PSI Sebut Penjualan Tiket Formula E Tak Dapat Ganti APBD, Apalagi Untung

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 06 April 2022
PSI Sebut Penjualan Tiket Formula E Tak Dapat Ganti APBD, Apalagi Untung

Foto udara progres pembangunan Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu (30/3). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Panitia penyelenggara Formula E sudah mengumumkan penjualan tiket ajang balap mobil listrik itu. Secara resmi tiket akan dilepas ke masyarakat pada Mei 2022.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra Sastroamidjojo masih menyayangkan mundurnya penjualan tiket Formula E.

Baca Juga

Tiket Formula E Dijual Bulan Depan, Wagub DKI: Ada Kelasnya

Menurut Anggara, PT Jakprot erburu-buru perihal penjualan tiket karena dikejar target.

"Saya kemarin baca pernyataan Bang Ahmad Sahroni. Katanya, mundur lagi penjualan tiket. Sekarang, Jakpro sedang terburu-buru mengingat waktu sampai tanggal pelaksanaan hanya tersisa 60 hari, tapi penjualan tiket terus diundur," kata Anggara di Jakarta, Rabu (6/4).

Selain itu, Anggara meminta penentuan harga tiket dilakukan dengan perhitungan yang tepat. Dia mengingatkan agar pemasukan dari tiket dapat menutupi biaya yang sudah dikeluarkan dari APBD. Namun, jika dihitung secara sederhana pendapatan tiket Formula E tidak akan dapat mengganti pengeluaran dari APBD.

"Jika kita ambil rata-rata harga tiket seharga Rp 1 juta rupiah dengan kapasitas 50.000 orang, dalam tiga tahun kita hanya dapat 150 Miliar. Gak akan bisa ganti pengeluaran APBD, apalagi untung," tegas Anggara.

Baca Juga

Harga Tiket Formula E Jakarta 2022

Anggara mengatakan, sedari awal sudah seharusnya biaya penyelenggaraan Formula E tidak dibebankan kepada APBD melainkan dibiayai oleh PT Jakpro.

"Skema kerja sama pelaksanaan Formula E Jakarta ini adalah Business to Business bukan Business to Government, sehingga Pemprov DKI Jakarta menunjuk PT. Jakpro untuk menjalankan Formula E tersebut, alih-alih dikerjakan sendiri melalui Dinas Pemuda dan Olahraga," ucapnya.

Meskipun demikian, Anggara Anggara berharap semoga ajang Formula E Jakarta bisa berjalan dengan maksimal dan bisa menjaga nama baik Jakarta dan Indonesia.

"Sekarang ya sudah, jaga aja nama baik Jakarta dan Indonesia kalau mau tetap lanjut," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Dinyatakan Tak Langgar Etik Interpelasi Formula E

#DPRD DKI Jakarta #Formula E
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan