Ratusan Ojol Demo di DPRD DKI Jakarta Minta Rencana ERP Dibatalkan
Andika Pratama - Rabu, 25 Januari 2023
Ratusan pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/1). Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang mengatasnamakan Predator (Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/1).
Demo ini sebagai langkah penolakan ojol sepeda motor dan mobil atas rencana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota.
Baca Juga
Penerapan ERP Jakarta Harus Perbaiki Dulu Angkutan Umum Salah Kaprah
Seorang orator di atas mobil komando mengatakan, wacana pemberlakuan jalan berbayar dinilai sebagai aturan yang tidak pro rakyat dan sangat merugikan pengendara.
"Kalau kita simak rancangan peraturan daerah itu ada pengecualian yang boleh melintas adalah kendaraan umum pelat kuning. Taksi dan ojek online dilarang masuk jalur ERP atau dikenakan biaya," tegas orator
Dalam tuntutannya, driver ojol meminta agar anggota DPRD DKI Jakarta membatalkan rencana penerapan ERP sebagai bentuk keberpihakan wakil rakyat terhadap konstituennya.
Baca Juga
Jika anggota DPRD DKI tidak mengindahkan tuntutan itu, mereka mengancam tidak bakal memilih kembali anggota DPRD DKI Jakarta yang saat ini duduk di parlemen Kebon Sirih.
"Kalau tidak memikirkan kita, kita akan golput pada Pemilu 2024," lanjutnya.
Pengemudi ojol meminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan anggota dewan lainnya untuk menemui barisan massa ojol untuk memastikan rencana penerapan ERP dibatalkan sepenuhnya. (Asp)
Baca Juga
DPRD Sebut Penerapan ERP Bisa Raup Untung Rp 60 Miliar Per Hari
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
