Politikus Nasdem: Hentikan Arus Manusia Keluar-Masuk Jabodetabek

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 31 Maret 2020
 Politikus Nasdem: Hentikan Arus Manusia Keluar-Masuk Jabodetabek

Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung (Foto: Fraksi Nasdem DPR )

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung meminta pemerintah segera menghentikan arus manusia yang keluar dan masuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Hal ini, menurut Martin, harus segera dilakukan melihat semakin meluasnya penyebaran virus corona atau COVID--19 ke berbagai daerah.

Baca Juga:

Pemkot Solo Klaim Zero Positif COVID-19, 2 Pasien Dinyatakan Sembuh

Pernyataan Martin ini menanggapi sikap Istana yang menolak rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberlakukan karantina wilayah.

Politisi Nasdem desak pemerintah tutup akses keluar masuk manusia dari Jabodetabek
Politisi Nasdem Martin Manurung minta pemerintah tutup akses keluar masuk manusia dari Jabodetabek (Foto: Twitter/Martin Manurung)

Melalui juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, pemerintah pusat menyatakan bahwa kebijakan saat ini hanya pembatasan sosial berskala besar, bukan karantina wilayah.

"Kita tidak persoalkan istilah karantina wilayah dan lain sebagainya. Kita minta arus manusia keluar dan masuk Jabodetabek untuk dihentikan sementara," kata Martin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/3).

Jika penghentian arus merupakan wewenang pemerintah pusat, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini meminta pemerintah pusat segera melakukannya.

"Siapapun yang punya wewenang untuk itu, segera lakukan, jika kita tidak mau melihat orang sakit bergelimpangan di daerah karena kapasitas dan tenaga medis di daerah tidak sanggup melayani mereka," tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta pihak istana dan pemerintah provinsi DKI agar tidak menghabiskan waktu dalam perdebatan penggunaan kata istilah penanganan.

Baca Juga:

Penanggulangan COVID-19 Jangan Sampai Melanggar HAM

Menurut Martin, apapun namanya, penanganan harus segera dilakukan dengan cepat dan tepat, mengingat semakin banyaknya korban yang terinfeksi dan berjatuhan.

"Hal itu tidak bisa dengan imbauan, harus ada ketegasan pemerintah untuk melaksanakannya," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

Penularan COVID-19 Marak Lewat Sentuhan, Masyarakat Diingatkan Rajin Cuci Tangan

#Virus Corona #Partai Nasdem #Anggota DPR #Jabodetabek
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Tindakan Bupati Mirwan MS tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang kepala daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Indonesia
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Judicial review yang dilakukan mahasiswa merupakan dinamika yang terus dibangun dalam demokrasi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Indonesia
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Bila wakil rakyat tersebut tidak bekerja sesuai harapan, mereka bisa tidak memilih anggota dewan itu lagi di pemilu selanjutnya.
Dwi Astarini - Kamis, 20 November 2025
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Indonesia
Penyebab Hujan Deras di Jabodetabek, BMKG: Dinamika Atmosfer sampai Pemanasan di Darat
BMKG mengungkapkan penyebab hujan deras di Jabodetabek. Hal itu dipicu dari dinamika atmosfer lokal yang dipengaruhi fenomena global.
Soffi Amira - Rabu, 19 November 2025
Penyebab Hujan Deras di Jabodetabek, BMKG: Dinamika Atmosfer sampai Pemanasan di Darat
Indonesia
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Ia menanggapi polemik dengan menyerukan objektivitas, mengakui kontribusi pembangunan serta kekurangan era Orde Baru.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Indonesia
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Mempertanyakan langkah MKD yang cepat memutuskan kasus pelanggaran etik lima legislator nonaktif tanpa pemeriksaan mendalam.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pengamat Soroti Sanksi untuk Sahroni dkk, Ada Upaya ‘Melindungi’ Teman Sendiri
Indonesia
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
MKD DPR menjatuhkan sanksi nonaktif enam bulan kepada anggota DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni atas pelanggaran kode etik buntut aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Senayan. Sahroni menyatakan menerima putusan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Dinyatakan Langgar Etik dan Dijatuhi Sanksi Nonaktif 6 Bulan, Ahmad Sahroni Hormati Putusan MKD DPR
Indonesia
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan anggota DPR Fraksi PAN Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik usai sidang etik buntut aksi unjuk rasa Agustus 2025. Uya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Hormati Putusan MKD DPR, Uya Kuya: Sidang Etik Berjalan Objektif dan Profesional
Indonesia
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
MKD menjatuhkan sanksi kepada lima anggota DPR nonaktif. Tiga melanggar kode etik, dua kembali aktif, dengan Sahroni menerima sanksi paling berat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
MKD Putuskan Sanksi untuk 5 Anggota DPR Nonaktif, Sahroni dan Eko Patrio Dihukum Paling Berat
Bagikan