PSI Sebut Penjualan Tiket Formula E Tak Dapat Ganti APBD, Apalagi Untung

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 06 April 2022
PSI Sebut Penjualan Tiket Formula E Tak Dapat Ganti APBD, Apalagi Untung

Foto udara progres pembangunan Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu (30/3). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Panitia penyelenggara Formula E sudah mengumumkan penjualan tiket ajang balap mobil listrik itu. Secara resmi tiket akan dilepas ke masyarakat pada Mei 2022.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra Sastroamidjojo masih menyayangkan mundurnya penjualan tiket Formula E.

Baca Juga

Tiket Formula E Dijual Bulan Depan, Wagub DKI: Ada Kelasnya

Menurut Anggara, PT Jakprot erburu-buru perihal penjualan tiket karena dikejar target.

"Saya kemarin baca pernyataan Bang Ahmad Sahroni. Katanya, mundur lagi penjualan tiket. Sekarang, Jakpro sedang terburu-buru mengingat waktu sampai tanggal pelaksanaan hanya tersisa 60 hari, tapi penjualan tiket terus diundur," kata Anggara di Jakarta, Rabu (6/4).

Selain itu, Anggara meminta penentuan harga tiket dilakukan dengan perhitungan yang tepat. Dia mengingatkan agar pemasukan dari tiket dapat menutupi biaya yang sudah dikeluarkan dari APBD. Namun, jika dihitung secara sederhana pendapatan tiket Formula E tidak akan dapat mengganti pengeluaran dari APBD.

"Jika kita ambil rata-rata harga tiket seharga Rp 1 juta rupiah dengan kapasitas 50.000 orang, dalam tiga tahun kita hanya dapat 150 Miliar. Gak akan bisa ganti pengeluaran APBD, apalagi untung," tegas Anggara.

Baca Juga

Harga Tiket Formula E Jakarta 2022

Anggara mengatakan, sedari awal sudah seharusnya biaya penyelenggaraan Formula E tidak dibebankan kepada APBD melainkan dibiayai oleh PT Jakpro.

"Skema kerja sama pelaksanaan Formula E Jakarta ini adalah Business to Business bukan Business to Government, sehingga Pemprov DKI Jakarta menunjuk PT. Jakpro untuk menjalankan Formula E tersebut, alih-alih dikerjakan sendiri melalui Dinas Pemuda dan Olahraga," ucapnya.

Meskipun demikian, Anggara Anggara berharap semoga ajang Formula E Jakarta bisa berjalan dengan maksimal dan bisa menjaga nama baik Jakarta dan Indonesia.

"Sekarang ya sudah, jaga aja nama baik Jakarta dan Indonesia kalau mau tetap lanjut," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Dinyatakan Tak Langgar Etik Interpelasi Formula E

#DPRD DKI Jakarta #Formula E
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan