Headline

Pemilihan Wagub DKI Molor, Pengamat: Kita Perlu Kritisi DPRD

Eddy FloEddy Flo - Senin, 29 Juli 2019
 Pemilihan Wagub DKI Molor, Pengamat: Kita Perlu Kritisi DPRD

Pengamat Komunikasi politik Emrus Sihombing (Foto: antaranews)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta molor dari jadwal yang ditargetkan anggota Legislatif Kebon Sirih. Hingga kini DPRD DKI belum juga menjadwalkan agenda ulang penuntasan Wagub DKI.

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyayangkan terlalu lama DPRD DKI merampungkan pendamping Anies di kursi Wagub. Padahal hampir 1 tahun DKI 2 kosong ditinggal Sandiaga Uno.

Baca Juga: Melihat Progres Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta

"Terus terang itu sudah sangat terlambat," ujar Emrus saat dikonfirmasi, Senin (29/7).

Emrus mendesak agar DPRD DKI periode saat ini segera menuntaskan proses pemilihan Wagub pengganti Sandiaga Uno.

Pansus Wagub DKI Jakarta
Panitia Khusus (Pansus) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta menggelar rapat perdana dengan Kemendagri. Foto: MP/Asropih

"Kita perlu kritisasi DPRD, ko sampai sekarang belum diangkat. Saya menyarankan ini harus tuntas dimasa jabatan DPRD yang sekarang," katanya.

"Jangan sampai berlanjut ke DPRD yang baru 2019-2024 nanti. Harus segera dituntaskan sekalipun sudah sangat-sangat terlambat ya," tambah Emrus.

Emrus menilai, pelayanan publik di Ibu Kota Jakarta semakin terbengkalai semenjak Gubernur Anies bekerja sendirian.

"Sudah hampir satu tahun belum tuntas. Nah saya lihat pelayanan publik di Jakarta sedikit kedodoran," tutur Emrus yang juga pengajar Universitas Pelita Harapan itu.

Disamping itu juga, lanjut dia, pelayanan masyarakat menjadi tidak maksimal karena pengawasannya tidak ketat.

"Misalnya bagaimana perawatan terhadap pompa air, apakah sudah maksimal? Bagaimana pelayanan di Kelurahan dan Puskesmas? Apakah mereka yang dibawah garis kemiskinan, misalnya ODGJ dengan gangguan jiwa sudah terurus dengan baik?," papar Emrus.

Baca Juga: Menteri Tjahjo Sentil DPRD Soal Wagub DKI Jakarta

Menurut Emrus, pelayanan publik yang kedodoran bukan sepenuhnya kesalahan Anies melainkan anggota Dewan Kebon Sirih.

"Saya terus terang mengatakan ini bukan kesalahan Anies, nanti kedepan kalau ada yang kurang tentang pelayanan publik atau apapun pekerjaan Pemprov jangan salahkan Anies. Tentu ya kita perlu kritisasi DPRD ko sampai sekarang belum diangkat itu kan," tutup Emrus Sihombing.(Asp)

Baca Juga: Demokrat Desak DPRD Segera Sahkan Tatib Pemilihan Wagub DKI

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Pansus DPRD DKI #Pengamat Komunikasi Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan