Jelang Nataru 2025/2026, Kemenhub Gencarkan Ramp Check di Seluruh Moda Transportasi

MerahPutih.com - Menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, pemerintah menggencarkan ramp check di seluruh moda angkutan dan transportasi.

Langkah ini diambil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan, termasuk memeriksa pengemudi maupun awak angkutan umum.

“Kami ingin memastikan seluruh armada dalam kondisi layak operasi,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/10).

Baca juga:

Mudik Gratis Nataru 2025/2026 dari Kemenhub Bakal Ada Kirim Motor Tanpa Biaya, Catat Lokasi Tujuannya

Untuk moda transportasi darat, ramp check akan dilaksanakan secara nasional mulai 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026, mencakup terminal, pool bus, hingga jalur wisata strategis. Adapun target operasi ramp check sebanyak 15 ribu kendaraan.

Pada moda angkutan kereta api, ramp check dilakukan terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian, termasuk pemeriksaan standar pelayanan minimal (SPM) serta inspeksi keselamatan di lintas operasi.

Sementara pada sektor angkutan udara, ramp check mencakup 560 unit pesawat penumpang niaga berjadwal, dengan rincian 366 unit siap operasi dan 194 unit sedang dalam perawatan.

Sedangkan untuk moda transportasi laut, setiap kapal penumpang yang akan dioperasikan wajib menjalani pemeriksaan kelaiklautan secara menyeluruh di seluruh titik pantau pelabuhan guna memastikan keselamatan pelayaran.

Baca juga:

Siap Sambut Nataru 2025/2026, KAI Genjot Peningkatan Keamanan dan Keselamatan

Selain itu, juga dilakukan koordinasi intensif dengan BMKG untuk memperoleh pembaruan perkiraan cuaca serta menerapkan SOP jika terjadi cuaca ekstrem.

“Kami akan memastikan seluruh armada siap beroperasi dengan aman dan selamat agar masyarakat merasa tenang saat bepergian,” tegas Dudy.

Untuk mendukung pengawasan selama masa layanan, Kementerian Perhubungan juga menyelenggarakan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 yang akan beroperasi selama 19 hari, yakni dari 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

Posko ini melibatkan lebih dari 12 ribu personel dari unsur Kementerian/Lembaga serta stakeholder, antara lain Kemenhub, Kemenkomdigi, Kepolisian, BMKG, Jasa Marga, dan operator transportasi di seluruh Indonesia. (Knu)