Headline

Pemilihan Wagub DKI Molor, Pengamat: Kita Perlu Kritisi DPRD

Eddy FloEddy Flo - Senin, 29 Juli 2019
 Pemilihan Wagub DKI Molor, Pengamat: Kita Perlu Kritisi DPRD

Pengamat Komunikasi politik Emrus Sihombing (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta molor dari jadwal yang ditargetkan anggota Legislatif Kebon Sirih. Hingga kini DPRD DKI belum juga menjadwalkan agenda ulang penuntasan Wagub DKI.

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyayangkan terlalu lama DPRD DKI merampungkan pendamping Anies di kursi Wagub. Padahal hampir 1 tahun DKI 2 kosong ditinggal Sandiaga Uno.

Baca Juga: Melihat Progres Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta

"Terus terang itu sudah sangat terlambat," ujar Emrus saat dikonfirmasi, Senin (29/7).

Emrus mendesak agar DPRD DKI periode saat ini segera menuntaskan proses pemilihan Wagub pengganti Sandiaga Uno.

Pansus Wagub DKI Jakarta
Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta menggelar rapat perdana dengan Kemendagri. Foto: MP/Asropih

"Kita perlu kritisasi DPRD, ko sampai sekarang belum diangkat. Saya menyarankan ini harus tuntas dimasa jabatan DPRD yang sekarang," katanya.

"Jangan sampai berlanjut ke DPRD yang baru 2019-2024 nanti. Harus segera dituntaskan sekalipun sudah sangat-sangat terlambat ya," tambah Emrus.

Emrus menilai, pelayanan publik di Ibu Kota Jakarta semakin terbengkalai semenjak Gubernur Anies bekerja sendirian.

"Sudah hampir satu tahun belum tuntas. Nah saya lihat pelayanan publik di Jakarta sedikit kedodoran," tutur Emrus yang juga pengajar Universitas Pelita Harapan itu.

Disamping itu juga, lanjut dia, pelayanan masyarakat menjadi tidak maksimal karena pengawasannya tidak ketat.

"Misalnya bagaimana perawatan terhadap pompa air, apakah sudah maksimal? Bagaimana pelayanan di Kelurahan dan Puskesmas? Apakah mereka yang dibawah garis kemiskinan, misalnya ODGJ dengan gangguan jiwa sudah terurus dengan baik?," papar Emrus.

Baca Juga: Menteri Tjahjo Sentil DPRD Soal Wagub DKI Jakarta

Menurut Emrus, pelayanan publik yang kedodoran bukan sepenuhnya kesalahan Anies melainkan anggota Dewan Kebon Sirih.

"Saya terus terang mengatakan ini bukan kesalahan Anies, nanti kedepan kalau ada yang kurang tentang pelayanan publik atau apapun pekerjaan Pemprov jangan salahkan Anies. Tentu ya kita perlu kritisasi DPRD ko sampai sekarang belum diangkat itu kan," tutup Emrus Sihombing.(Asp)

Baca Juga: Demokrat Desak DPRD Segera Sahkan Tatib Pemilihan Wagub DKI

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Pansus DPRD DKI #Pengamat Komunikasi Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan