Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Mandek, Fraksi PDIP Datangi Ketua DPRD DKI

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 22 September 2021
Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Mandek, Fraksi PDIP Datangi Ketua DPRD DKI

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI mendatangi ruang kerja ketua, Prasetyo Edi Marsudi untuk menanyakan nasib hak interpelasi mobil balap Formula E. Sebab, sudah sebulan lamanya mengajukan interpelasi belum ada tindaklanjut ke rapat badan musyawarah (Bamus) interpelasi.

"Menanyakan kepada pimpinan, kapan mau diagendakan dibamuskan," ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono di kantor Ketua DPRD DKI, Prasetyo, Rabu (22/9).

Baca Juga

Hak Interpelasi Formula E Diyakini Tidak Bakal Terealisasi

Gembong mengatakan, dirinya belum mengetahui kapan pastinya rapat Bamus interpelasi akan digelar, sebab penetapan jadwal Bamus merupakan kewenangan dari Ketua DPRD DKI. Dan tunjuan PDIP datang ke kantor pimpinan untuk mendesak agar segera menggelar rapat tersebut.

"Cuma kan dulu kita kirim ke sini, sekarang kita tagih kapan mau sampeyan agendakan," papar dia.

Gembong mengungkapkan, fraksinya masih melakukan lobi-lobi politik ke fraksi lain agar bisa bersama-sama nantinya menyuarakan dukungan untuk memintai penjelasan ke Gubernur Anies terkait pagelaran Formula E.

Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)
CaptionSebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)

Anggota Komisi A DPRD DKI ini bilang, anggota fraksi yang dilobi harus berkoordinasi dahulu dengan partainya. Mereka tak dapat memutuskan sendiri.

"Jawaban dari yang kita lakukan pendekatan, jawabannya mereka masih menunggu arahan dari pimpinan partai masing-masing. Tapi dalam diskusi-diskusi yang kita gelar pada prinsipnya mereka oke kok, karena kita hanya maunya soal, skala prioritas," ungkapnya.

Ia pun meminta pimpinan Dewan Parlemen Kebon Sirih untuk mengagendakan Bamus interpelasi, jangan berlarut-larus hingga lebih dari satu bulan mandek.

"Kalo personal banyak (yang dilobi) tapi sekali lagi ini kan saya katakan ini bukan kelembagaan. Jadi kita agak sulit untuk bicaranya karena merka ujungnya apapun kami masih menunggu arahan dari pimpinan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

PSI Desak Ketua DPRD DKI Gelar Paripurna Interpelasi Formula E

#Formula E #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan