Pemprov DKI Beri Sanksi Sosial Pelaku Pelecehan Seksual


Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Sanksi sosial nampaknya akan menjadi solusi Pemerintah DKI Jakarta dalam menanggulangi peristiwa pelecehan seksual yang kerap terjadi di dalam transportasi umum ibu kota.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku, heran dengan maraknya aksi pelecehan seksual di dalam angkutan umum. Padahal, aksi tersebut kerap terekam kamera pemantau atau CCTV dan divideokan melalui handphone oleh pengunjung lain.
Baca Juga:
"Nanti ke depan peraturan kita tingkatkan lagi dan di situ ada CCTV, dan ini perlu juga ada sanksi sosial ke depan," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (28/7)
Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan ini pun mengimbau para penumpang moda transportasi umum untuk terus berhati-hati, terutama pada saat jam pulang bekerja.
"Jadi mohon semua bisa lebih hati-hati juga menjaga. Di bus juga sudah dibatasi perempuan bagian depan dan laki-laki di belakang," pungkasnya.
Baca Juga:
Imbas Pelecehan Seksual, Dishub DKI Pisahkan Penumpang Pria dan Wanita di Angkot
Sebelumnya diketahui, ramai di media sosial sebuah rekaman video yang menggambarkan sebuah aksi pelecehan seksual yang terjadi di bus TransJakarta rute 3F Kalideres-GBK. Video tersebut diposting oleh akun Instagram @jakarta.terkini.
"Keadaannya bus penuh dan korban berdiri di dekat pintu bus. Lalu sebelah korban ada lansia pria. Mungkin kalo bus padat awalnya mikir mungkin bus ngerem dan ga sengaja body contact aja," tulis akun @jakarta.terkini.
"Tapi lama-lama terasa tangannya gerak-gerak di bagian paha belakang korban, begitu turn di Halte Bundaran Senayan korban lapor petugas disana," lanjutnya. (Asp)
Baca Juga:
Komnas HAM Desak Penerapan UU TPSK Bagi Tersangka Pelecehan Seksual Anak
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu

Total 30 UMKM Isi Blok M Hub Rubanah atau Basement 1, Secara Bertahap Mulai Buka Oktober 2025

Sidak Parkir Ilegal dan Dugaan Pengemplangan Pajak, Pramono Anung Tegaskan Komitmennya Jadika Jakarta Kota yang Lebih Tertib dan Teratur

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran

'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini

Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang

Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
