PSI Sebut Penjualan Tiket Formula E Tak Dapat Ganti APBD, Apalagi Untung

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 06 April 2022
PSI Sebut Penjualan Tiket Formula E Tak Dapat Ganti APBD, Apalagi Untung

Foto udara progres pembangunan Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu (30/3). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Panitia penyelenggara Formula E sudah mengumumkan penjualan tiket ajang balap mobil listrik itu. Secara resmi tiket akan dilepas ke masyarakat pada Mei 2022.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra Sastroamidjojo masih menyayangkan mundurnya penjualan tiket Formula E.

Baca Juga

Tiket Formula E Dijual Bulan Depan, Wagub DKI: Ada Kelasnya

Menurut Anggara, PT Jakprot erburu-buru perihal penjualan tiket karena dikejar target.

"Saya kemarin baca pernyataan Bang Ahmad Sahroni. Katanya, mundur lagi penjualan tiket. Sekarang, Jakpro sedang terburu-buru mengingat waktu sampai tanggal pelaksanaan hanya tersisa 60 hari, tapi penjualan tiket terus diundur," kata Anggara di Jakarta, Rabu (6/4).

Selain itu, Anggara meminta penentuan harga tiket dilakukan dengan perhitungan yang tepat. Dia mengingatkan agar pemasukan dari tiket dapat menutupi biaya yang sudah dikeluarkan dari APBD. Namun, jika dihitung secara sederhana pendapatan tiket Formula E tidak akan dapat mengganti pengeluaran dari APBD.

"Jika kita ambil rata-rata harga tiket seharga Rp 1 juta rupiah dengan kapasitas 50.000 orang, dalam tiga tahun kita hanya dapat 150 Miliar. Gak akan bisa ganti pengeluaran APBD, apalagi untung," tegas Anggara.

Baca Juga

Harga Tiket Formula E Jakarta 2022

Anggara mengatakan, sedari awal sudah seharusnya biaya penyelenggaraan Formula E tidak dibebankan kepada APBD melainkan dibiayai oleh PT Jakpro.

"Skema kerja sama pelaksanaan Formula E Jakarta ini adalah Business to Business bukan Business to Government, sehingga Pemprov DKI Jakarta menunjuk PT. Jakpro untuk menjalankan Formula E tersebut, alih-alih dikerjakan sendiri melalui Dinas Pemuda dan Olahraga," ucapnya.

Meskipun demikian, Anggara Anggara berharap semoga ajang Formula E Jakarta bisa berjalan dengan maksimal dan bisa menjaga nama baik Jakarta dan Indonesia.

"Sekarang ya sudah, jaga aja nama baik Jakarta dan Indonesia kalau mau tetap lanjut," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Dinyatakan Tak Langgar Etik Interpelasi Formula E

#DPRD DKI Jakarta #Formula E
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Bagikan