Pimpinan DPRD Minta Disdik DKI Tindak Lanjuti Temuan 25 Klaster PTM

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 24 September 2021
Pimpinan DPRD Minta Disdik DKI Tindak Lanjuti Temuan 25 Klaster PTM

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) segera menindaklanjuti temuan 25 klaster COVID-19 yang berasal dari proses pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengatakan, upaya tracking, tracing, dan testing harus segera dilakukan agar orang tua siswa merasa tenang, kegiatan PTM dapat terus berlangsung.

“Jangan sampai karena kita lalai, anak menjadi korban, harus berhenti sekolah lagi,” ujarnya, Jumat (24/9).

Baca Juga:

Kemendikbud Klaim Ada 25 Klaster COVID-19 Selama PTM, Anak Buah Anies Turun ke Lapangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru-baru ini merilis data survei 25 klaster COVID-19 ditemukan di Jakarta yang berasal dari PTM.

Dalam data yang diunggah di situs https://sekolah.data.kemdikbud.go.id per 22 September 2021, terdapat 25 klaster COVID-19 dari 897 responden sekolah yang mengisi survei.

Arsip foto - Sejumlah siswa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di SMK Negeri 47 Jakarta, Rabu (9/6/2021). (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)
Arsip foto - Sejumlah siswa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di SMK Negeri 47 Jakarta, Rabu (9/6/2021). (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)


Dari 25 klaster tersebut, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan terbanyak akibat PTM, yakni delapan klaster. Jakarta Timur enam klaster, Jakarta Utara lima klaster, Jakarta Selatan 5 klaster, dan 1 klaster di Jakarta Pusat.

Total pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang tercatat positif COVID-19 mencapai 227 kasus.

Sementara, siswa atau peserta didik yang terpapar dan berstatus positif corona ada 241 kasus.

Baca Juga:

Wagub DKI Tunggu Jawaban Kemendikbud Soal Lokasi 25 Klaster PTM

Meski demikian, Zita mengimbau seluruh masyarakat tak perlu panik. Sebab kasus aktif COVID-19 di Jakarta saat ini sudah jauh lebih terkendali dari sebelumnya.

“Tidak perlu panik berlebihan, fatality rate-nya rendah. Jadi perlu juga kita lihat dari (kasus) positif, berapa banyak yang sampai masuk rumah sakit,” ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

DKI Surati Kemendikbud Ristek Tanyakan Data 25 Klaster PTM di Jakarta

#DPRD DKI Jakarta #COVID-19 #Sekolah Tatap Muka
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan