopotan Ronny Sompie


Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutiih.Com - Presiden PKS Sohibul Iman memerintahkan kadernya yang duduk di Komisi III DPR menyelidiki pencopotan Ronny F Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi karena simpang siur perlintasan tersangka KPK Harun Masiku.
PKS ingin mencari tahu penyebab sebenarnya masalah itu.
Baca Juga:
Pasca Pecat Ronny Sompie, Menkumham Lakukan Penyelidikan Internal
"Kami sudah menugaskan anggota fraksi kami di Komisi III untuk mencari tahu tentang masalah pergantian ini karena apa dan sebagainya," kata Sohibul Iman di DPP NasDem, Jalan RP Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/1).

Sohibul mempercayakan anak buahnya di Komisi III DPR untuk menyelidiki pencopotan Ronny Sompie.
"Kami percayakan pada proses di Komisi III untuk mencari tahu apa sebenarnya terjadi. Info yang berkembang pencopotan ini terkait masalah Masiku, bahwa informasinya sampai kepada menteri tidak benar sehingga menteri membuat statement ternyata menjadi perdebatan," jelas Sohibul.
Baca Juga:
Ronny Sompie Dicopot, ICW Desak Jokowi Pecat Menteri Yasonna
Menkum HAM Yasonna Laoly beralasan pencopotan Ronny Sompie terkait dengan upaya tim independen atau Tim Pencari Fakta (TPF) mencari tahu mengapa Ditjen Imigrasi bisa kecolongan data perlintasan Harun Masiku
Data itu disebut berada di komputer Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2 di mana Harun Masiku melintas pada 7 Januari 2020.(Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR

Komisi X DPR Desak Pemerintah Segera Tambah Kuota dan Permudah Prosedur KIP Kuliah

Formappi Nilai DPR Lempar Tanggung Jawab soal Usulan Perppu Perampasan Aset ke Presiden Prabowo

Penumpang Internasional Wajib Isi All Indonesia Demi Keamanan Mulai 1 September

Inosentius Samsul Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi di Komisi III DPR

Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Prioritas Perkara Korupsi dan Program Kerja KPK

Korban Penipuan Online Rugi hingga Rp 4,6 Triliun, Komisi III DPR: Bentuk Satgas Pemberantasan Scam

Komisi III DPR akan Undang KPK hingga BEM Bahas RUU KUHAP

Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat

Sebut Pidato Prabowo Cerminkan Sosok Negarawan, DPR: Mau Puji Presiden Terdahulu hingga Akui Persoalan yang Terjadi
