Headline

Pemilihan Wagub DKI Molor, Pengamat: Kita Perlu Kritisi DPRD

Eddy FloEddy Flo - Senin, 29 Juli 2019
 Pemilihan Wagub DKI Molor, Pengamat: Kita Perlu Kritisi DPRD

Pengamat Komunikasi politik Emrus Sihombing (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta molor dari jadwal yang ditargetkan anggota Legislatif Kebon Sirih. Hingga kini DPRD DKI belum juga menjadwalkan agenda ulang penuntasan Wagub DKI.

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyayangkan terlalu lama DPRD DKI merampungkan pendamping Anies di kursi Wagub. Padahal hampir 1 tahun DKI 2 kosong ditinggal Sandiaga Uno.

Baca Juga: Melihat Progres Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta

"Terus terang itu sudah sangat terlambat," ujar Emrus saat dikonfirmasi, Senin (29/7).

Emrus mendesak agar DPRD DKI periode saat ini segera menuntaskan proses pemilihan Wagub pengganti Sandiaga Uno.

Pansus Wagub DKI Jakarta
Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta menggelar rapat perdana dengan Kemendagri. Foto: MP/Asropih

"Kita perlu kritisasi DPRD, ko sampai sekarang belum diangkat. Saya menyarankan ini harus tuntas dimasa jabatan DPRD yang sekarang," katanya.

"Jangan sampai berlanjut ke DPRD yang baru 2019-2024 nanti. Harus segera dituntaskan sekalipun sudah sangat-sangat terlambat ya," tambah Emrus.

Emrus menilai, pelayanan publik di Ibu Kota Jakarta semakin terbengkalai semenjak Gubernur Anies bekerja sendirian.

"Sudah hampir satu tahun belum tuntas. Nah saya lihat pelayanan publik di Jakarta sedikit kedodoran," tutur Emrus yang juga pengajar Universitas Pelita Harapan itu.

Disamping itu juga, lanjut dia, pelayanan masyarakat menjadi tidak maksimal karena pengawasannya tidak ketat.

"Misalnya bagaimana perawatan terhadap pompa air, apakah sudah maksimal? Bagaimana pelayanan di Kelurahan dan Puskesmas? Apakah mereka yang dibawah garis kemiskinan, misalnya ODGJ dengan gangguan jiwa sudah terurus dengan baik?," papar Emrus.

Baca Juga: Menteri Tjahjo Sentil DPRD Soal Wagub DKI Jakarta

Menurut Emrus, pelayanan publik yang kedodoran bukan sepenuhnya kesalahan Anies melainkan anggota Dewan Kebon Sirih.

"Saya terus terang mengatakan ini bukan kesalahan Anies, nanti kedepan kalau ada yang kurang tentang pelayanan publik atau apapun pekerjaan Pemprov jangan salahkan Anies. Tentu ya kita perlu kritisasi DPRD ko sampai sekarang belum diangkat itu kan," tutup Emrus Sihombing.(Asp)

Baca Juga: Demokrat Desak DPRD Segera Sahkan Tatib Pemilihan Wagub DKI

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Pansus DPRD DKI #Pengamat Komunikasi Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Bagikan