Penerapan ERP Jakarta Harus Perbaiki Dulu Angkutan Umum Salah Kaprah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 19 Januari 2023
Penerapan ERP Jakarta Harus Perbaiki Dulu Angkutan Umum Salah Kaprah

Arsip Foto - Kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (2/3/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau elektronic road pricing (ERP) di Jakarta menuai pro dan kontra.

Pakar transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, anggapan bahwa penerapan ERP harus lebih dulu memperbaiki angkutan umum merupakan salah kaprah.

"Ini sanggahan orang yang menolak ERP Jakarta. Sebaik apa pun angkutan umumnya, sebutlah misalnya MRT sudah terbangun di seluruh sudut Jakarta, tetap saja tidak akan bisa mengalahkan nyamannya menggunakan mobil," papar Djoko kepada Merahputih.com, Kamis (19/1).

Baca Juga:

DPRD Sebut Penerapan ERP Bisa Raup Untung Rp 60 Miliar Per Hari

Akademisi prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini berpandangan bahwa penggunaan mobil pribadi merupakan kemudahan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

"Karena menggunakan mobil ada fleksibilitas, privasi, gengsi, status sosial, door to door, dan lain-lain. Dengan ERP masyarakat dipaksa rasional dalam memilih moda angkutan umum," ujarnya.

Dengan begitu, ia pun tegaskan, angkutan umum di Jakarta sudah cukup baik. Maka dengan adanya ERP ini, bisa mengubah kebiasaan masyarakat dari penggunaan mobil pribadi ke transportasi massal.

"Pengguna kendaran pribadi harus dipaksa keluar dari mobil dan mau naik angkutan umum," cetusnya.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Sebut Raperda ERP Masuk Program Prioritas

Adapun rencana penerapan jalan berbayar elektronik sudah diwacanakan sejak Gubernur Sutiyoso dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro.

Manfaat ERP dari sektor lalu lintas adalah mengurangi kemacetan lalu lintas, mempersingkat waku tempuh, meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

Untuk sisi hukum adalah penegakan hukum secara elektronik, memangkas birokrasi peradilan hukum terkait pelanggaran lalu lintas, dan meningkatkan ketertiban masyarakat.

Sisi lingkungan untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan kendaraan dan menurunkan tingkat polusi udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor.

"Dan manfaat dari sisi transportasi dapat meningkatkan pelayanan angkutan umum massal, mendorong peralihan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal, mewujudkan tarif angkutan umum massal lebih terjangkau, dan meningkatkan kinerja lalu lintas," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Polisi Tunggu Keputusan Pemberlakuan ERP

#Transportasi Umum #Transportasi Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
15.065 Kartu Layanan Gratis TransJakarta Dibagikan, Ini Daftar Penerimanya
Pendaftaran Kartu Layanan Gratis dapat dilakukan secara online melalui situs klg.transjakarta.co.id,
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
15.065 Kartu Layanan Gratis TransJakarta Dibagikan, Ini Daftar Penerimanya
Indonesia
Pramono Pastikan Layanan dan Tarif Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan, layanan dan tarif transportasi umum di Jakarta sudah kembali normal.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Pramono Pastikan Layanan dan Tarif Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal
Indonesia
Gubernur Pramono Pamer Jakarta Tempati Peringkat 17 Kota dengan Transportasi Umum Terbaik di 2025
Jakarta jadi kota ke-17 dengan transportasi publik terbaik dunia versi survey Time Out 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Gubernur Pramono Pamer Jakarta Tempati Peringkat 17 Kota dengan Transportasi Umum Terbaik di 2025
Indonesia
Pramono Anung Tegaskan Layanan Transportasi Umum di Jakarta Pulih Total, Tarif Transjakarta dan MRT Gratis Hingga 7 September 2025
Seluruh layanan telah pulih
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Pramono Anung Tegaskan Layanan Transportasi Umum di Jakarta Pulih Total, Tarif Transjakarta dan MRT Gratis Hingga 7 September 2025
Indonesia
Pasca-Demo, TransJakarta Berlakukan Tarif Rp 1 Hingga 7 September
Selama masa perbaikan halte Tranjakarta yang rusak akibat demo beberapa hari terakhir, pihak Transjakarta berikan akses tarif Rp 1 kepada pengguna layanan
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Pasca-Demo, TransJakarta Berlakukan Tarif Rp 1 Hingga 7 September
Indonesia
Kota Ankara Turkiye Tertarik Belajar soal Transportasi Publik dari Jakarta
Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memperkuat jejaring antarkota di tingkat internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Agustus 2025
Kota Ankara Turkiye Tertarik Belajar soal Transportasi Publik dari Jakarta
Indonesia
Wamendagri Bima Arya Acungi Jempol Langkah Berani Pemprov DKI Ubah Perilaku Warga Bertransportasi
"Jakarta memberi contoh nyata bahwa transformasi harus dimulai dari pemerintahan," kata Bima Arya
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
Wamendagri Bima Arya Acungi Jempol Langkah Berani Pemprov DKI Ubah Perilaku Warga Bertransportasi
Indonesia
Dengerin Nih! MRT Jakarta Bikin Glodok-Kota Tua Kayak Luar Negeri, Enggak Perlu Bikin Paspor
Konsep utamanya adalah menjadikan kawasan ini sebagai pusat destinasi pejalan kaki
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
Dengerin Nih! MRT Jakarta Bikin Glodok-Kota Tua Kayak Luar Negeri, Enggak Perlu Bikin Paspor
Indonesia
MRT Jakarta Menuju Era Baru, Proyek Lebak Bulus-Serpong Jadi Pertaruhan Besar
Pendapatan MRT Jakarta masih ditopang oleh subsidi pemerintah, tetapi perusahaan terus berupaya mengoptimalkan pendapatan non-tiket, seperti dari iklan dan pengembangan properti
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
MRT Jakarta Menuju Era Baru, Proyek Lebak Bulus-Serpong Jadi Pertaruhan Besar
Indonesia
DPR RI Ambil Sikap Tegas! Minta Pemerintah Rombak Total Sistem Transportasi yang Gagal
Subsidi transportasi tidak hanya perlu diberikan pada tarif utama, melainkan juga pada biaya akses ke moda transportasi tersebut agar lebih inklusif
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
DPR RI Ambil Sikap Tegas! Minta Pemerintah Rombak Total Sistem Transportasi yang Gagal
Bagikan