Pimpinan DPRD Minta Disdik DKI Tindak Lanjuti Temuan 25 Klaster PTM


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) segera menindaklanjuti temuan 25 klaster COVID-19 yang berasal dari proses pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengatakan, upaya tracking, tracing, dan testing harus segera dilakukan agar orang tua siswa merasa tenang, kegiatan PTM dapat terus berlangsung.
“Jangan sampai karena kita lalai, anak menjadi korban, harus berhenti sekolah lagi,” ujarnya, Jumat (24/9).
Baca Juga:
Kemendikbud Klaim Ada 25 Klaster COVID-19 Selama PTM, Anak Buah Anies Turun ke Lapangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru-baru ini merilis data survei 25 klaster COVID-19 ditemukan di Jakarta yang berasal dari PTM.
Dalam data yang diunggah di situs https://sekolah.data.kemdikbud.go.id per 22 September 2021, terdapat 25 klaster COVID-19 dari 897 responden sekolah yang mengisi survei.

Dari 25 klaster tersebut, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan terbanyak akibat PTM, yakni delapan klaster. Jakarta Timur enam klaster, Jakarta Utara lima klaster, Jakarta Selatan 5 klaster, dan 1 klaster di Jakarta Pusat.
Total pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang tercatat positif COVID-19 mencapai 227 kasus.
Sementara, siswa atau peserta didik yang terpapar dan berstatus positif corona ada 241 kasus.
Baca Juga:
Wagub DKI Tunggu Jawaban Kemendikbud Soal Lokasi 25 Klaster PTM
Meski demikian, Zita mengimbau seluruh masyarakat tak perlu panik. Sebab kasus aktif COVID-19 di Jakarta saat ini sudah jauh lebih terkendali dari sebelumnya.
“Tidak perlu panik berlebihan, fatality rate-nya rendah. Jadi perlu juga kita lihat dari (kasus) positif, berapa banyak yang sampai masuk rumah sakit,” ungkapnya. (Asp)
Baca Juga:
DKI Surati Kemendikbud Ristek Tanyakan Data 25 Klaster PTM di Jakarta
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
