Pimpinan DPRD Minta Disdik DKI Tindak Lanjuti Temuan 25 Klaster PTM

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 24 September 2021
Pimpinan DPRD Minta Disdik DKI Tindak Lanjuti Temuan 25 Klaster PTM

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) segera menindaklanjuti temuan 25 klaster COVID-19 yang berasal dari proses pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengatakan, upaya tracking, tracing, dan testing harus segera dilakukan agar orang tua siswa merasa tenang, kegiatan PTM dapat terus berlangsung.

“Jangan sampai karena kita lalai, anak menjadi korban, harus berhenti sekolah lagi,” ujarnya, Jumat (24/9).

Baca Juga:

Kemendikbud Klaim Ada 25 Klaster COVID-19 Selama PTM, Anak Buah Anies Turun ke Lapangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru-baru ini merilis data survei 25 klaster COVID-19 ditemukan di Jakarta yang berasal dari PTM.

Dalam data yang diunggah di situs https://sekolah.data.kemdikbud.go.id per 22 September 2021, terdapat 25 klaster COVID-19 dari 897 responden sekolah yang mengisi survei.

Arsip foto - Sejumlah siswa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di SMK Negeri 47 Jakarta, Rabu (9/6/2021). (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)
Arsip foto - Sejumlah siswa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di SMK Negeri 47 Jakarta, Rabu (9/6/2021). (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)


Dari 25 klaster tersebut, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan terbanyak akibat PTM, yakni delapan klaster. Jakarta Timur enam klaster, Jakarta Utara lima klaster, Jakarta Selatan 5 klaster, dan 1 klaster di Jakarta Pusat.

Total pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang tercatat positif COVID-19 mencapai 227 kasus.

Sementara, siswa atau peserta didik yang terpapar dan berstatus positif corona ada 241 kasus.

Baca Juga:

Wagub DKI Tunggu Jawaban Kemendikbud Soal Lokasi 25 Klaster PTM

Meski demikian, Zita mengimbau seluruh masyarakat tak perlu panik. Sebab kasus aktif COVID-19 di Jakarta saat ini sudah jauh lebih terkendali dari sebelumnya.

“Tidak perlu panik berlebihan, fatality rate-nya rendah. Jadi perlu juga kita lihat dari (kasus) positif, berapa banyak yang sampai masuk rumah sakit,” ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

DKI Surati Kemendikbud Ristek Tanyakan Data 25 Klaster PTM di Jakarta

#DPRD DKI Jakarta #COVID-19 #Sekolah Tatap Muka
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan