PSI Sebut Penjualan Tiket Formula E Tak Dapat Ganti APBD, Apalagi Untung
Andika Pratama - Rabu, 06 April 2022
Foto udara progres pembangunan Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu (30/3). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
MerahPutih.com - Panitia penyelenggara Formula E sudah mengumumkan penjualan tiket ajang balap mobil listrik itu. Secara resmi tiket akan dilepas ke masyarakat pada Mei 2022.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra Sastroamidjojo masih menyayangkan mundurnya penjualan tiket Formula E.
Baca Juga
Menurut Anggara, PT Jakprot erburu-buru perihal penjualan tiket karena dikejar target.
"Saya kemarin baca pernyataan Bang Ahmad Sahroni. Katanya, mundur lagi penjualan tiket. Sekarang, Jakpro sedang terburu-buru mengingat waktu sampai tanggal pelaksanaan hanya tersisa 60 hari, tapi penjualan tiket terus diundur," kata Anggara di Jakarta, Rabu (6/4).
Selain itu, Anggara meminta penentuan harga tiket dilakukan dengan perhitungan yang tepat. Dia mengingatkan agar pemasukan dari tiket dapat menutupi biaya yang sudah dikeluarkan dari APBD. Namun, jika dihitung secara sederhana pendapatan tiket Formula E tidak akan dapat mengganti pengeluaran dari APBD.
"Jika kita ambil rata-rata harga tiket seharga Rp 1 juta rupiah dengan kapasitas 50.000 orang, dalam tiga tahun kita hanya dapat 150 Miliar. Gak akan bisa ganti pengeluaran APBD, apalagi untung," tegas Anggara.
Baca Juga
Anggara mengatakan, sedari awal sudah seharusnya biaya penyelenggaraan Formula E tidak dibebankan kepada APBD melainkan dibiayai oleh PT Jakpro.
"Skema kerja sama pelaksanaan Formula E Jakarta ini adalah Business to Business bukan Business to Government, sehingga Pemprov DKI Jakarta menunjuk PT. Jakpro untuk menjalankan Formula E tersebut, alih-alih dikerjakan sendiri melalui Dinas Pemuda dan Olahraga," ucapnya.
Meskipun demikian, Anggara Anggara berharap semoga ajang Formula E Jakarta bisa berjalan dengan maksimal dan bisa menjaga nama baik Jakarta dan Indonesia.
"Sekarang ya sudah, jaga aja nama baik Jakarta dan Indonesia kalau mau tetap lanjut," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
Ketua DPRD DKI Dinyatakan Tak Langgar Etik Interpelasi Formula E
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas