Politikus Nasdem: Hentikan Arus Manusia Keluar-Masuk Jabodetabek
Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung (Foto: Fraksi Nasdem DPR )
MerahPutih.Com - Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung meminta pemerintah segera menghentikan arus manusia yang keluar dan masuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).
Hal ini, menurut Martin, harus segera dilakukan melihat semakin meluasnya penyebaran virus corona atau COVID--19 ke berbagai daerah.
Baca Juga:
Pemkot Solo Klaim Zero Positif COVID-19, 2 Pasien Dinyatakan Sembuh
Pernyataan Martin ini menanggapi sikap Istana yang menolak rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberlakukan karantina wilayah.
Melalui juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, pemerintah pusat menyatakan bahwa kebijakan saat ini hanya pembatasan sosial berskala besar, bukan karantina wilayah.
"Kita tidak persoalkan istilah karantina wilayah dan lain sebagainya. Kita minta arus manusia keluar dan masuk Jabodetabek untuk dihentikan sementara," kata Martin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/3).
Jika penghentian arus merupakan wewenang pemerintah pusat, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini meminta pemerintah pusat segera melakukannya.
"Siapapun yang punya wewenang untuk itu, segera lakukan, jika kita tidak mau melihat orang sakit bergelimpangan di daerah karena kapasitas dan tenaga medis di daerah tidak sanggup melayani mereka," tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta pihak istana dan pemerintah provinsi DKI agar tidak menghabiskan waktu dalam perdebatan penggunaan kata istilah penanganan.
Baca Juga:
Menurut Martin, apapun namanya, penanganan harus segera dilakukan dengan cepat dan tepat, mengingat semakin banyaknya korban yang terinfeksi dan berjatuhan.
"Hal itu tidak bisa dengan imbauan, harus ada ketegasan pemerintah untuk melaksanakannya," pungkasnya.(Pon)
Baca Juga:
Penularan COVID-19 Marak Lewat Sentuhan, Masyarakat Diingatkan Rajin Cuci Tangan
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan Senang Aksi Joget Anggota DPR, Merasa Dihargai
Putuskan Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, MKD Bahas 5 Kasus Etik Baru
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Politisi NasDem Dipanggil KPK Setelah Rekan Separtainya Jadi Tersangka Korupsi Rp 28 Miliar, Siapa Lagi yang Kecipratan Dana PSBI OJK?