Headline

Pemilihan Wagub DKI Molor, Pengamat: Kita Perlu Kritisi DPRD

Eddy FloEddy Flo - Senin, 29 Juli 2019
 Pemilihan Wagub DKI Molor, Pengamat: Kita Perlu Kritisi DPRD

Pengamat Komunikasi politik Emrus Sihombing (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta molor dari jadwal yang ditargetkan anggota Legislatif Kebon Sirih. Hingga kini DPRD DKI belum juga menjadwalkan agenda ulang penuntasan Wagub DKI.

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyayangkan terlalu lama DPRD DKI merampungkan pendamping Anies di kursi Wagub. Padahal hampir 1 tahun DKI 2 kosong ditinggal Sandiaga Uno.

Baca Juga: Melihat Progres Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta

"Terus terang itu sudah sangat terlambat," ujar Emrus saat dikonfirmasi, Senin (29/7).

Emrus mendesak agar DPRD DKI periode saat ini segera menuntaskan proses pemilihan Wagub pengganti Sandiaga Uno.

Pansus Wagub DKI Jakarta
Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta menggelar rapat perdana dengan Kemendagri. Foto: MP/Asropih

"Kita perlu kritisasi DPRD, ko sampai sekarang belum diangkat. Saya menyarankan ini harus tuntas dimasa jabatan DPRD yang sekarang," katanya.

"Jangan sampai berlanjut ke DPRD yang baru 2019-2024 nanti. Harus segera dituntaskan sekalipun sudah sangat-sangat terlambat ya," tambah Emrus.

Emrus menilai, pelayanan publik di Ibu Kota Jakarta semakin terbengkalai semenjak Gubernur Anies bekerja sendirian.

"Sudah hampir satu tahun belum tuntas. Nah saya lihat pelayanan publik di Jakarta sedikit kedodoran," tutur Emrus yang juga pengajar Universitas Pelita Harapan itu.

Disamping itu juga, lanjut dia, pelayanan masyarakat menjadi tidak maksimal karena pengawasannya tidak ketat.

"Misalnya bagaimana perawatan terhadap pompa air, apakah sudah maksimal? Bagaimana pelayanan di Kelurahan dan Puskesmas? Apakah mereka yang dibawah garis kemiskinan, misalnya ODGJ dengan gangguan jiwa sudah terurus dengan baik?," papar Emrus.

Baca Juga: Menteri Tjahjo Sentil DPRD Soal Wagub DKI Jakarta

Menurut Emrus, pelayanan publik yang kedodoran bukan sepenuhnya kesalahan Anies melainkan anggota Dewan Kebon Sirih.

"Saya terus terang mengatakan ini bukan kesalahan Anies, nanti kedepan kalau ada yang kurang tentang pelayanan publik atau apapun pekerjaan Pemprov jangan salahkan Anies. Tentu ya kita perlu kritisasi DPRD ko sampai sekarang belum diangkat itu kan," tutup Emrus Sihombing.(Asp)

Baca Juga: Demokrat Desak DPRD Segera Sahkan Tatib Pemilihan Wagub DKI

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Pansus DPRD DKI #Pengamat Komunikasi Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Bagikan