PSI Sebut Penjualan Tiket Formula E Tak Dapat Ganti APBD, Apalagi Untung

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 06 April 2022
PSI Sebut Penjualan Tiket Formula E Tak Dapat Ganti APBD, Apalagi Untung

Foto udara progres pembangunan Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu (30/3). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Panitia penyelenggara Formula E sudah mengumumkan penjualan tiket ajang balap mobil listrik itu. Secara resmi tiket akan dilepas ke masyarakat pada Mei 2022.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra Sastroamidjojo masih menyayangkan mundurnya penjualan tiket Formula E.

Baca Juga

Tiket Formula E Dijual Bulan Depan, Wagub DKI: Ada Kelasnya

Menurut Anggara, PT Jakprot erburu-buru perihal penjualan tiket karena dikejar target.

"Saya kemarin baca pernyataan Bang Ahmad Sahroni. Katanya, mundur lagi penjualan tiket. Sekarang, Jakpro sedang terburu-buru mengingat waktu sampai tanggal pelaksanaan hanya tersisa 60 hari, tapi penjualan tiket terus diundur," kata Anggara di Jakarta, Rabu (6/4).

Selain itu, Anggara meminta penentuan harga tiket dilakukan dengan perhitungan yang tepat. Dia mengingatkan agar pemasukan dari tiket dapat menutupi biaya yang sudah dikeluarkan dari APBD. Namun, jika dihitung secara sederhana pendapatan tiket Formula E tidak akan dapat mengganti pengeluaran dari APBD.

"Jika kita ambil rata-rata harga tiket seharga Rp 1 juta rupiah dengan kapasitas 50.000 orang, dalam tiga tahun kita hanya dapat 150 Miliar. Gak akan bisa ganti pengeluaran APBD, apalagi untung," tegas Anggara.

Baca Juga

Harga Tiket Formula E Jakarta 2022

Anggara mengatakan, sedari awal sudah seharusnya biaya penyelenggaraan Formula E tidak dibebankan kepada APBD melainkan dibiayai oleh PT Jakpro.

"Skema kerja sama pelaksanaan Formula E Jakarta ini adalah Business to Business bukan Business to Government, sehingga Pemprov DKI Jakarta menunjuk PT. Jakpro untuk menjalankan Formula E tersebut, alih-alih dikerjakan sendiri melalui Dinas Pemuda dan Olahraga," ucapnya.

Meskipun demikian, Anggara Anggara berharap semoga ajang Formula E Jakarta bisa berjalan dengan maksimal dan bisa menjaga nama baik Jakarta dan Indonesia.

"Sekarang ya sudah, jaga aja nama baik Jakarta dan Indonesia kalau mau tetap lanjut," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Dinyatakan Tak Langgar Etik Interpelasi Formula E

#DPRD DKI Jakarta #Formula E
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - 1 menit lalu
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Bagikan