Cegah Kesenjangan Layanan, DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Sekolah Swasta Gratis

Soffi AmiraSoffi Amira - Sabtu, 19 Juli 2025
Cegah Kesenjangan Layanan, DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Sekolah Swasta Gratis

Ilustrasi sekolah. (Foto: DPRD DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mulai Senin (14/7), Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan melaksanakan uji coba program sekolah swasta gratis di 40 satuan pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK.

Secara total, ada 4.932 siswa baru di berbagai jenjang pendidikan yang ikut program tersebut.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, menyoroti perlunya perbaikan fasilitas di sekolah swasta penerima program, agar tidak terjadi kesenjangan layanan pendidikan dengan sekolah negeri.

"Pemprov DKI perlu secara bertahap memperbaiki fasilitas sekolah-sekolah swasta yang tergabung dalam program ini. Tujuannya agar baik negeri maupun swasta bisa memberikan layanan pendidikan yang setara," kata Yudha, Jumat (18/7).

Baca juga:

Pemprov DKI Siapkan Anggaran Rp 90 Miliar untuk Sekolah Swasta Gratis

Ia meminta pelaksanaan program sekolah gratis pada sekolah swasta benar-benar setara dengan sekolah negeri, baik dari sisi kualitas pendidikan, fasilitas, maupun kesejahteraan guru.

"Sekolah swasta yang ikut program ini tidak boleh memiliki kualitas lebih rendah dari sekolah negeri. Kesejahteraan guru juga harus dijamin. Jangan sampai guru masih pusing soal gaji telat atau tidak menentu. Kalau gurunya sejahtera, mereka bisa fokus mengajar dan mendidik anak-anak kita," ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan sekolah gratis di swasta harus menjunjung prinsip keadilan dan kualitas. Ia menekankan, bahwa program ini harus benar-benar gratis tanpa pungutan terselubung kepada peserta didik.

"Sejak awal kami selalu tekankan program ini harus betul-betul gratis. Tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun," ucapnya.

Baca juga:

Sekolah Gratis Swasta di Jakarta Sudah Dilaksanakan, Payung Hukum Segera Rampung Dalam 2 Bulan

Ia menambahkan, pendidikan berkualitas adalah hak semua anak Jakarta, tanpa terkecuali sehingga semua peserta didik bisa mendapatkan akses pendidikan yang setara.

"Tujuan akhirnya adalah, baik sekolah negeri maupun swasta, sama-sama memberikan kualitas terbaik dan sama-sama gratis. Ini penting agar semua anak Jakarta memperoleh hak yang setara atas pendidikan," tutupnya. (Asp)

#DPRD #Sekolah Swasta #Sekolah Swasta Gratis #Pendidikan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Bikin KJP Try Out, Bantu Pelajar Percaya Diri Masuk Perguruan Tinggi
Merupakan bagian dari Program Kerja Wali Kota Jakarta Timur Bidang Pendidikan bagi siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Bikin KJP Try Out, Bantu Pelajar Percaya Diri Masuk Perguruan Tinggi
Indonesia
Presiden Tegaskan Pendidikan Anak sebagai Investasi Utama, Siapkan SMA Garuda dan Sekolah Terintegrasi
Presiden meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau kemungkinan pembagian buku tulis gratis untuk siswa sehingga beban orangtua bisa berkurang.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Presiden Tegaskan Pendidikan Anak sebagai Investasi Utama, Siapkan SMA Garuda dan Sekolah Terintegrasi
Indonesia
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Komisi X DPR Sebut Pendidikan Indonesia semakin Maju
Presiden Prabowo juga menggencarkan rogram revitalisasi gedung sekolah, serta peningkatan kesejahteraan guru, baik kenaikan gaji maupun tunjangan guru. ?
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Komisi X DPR Sebut Pendidikan Indonesia semakin Maju
Indonesia
Ini Alasan Gubernur Pramono Mau Pindahkan Kampus IKJ dari TIM ke Kota Tua
Kehadiran mahasiswa IKJ akan menjadi penggerak utama dalam menghidupkan Kota Tua.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Ini Alasan Gubernur Pramono Mau Pindahkan Kampus IKJ dari TIM ke Kota Tua
Indonesia
Tragedi Al-Khoziny, Legislator PKB Dukung Penataan Infrastruktur Pesantren
Negara harus hadir memastikan keamanan dan kenyamanan para santri yang tinggal dalam jangka waktu lama di lingkungan pesantren.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
Tragedi Al-Khoziny, Legislator PKB Dukung Penataan Infrastruktur Pesantren
Indonesia
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Komisi A juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk Program Healing and Recovery bagi petugas Gulkarmat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Indonesia
Sekolah Garuda Hadir, Anak Tukang Tambal Ban Yakin Bisa Kuliah di Cambridge
Anak-anak berprestasi dengan kecerdasan di atas rata-rata dapat meraih mimpi mereka, termasuk yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Sekolah Garuda Hadir, Anak Tukang Tambal Ban Yakin Bisa Kuliah di Cambridge
Indonesia
SMA Pradita Dirgantara Jadi Sekolah Garuda, AHY Sebut Tingkatkan Kualitas SDM
SMA Pradita Dirgantara merupakan salah satu dari 12 sekolah di Indonesia yang menjadi sekolah transformasi Sekolah Garuda.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
SMA Pradita Dirgantara Jadi Sekolah Garuda, AHY Sebut Tingkatkan Kualitas SDM
Indonesia
Sekolah Garuda Resmi Diperkenalkan, Murid Berprestasi Yakin Bisa Raih Mimpi Kuliah di Luar Negeri
Sekolah Garuda resmi diperkenalkan. Murid berprestasi pun yakin bisa meraih mimpi untuk kuliah di luar negeri.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Sekolah Garuda Resmi Diperkenalkan, Murid Berprestasi Yakin Bisa Raih Mimpi Kuliah di Luar Negeri
Indonesia
Belajar dari Tragedi Al-khoziny, Pimpinan Komisi V DPR Sebut Komitmen Infrastruktur Negara ke Pesantren masih Lemah
Faktanya, kontribusi pesantren ini tidak sepenuhnya didukung negara dalam segi penyediaan regulasi, anggaran, maupun pendampingan.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Belajar dari Tragedi Al-khoziny, Pimpinan Komisi V DPR Sebut Komitmen Infrastruktur Negara ke Pesantren masih Lemah
Bagikan