Pj DKI 1 Respons Demo Pengemudi Ojol Tolak ERP di Jakarta


Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Massa pengemudi ojek online (ojol) melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/1) dengan tuntutan menolak penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Menanggapi aksi tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP masih lama karena masih dalam pembahasan di DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga
"Ya itu kan prosesnya masih lama, masih ada tahapan-tahapan. Tahapan diskusi dengan ahli-ahli transportasi. Masih jauh," kata Heru di Jakarta, Jumat (27/1).
Menurut orang nomor satu di Jakarta ini, masih banyak tahap yang harus dibahas Eksekutif dan Legislatif untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan diterapkan di Jakarta.
Artinya, kata dia, proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang mencantumkan soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP masih butuh waktu lama.
Baca Juga
Ratusan Ojol Demo di DPRD DKI Jakarta Minta Rencana ERP Dibatalkan
Seperti diketahui, ratusan driver ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD. Dalam tuntutannya mereka menolak aturan jalan berbayar di Jakarta.
Pasalnya, aturan tersebut hanya memberatkan masyarakat, khususnya kaum ojek online.
Dalam aksinya, ada dua Anggota DPRD DKI Jakarta menemui pendemo dan menyatakan sikap di atas mobil komando.
Mereka yang naik adalah Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Ismail dan Wakil Sekretariat Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Wa Ode Herlina.
Pada kesempatannya, Ismail melalui mikrofon dengan tegas menolak sistem ERP. Sedangkan, Wa Ode dalam penyampaiannya, belum menyatakan sikap yang jelas atau masih ambigu dalam menyikapi ERP. (Asp)
Baca Juga
Massa Ojol Sebut Dukungan Tolak ERP Anggota DPRD Fraksi PDIP Ambigu
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau

3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir

Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu

Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen

Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
