Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Mandek, Fraksi PDIP Datangi Ketua DPRD DKI
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono. Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI mendatangi ruang kerja ketua, Prasetyo Edi Marsudi untuk menanyakan nasib hak interpelasi mobil balap Formula E. Sebab, sudah sebulan lamanya mengajukan interpelasi belum ada tindaklanjut ke rapat badan musyawarah (Bamus) interpelasi.
"Menanyakan kepada pimpinan, kapan mau diagendakan dibamuskan," ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono di kantor Ketua DPRD DKI, Prasetyo, Rabu (22/9).
Baca Juga
Gembong mengatakan, dirinya belum mengetahui kapan pastinya rapat Bamus interpelasi akan digelar, sebab penetapan jadwal Bamus merupakan kewenangan dari Ketua DPRD DKI. Dan tunjuan PDIP datang ke kantor pimpinan untuk mendesak agar segera menggelar rapat tersebut.
"Cuma kan dulu kita kirim ke sini, sekarang kita tagih kapan mau sampeyan agendakan," papar dia.
Gembong mengungkapkan, fraksinya masih melakukan lobi-lobi politik ke fraksi lain agar bisa bersama-sama nantinya menyuarakan dukungan untuk memintai penjelasan ke Gubernur Anies terkait pagelaran Formula E.
Anggota Komisi A DPRD DKI ini bilang, anggota fraksi yang dilobi harus berkoordinasi dahulu dengan partainya. Mereka tak dapat memutuskan sendiri.
"Jawaban dari yang kita lakukan pendekatan, jawabannya mereka masih menunggu arahan dari pimpinan partai masing-masing. Tapi dalam diskusi-diskusi yang kita gelar pada prinsipnya mereka oke kok, karena kita hanya maunya soal, skala prioritas," ungkapnya.
Ia pun meminta pimpinan Dewan Parlemen Kebon Sirih untuk mengagendakan Bamus interpelasi, jangan berlarut-larus hingga lebih dari satu bulan mandek.
"Kalo personal banyak (yang dilobi) tapi sekali lagi ini kan saya katakan ini bukan kelembagaan. Jadi kita agak sulit untuk bicaranya karena merka ujungnya apapun kami masih menunggu arahan dari pimpinan," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
PSI Desak Ketua DPRD DKI Gelar Paripurna Interpelasi Formula E
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih