DKI Surati Kemendikbud Ristek Tanyakan Data 25 Klaster PTM di Jakarta

Kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) hari pertama di SDN 11 Grogol Jakarta Barat, Senin (30/8/2021). (ANTARA/Walda)
Merahputih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mendapatkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ihwal terkait 25 klaster dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas saat PPKM.
"Makanya dinkes sudah bersurat minta data dari kemendikbud terkait adanya kemungkinan klaster di sekolah," papar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (24/9).
Baca Juga:
Bantah Laporan Kemendikbud Ristek, Disdik DKI Hanya Temukan 1 Klaster PTM
Orang nomor dua di DKI ini meyakini, proses pembelajaran di 610 sekolah tersebut melaksanakan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat disiplin dan bertanggung jawab.
"Jadi kami akan cek kebenaran daripada data info dari kemendikbud kita akan mintakan," urainya.

Kendati demikian, Pemprov DKI kemungkinan akan tetap menambah jumlah sekolah yang ikut dalam PTM terbatas. Dalam keterangan Disdik DKI penambahan sekolah total jadi 1.500 sekolah dimulai pada 27 September 2021 pekan depan.
"Insyalah tetap jalan," ungkap mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra itu.
Baca Juga:
Ditemukan Klaster Sekolah di Jateng, Gibran Tetap Lanjutkan PTM
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) melaporkan ada temuan 25 klaster COVID-19 di Jakarta dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.
Dari 25 klaster tersebut, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan klaster PTM terbanyak, yakni 8 klaster. Sedangkan Jakarta Timur 6 klaster, Jakarta Utara 5 Klaster, Jakarta Selatan 5 klaster dan 1 klaster di Jakarta Pusat. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Cegah Kesenjangan Layanan, DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Sekolah Swasta Gratis
Sekolah Gratis Swasta di Jakarta Sudah Dilaksanakan, Payung Hukum Segera Rampung Dalam 2 Bulan
Pemprov DKI Segera Uji Coba Sekolah Gratis di Swasta, Ada 40 Sekolah Mulai SD, SMP, SMA, SMK dan SLB

Tambahan Rombongan Belajar di Sekolah Negeri Jabar Disalahgunakan, Diduga Banyak Siswa Titipan

Pemprov dan DPRD Godok Payung Hukum Sekolah Swasta Jakarta Gratis

Legislator PSI: Mestinya MK Putuskan Sekolah Swasta Gratis Hingga SMA
Ini Alasan DPR RI Minta Gubernur Jabar Kaji Ulang Aturan Jam Masuk Sekolah Pukul 06.00 WIB

DPR RI Minta Sekolah Negeri Tidak Melebihi Kuota Rombongan Belajar
Nama 40 Sekolah Swasta Gratis Jakarta Masih Rahasia, Ketua Tim Transisi Bocorkan Lokasinya

DPRD Jakarta Ingin Susun Aturan Daerah Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta
